PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016

PERMEN Nomor 99 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2035), terkait dengan penyesuaian Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 untuk masing-masing Provinsi, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA SEMULA MENJADI 1 3 4 5 1. Rp 22,334,547,500 Rp 6,103,115,000 a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 715,000,000 Rp 272,443,000 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) Rp 175,000,000 Rp 57,879,000 b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 17,338,790,500 Rp 1,870,135,000 c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 737,116,000 Rp 534,017,000 2) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas Rp 300,000,000 Rp 300,000,000 3) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran Rp 300,000,000 Rp 300,000,000 d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi Rp 2,095,341,000 Rp 2,095,341,000 e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA Rp 673,300,000 Rp 673,300,000 2. 39,817,583,000 Rp 9,353,003,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 655,000,000 Rp 222,598,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 250,000,000 Rp 74,076,000 Rp NO ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan DITJEN BINA PEMDES Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Kegiatan Fasilitasi Pencegahan DITJEN BINA ADWIL PROVINSI SUMATERA UTARA DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROGRAM BINA ADMINISTRASI PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 2 PROVINSI ACEH Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PENYESUAIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 UNTUK MASING-MASING PROVINSI Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN DITJEN POLPUM LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHA LINGKUP KEMENDAGRI TAHUN ANGGARAN 2016 b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 30,905,334,000 Rp 1,754,779,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 678,466,000 Rp 422,767,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 805,000,000 Rp 355,000,000 Rp 3) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 555,000,000 Rp 555,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 5,356,213,000 Rp 5,356,213,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 612,570,000 Rp 612,570,000 Rp 3 12,480,386,500 Rp 5,151,553,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 655,000,000 Rp 220,298,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 490,000,000 Rp 292,342,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8,269,840,500 Rp 2,320,250,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 654,633,000 Rp 400,346,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 492,596,000 Rp - Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,369,917,000 Rp 1,369,917,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 548,400,000 Rp 548,400,000 Rp 4. 20,168,694,000 Rp 5,565,649,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 638,000,000 Rp 206,532,000 Rp b. 1) DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA PEMDES DITJEN BINA BANGDA DITJEN POLPUM PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, DITJEN BINA PEMDES DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, DITJEN BINA PEMDES Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN DITJEN POLPUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Fasilitasi pengembangan kapasitas Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROVINSI SUMATERA BARAT PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15,064,850,000 Rp 1,366,460,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 650,202,000 Rp 453,165,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 302,958,000 Rp 226,808,000 Rp 2) a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL 500,000,000 Rp 300,000,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp 4) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 360,000,000 Rp 360,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,875,464,000 Rp 1,875,464,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 477,220,000 Rp 477,220,000 Rp 5 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 6,379,492,000 Rp 3,308,841,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 680,000,000 Rp 222,112,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1,665,323,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 692,806,000 Rp 503,634,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 346,248,000 Rp 346,248,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 558,268,000 Rp - Rp 3) a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL 500,000,000 Rp 300,000,000 Rp 4) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp d. 1) DITJEN BINA BANGDA DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA ADWIL DITJEN POLPUM Kegiatan Pembinaan Ketentraman, PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Kegiatan Fasilitasi Pencegahan DITJEN BINA PEMDES PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Dukungan Manajemen dan a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,133,917,000 Rp 1,133,917,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 502,930,000 Rp 502,930,000 Rp 6 18,937,423,000 Rp 3,221,154,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 650,000,000 Rp 215,070,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15,068,150,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 599,294,000 Rp 386,105,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 545,000,000 Rp 545,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,610,769,000 Rp 1,610,769,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 464,210,000 Rp 464,210,000 Rp 7 24,331,036,000 Rp 5,044,897,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 657,000,000 Rp 228,322,000 b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 17,997,320,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 616,232,000 Rp 483,686,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 1,392,595,000 Rp 665,000,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 400,000,000 Rp 400,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 2,841,169,000 Rp 2,841,169,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 426,720,000 Rp 426,720,000 Rp 8. 