PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASITAHUN ANGGARAN 2021

PERMEN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang bersifat personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 7. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I, unit organisasi, dan/atau kebijakan pemerintah pusat. 8. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi tahun anggaran 2021 kepada gubernur. (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam kegiatan yang meliputi: a. pembangunan desa dan perdesaan; b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. (2) Kegiatan pembangunan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dukungan manajemen; b. fasilitasi pengelolaan dana desa; dan c. pendampingan desa. (3) Kegiatan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi dukungan manajemen. (4) Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. dukungan manajemen; dan b. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 6

(1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan bidang transmigrasi tahun anggaran 2021 kepada gubernur dan bupati/wali kota. (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Pasal 7

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang meliputi: a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi; c. pembangunan kawasan transmigrasi; d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi; e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan f. pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 8

Sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan dan ditugaskan mengacu pada rencana kerja pemerintah dan RKA- KL tahun anggaran 2021.

Pasal 9

Ketentuan mengenai rincian daerah penerima pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi tahun anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Menteri mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berupa perumusan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran dengan pejabat pimpinan tinggi madya, gubernur, dan bupati/wali kota. (2) Dalam koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian. (3) Pejabat pimpinan tinggi madya yang memberikan pelimpahan dan penugasan mengoordinasikan kebijakan teknis, rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan gubernur, bupati/wali kota, dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi. (4) Koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penerima pelimpahan dan penugasan.

Pasal 11

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan dan ditugaskan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan pemerintah pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 12

(1) Menteri dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (2) Dalam MENETAPKAN petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 13

(1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, gubernur melakukan: a. sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Gubernur memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah mengenai penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.

Pasal 14

(1) Gubernur MENETAPKAN Perangkat Daerah provinsi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi. (3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran/barang; dan b. bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (4) Kuasa pengguna anggaran/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang memberikan pelimpahan. (5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang memberikan pelimpahan; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau pejabat yang diberi wewenang segera merevisi dan MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada: a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang memberikan pelimpahan; dan b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi madya yang memberikan pelimpahan mengenai: a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, gubernur dan bupati/wali kota melakukan: a. sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Tugas Pembantuan; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Gubernur dan bupati/wali kota memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah mengenai penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

Pasal 17

(1) Gubernur MENETAPKAN Perangkat Daerah provinsi dan bupati/wali kota MENETAPKAN Perangkat Daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang ditugaskan. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan kegiatan Tugas Pembantuan.

Pasal 18

(1) Menteri MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran/barang; dan b. bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (2) Dalam MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian. (3) Kuasa pengguna anggaran/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang memberikan pelimpahan. (4) Sekretaris Jenderal Kementerian menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang memberikan penugasan; dan b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian segera merevisi dan MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada: a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang memberikan penugasan; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan koordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi madya yang memberikan penugasan mengenai: a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan; dan b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang transmigrasi.

BAB Kedua

Dekonsentrasi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Tugas Pembantuan

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Pendanaan urusan pemerintahan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian. (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. (3) Pendanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setelah adanya penugasan dari Menteri kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 21

Perencanaan dan penganggaran Kegiatan disusun berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan RKA-KL tahun anggaran 2021.