6,789,483,000 Rp 2,768,639,000 Rp a. 1) DITJEN BINA BANGDA DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA PEMDES DITJEN BINA BANGDA DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA PEMDES PROVINSI JAMBI PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Pengembangan Sistem DITJEN POLPUM DITJEN BINA BANGDA PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Pembinaan Ketentraman, PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROVINSI BANGKA BELITUNG PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN DITJEN POLPUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan DITJEN BINA ADWIL DITJEN POLPUM a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 670,000,000 Rp 220,586,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3,673,334,000 Rp 600,805,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 645,953,000 Rp 417,224,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 270,172,000 Rp - Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 350,000,000 Rp 350,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 679,754,000 Rp 679,754,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 500,270,000 Rp 500,270,000 Rp 9 16,577,510,000 Rp 4,828,855,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 675,000,000 Rp 247,515,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 250,000,000 Rp 71,637,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 12,272,760,000 Rp 1,763,383,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 725,605,000 Rp 655,243,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 906,068,000 Rp 343,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,216,677,000 Rp 1,216,677,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 531,400,000 Rp 531,400,000 Rp 10. 35,542,080,000 Rp 11,323,787,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 650,000,000 Rp 241,727,000 Rp DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA ADWIL DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA PEMDES PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROVINSI BENGKULU DITJEN BINA PEMDES Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA PEMERINTAH DESA Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Pengembangan Sistem PROVINSI LAMPUNG DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 240,000,000 Rp 78,691,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 27,844,505,000 Rp 4,560,890,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 800,264,000 Rp 435,168,000 Rp 2) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 350,000,000 Rp 350,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 5,162,661,000 Rp 5,162,661,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 494,650,000 Rp 494,650,000 Rp 11. 21,736,886,000 Rp 5,613,843,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 682,000,000 Rp 86,960,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 17,700,930,000 Rp 3,165,460,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 549,845,000 Rp 330,940,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 685,628,000 Rp - Rp 3) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 300,000,000 Rp 212,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,462,383,000 Rp 1,462,383,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 356,100,000 Rp 356,100,000 Rp 12. 1,660,091,000 Rp 1,396,799,000 Rp a. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 505,610,000 Rp 242,318,000 Rp b. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 818,911,000 Rp 818,911,000 Rp c. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 335,570,000 Rp 335,570,000 Rp DITJEN POLPUM DITJEN BINA PEMDES Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROVINSI DKI JAKARTA Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROVINSI BANTEN DITJEN DUKCAPIL DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN BINA PEMDES Kegiatan Pengembangan Sistem DITJEN POLPUM PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 13. 38,171,003,000 Rp 6,563,191,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 700,000,000 Rp 238,205,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 470,000,000 Rp 285,264,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 30,431,790,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 703,951,000 Rp 564,850,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 319,920,000 Rp 319,920,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 636,780,000 Rp 246,390,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 4,371,212,000 Rp 4,371,212,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 537,350,000 Rp 537,350,000 Rp 14 30,422,443,000 Rp 7,603,394,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 697,000,000 Rp 266,563,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 490,000,000 Rp 125,576,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 22,260,390,000 Rp 1,964,040,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 706,902,000 Rp - Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 756,936,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 400,000,000 Rp 240,000,000 Rp 4) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 585,000,000 Rp 481,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 3,896,565,000 Rp 3,896,565,000 Rp e. 1) DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pembinaan Ketentraman, DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA PEMDES DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA DITJEN POLPUM DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA DESA PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN POLPUM PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PROVINSI JAWA TENGAH Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PROVINSI JAWA BARAT PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 629,650,000 Rp 629,650,000 Rp 15 8,264,836,000 Rp 2,204,827,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 665,000,000 Rp 252,825,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 400,000,000 Rp 121,301,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4,652,668,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 690,541,000 Rp 421,198,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 273,859,000 Rp - Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 300,000,000 Rp 219,735,000 Rp 4) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 300,000,000 Rp 207,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 577,008,000 Rp 577,008,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 405,760,000 Rp 405,760,000 Rp 16. 31,028,694,000 Rp 7,014,180,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 685,000,000 Rp 238,332,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 480,000,000 Rp 112,100,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 22,138,396,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 578,475,000 Rp 402,101,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 315,676,000 Rp - Rp 2) DITJEN BINA PEMDES Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA PEMDES Kegiatan Pembinaan Ketentraman, DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Dukungan Manajemen dan DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 669,500,000 Rp 185,000,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 350,000,000 Rp 350,000,000 Rp 4) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 300,000,000 Rp 215,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 4,849,347,000 Rp 4,849,347,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 662,300,000 Rp 662,300,000 Rp 17. 6,301,427,000 Rp 3,393,358,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 810,000,000 Rp 277,738,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 250,000,000 Rp 68,554,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1,897,080,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 766,376,000 Rp 564,172,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 304,492,000 Rp 304,492,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 250,000,000 Rp 154,923,000 Rp 3) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,343,069,000 Rp 1,343,069,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 380,410,000 Rp 380,410,000 Rp 18 25,844,525,000 Rp 5,418,970,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 667,000,000 Rp 226,050,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 19,131,514,000 Rp - Rp c. 1) DITJEN BINA PEMDES DITJEN BINA PEMDES DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pembinaan Ketentraman, PROVINSI BALI PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Fasilitasi Pencegahan DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA ADWIL DITJEN POLPUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 606,707,000 Rp 522,480,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 816,864,000 Rp 283,000,000 Rp 3) a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL 500,000,000 Rp 325,000,000 Rp 4) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 400,000,000 Rp 340,000,000 Rp 5) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 340,000,000 Rp 340,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 2,885,250,000 Rp 2,885,250,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 497,190,000 Rp 497,190,000 Rp 19 14,056,156,000 Rp 6,463,173,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 698,000,000 Rp 229,606,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 9,651,030,000 Rp 2,773,420,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 651,300,000 Rp 404,321,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 350,000,000 Rp 350,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,908,206,000 Rp 1,908,206,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 497,620,000 Rp 497,620,000 Rp 20 20,721,151,000 Rp 3,119,995,000 Rp DITJEN BINA ADWIL DITJEN POLPUM DITJEN BINA PEMDES Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 705,000,000 Rp 261,780,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 16,482,490,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 554,727,000 Rp 403,101,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 303,935,000 Rp 303,935,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 624,820,000 Rp 183,000,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp 4) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 300,000,000 Rp 218,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 962,059,000 Rp 962,059,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 488,120,000 Rp 488,120,000 Rp 21. 13,332,973,000 Rp 5,020,548,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 700,000,000 Rp 250,003,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 9,723,260,000 Rp 2,177,300,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 532,629,000 Rp 388,282,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 258,237,000 Rp 171,116,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 200,000,000 Rp 200,000,000 Rp 3) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 300,000,000 Rp 215,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,234,387,000 Rp 1,234,387,000 Rp e. 1) DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA PEMDES PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL kegiatan fasilitasi pengembangan kpasitas Kegiatan Pembinaan Ketentraman, PROGRAM BINA PEMERINTAH DESA Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Pengembangan Sistem DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA PEMDES PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA BANGDA DITJEN POLPUM a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 384,460,000 Rp 384,460,000 Rp 22 22,705,622,000 Rp 9,049,608,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 721,000,000 Rp 300,403,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 17,726,820,000 Rp 4,882,750,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 776,918,000 Rp 485,571,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 299,552,000 Rp 299,552,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp 3) a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL 400,000,000 Rp 300,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,969,332,000 Rp 1,969,332,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 512,000,000 Rp 512,000,000 Rp 23 10,898,846,000 Rp 5,376,547,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 683,000,000 Rp 220,451,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 425,000,000 Rp 254,228,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 7,729,550,000 Rp 3,066,110,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 671,998,000 Rp 446,460,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 250,000,000 Rp 250,000,000 Rp PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA DITJEN BINA PEMDES DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROVINSI SULAWESI UTARA PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROVINSI GORONTALO PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA PEMDES PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 714,738,000 Rp 714,738,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 424,560,000 Rp 424,560,000 Rp 24. 25,574,681,000 Rp 4,174,753,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 683,000,000 Rp 273,612,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 330,000,000 Rp 122,462,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 21,337,400,000 Rp 910,340,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 688,461,000 Rp 451,855,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 300,000,000 Rp 180,664,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,688,480,000 Rp 1,688,480,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 547,340,000 Rp 547,340,000 Rp 25. 11,685,174,000 Rp 4,270,818,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 670,000,000 Rp 238,679,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 250,000,000 Rp 101,181,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6,926,844,000 Rp 739,154,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 815,086,000 Rp 455,868,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 225,281,000 Rp 225,281,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 537,308,000 Rp 250,000,000 Rp 3) DITJEN BINA PEMDES DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Dukungan Manajemen dan DITJEN BINA ADWIL DITJEN DUKCAPIL PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN DITJEN BINA PEMDES DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, DITJEN POLPUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROVINSI SULAWESI BARAT DITJEN POLPUM a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,546,265,000 Rp 1,546,265,000 Rp e. 