Pasal 22

(1) Pengadaan BMN yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (3) Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah. (2) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai barang milik daerah. (3) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/barang milik daerah. (4) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN. (5) Serah terima BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2021 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2021 RINCIAN DAERAH PENERIMA PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2021 I. PENERIMA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SATUAN KERJA PENERIMA DEKONSENTRASI 1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Jawa Tengah 3. Provinsi D.I. Yogyakarta 4. Provinsi Jawa Timur 5. Provinsi Sulawesi Tengah 6. Provinsi Sulawesi Selatan 7. Provinsi Sulawesi Tenggara 8. Provinsi Maluku 9. Provinsi Bali 10. Provinsi Nusa Tenggara Barat 11. Provinsi Nusa Tenggara Timur 12. Provinsi Papua 13. Provinsi Bengkulu 14. Provinsi Maluku Utara 15. Provinsi Banten 16. Provinsi Bangka Belitung 17. Provinsi Gorontalo NO. SATUAN KERJA PENERIMA DEKONSENTRASI 18. Provinsi Aceh 19. Provinsi Sumatera Utara 20. Provinsi Sumatera Barat 21. Provinsi Riau 22. Provinsi Jambi 23. Provinsi Sumatera Selatan 24. Provinsi Lampung 25. Provinsi Kalimantan Barat 26. Provinsi Kalimantan Tengah 27. Provinsi Kalimantan Selatan 28. Provinsi Kalimantan Timur 29. Provinsi Sulawesi Utara 30. Provinsi Kepulauan Riau 31. Provinsi Papua Barat 32. Provinsi Sulawesi Barat 33. Provinsi Kalimantan Utara II. PENERIMA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SATUAN KERJA PENERIMA DEKONSENTRASI 1. Provinsi Maluku 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Provinsi Papua 4. Provinsi Maluku Utara 5. Provinsi Papua Barat III. PENERIMA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DEKONSENTRASI 1. Provinsi Sumatera Utara 2. Provinsi Jambi NO. SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 3. Provinsi Jakarta 4. Provinsi Jawa Barat 5. Provinsi Jawa Tengah 6. Provinsi Jawa Timur 7. Provinsi Banten 8. Provinsi Bali 9. Provinsi Yogyakarta 10. Provinsi Maluku TUGAS PEMBANTUAN 1. Provinsi Aceh 2. Kabupaten Aceh Singkil 3. Kabupaten Banyuasin 4. Kabupaten Barito Kuala 5. Kabupaten Bengulu Selatan 6. Kabupaten Bengkulu Utara 7. Kabupaten Bima 8. Kabupaten Bulungan 9. Kabupaten Buol 10. Kabupaten Fak-Fak 11. Kabupaten Gorontalo Utara 12. Kabupaten Kapuas 13. Kabupaten Kolaka Timur 14. Kabupaten Konawe 15. Kabupaten Kutai Timur 16. Kabupaten Luwu Timur 17. Kabupaten Malaka 18. Kabupaten Mamasa 19. Kabupaten Mamuju Tengah 20. Kabupaten Pasang Kayu 21. Kabupaten Merauke NO. SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 22. Kabupaten Muna 23. Kabupaten Muna Barat 24. Kabupaten Paser 25. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 26. Kabupaten Polewali Mandar 27. Provinsi Bangka Belitung 28. Provinsi Bengkulu 29. Provinsi Gorontalo 30. Provinsi Kalimantan Barat 31. Provinsi Kalimantan Tengah 32. Provinsi Kalimantan Selatan 33. Provinsi Kalimantan Timur 34. Provinsi Kalimantan Utara 35. Provinsi Lampung 36. Provinsi Maluku Utara 37. Provinsi Nusa Tenggara Barat 38. Provinsi Nusa Tenggara Timur 39. Provinsi Papua 40. Provinsi Papua Barat 41. Provinsi Riau 42. Provinsi Sulawesi Barat 43. Provinsi Silawesi Selatan 44. Provinsi Sulawesi Tengah 45. Provinsi Sulawesi Tenggara 46. Provinsi Sulawesi Utara 47. Provinsi Sumatera Barat 48. Provinsi Sumatera Selatan 49. Kabupaten Rote Ndao 50. Kabupaten Sidrap 51. Kabupaten Sigi 52. Kabupaten Sijunjung NO. SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 53. Kabupaten Simeulue 54. Kabupaten Subulusalam 55. Kabupaten Sumba Timur 56. Kabupaten Teluk Wondama 57. Kabupaten Timor Tengah Utara 58. Kabupaten Tojo Una-Una 59. Kabupaten Wajo MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASITAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30