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 414,390,000 Rp 414,390,000 Rp 26 26,543,790,000 Rp 3,384,868,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 678,000,000 Rp 221,436,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 260,000,000 Rp - Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 21,357,942,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 686,333,000 Rp 437,773,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 860,856,000 Rp 185,000,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 400,000,000 Rp 240,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,819,899,000 Rp 1,819,899,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 480,760,000 Rp 480,760,000 Rp 27 15,778,681,000 Rp 9,963,739,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 770,000,000 Rp 244,896,000 Rp 2) a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 490,000,000 Rp 215,160,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8,219,100,000 Rp 3,941,835,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 765,690,000 Rp 525,957,000 Rp 2) DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA PEMDES PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL kegiatan fasilitasi pengembangan kapasitas PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROVINSI SULAWESI SELATAN Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat DITJEN BINA BANGDA PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA ADWIL DITJEN BINA PEMDES DITJEN POLPUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pembinaan Ketentraman, PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 300,000,000 Rp 182,000,000 Rp 3) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 960,000,000 Rp 580,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 3,747,461,000 Rp 3,747,461,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 526,430,000 Rp 526,430,000 Rp 28 16,030,596,000 Rp 9,420,653,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 750,000,000 Rp 239,589,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 10,178,376,000 Rp 4,591,966,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 783,953,000 Rp 541,645,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 250,000,000 Rp 139,186,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 400,000,000 Rp 240,000,000 Rp 4) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 2,910,847,000 Rp 2,910,847,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 457,420,000 Rp 457,420,000 Rp 29 33,099,703,000 Rp 8,020,152,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 750,000,000 Rp 255,459,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25,975,370,000 Rp 1,774,365,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 763,322,000 Rp 705,824,000 Rp b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 323,701,000 Rp 216,128,000 Rp DITJEN BINA PEMDES DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Pembinaan Ketentraman, DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA PEMDES PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 300,000,000 Rp 164,066,000 Rp 3) a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL 500,000,000 Rp 500,000,000 Rp 4) a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 300,000,000 Rp 217,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 3,536,620,000 Rp 3,536,620,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 650,690,000 Rp 650,690,000 Rp 30 21,490,125,000 Rp 8,164,333,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 732,000,000 Rp 25,633,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 16,550,395,000 Rp 4,143,646,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 735,514,000 Rp 522,838,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 200,000,000 Rp 200,000,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 400,000,000 Rp 400,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 2,317,826,000 Rp 2,317,826,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 554,390,000 Rp 554,390,000 Rp 31 17,379,191,000 Rp 3,232,588,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 670,000,000 Rp 247,308,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 12,994,193,000 Rp - Rp DITJEN BINA PEMDES PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Pembinaan Ketentraman, PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pengembangan Sistem DITJEN BINA PEMDES DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA BANGDA Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Dukungan Manajemen dan DITJEN BINA ADWIL PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PROVINSI MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 848,539,000 Rp 564,709,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 568,514,000 Rp 122,626,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 1,765,565,000 Rp 1,765,565,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 532,380,000 Rp 532,380,000 Rp 32 29,960,813,000 Rp 15,320,014,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 794,000,000 Rp 76,416,000 Rp b) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) 250,000,000 Rp - Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 21,201,390,000 Rp 8,297,975,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 583,170,000 Rp 173,762,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 350,000,000 Rp 189,608,000 Rp 3) a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL 500,000,000 Rp 300,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 5,692,093,000 Rp 5,692,093,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 590,160,000 Rp 590,160,000 Rp 33 25,209,952,000 Rp 5,491,169,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 750,000,000 Rp 81,893,000 Rp DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN BINA PEMDES Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROVINSI PAPUA PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROVINSI PAPUA BARAT b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20,371,680,000 Rp 2,052,680,000 Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 606,912,000 Rp 189,922,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 350,000,000 Rp 195,314,000 Rp 3) a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 400,000,000 Rp 240,000,000 Rp d. 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 2,314,980,000 Rp 2,314,980,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 416,380,000 Rp 416,380,000 Rp 34 8,740,604,000 Rp 2,212,455,000 Rp a. 1) a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 695,000,000 Rp 198,960,000 Rp b. 1) a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 5,261,185,000 Rp - Rp c. 1) a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 626,470,000 Rp 402,782,000 Rp 2) a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 499,236,000 Rp 152,000,000 Rp 3) a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL 500,000,000 Rp 300,000,000 Rp d. DITJEN DUKCAPIL 1) a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi 671,813,000 Rp 671,813,000 Rp e. DITJEN POLPUM 1) a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA 486,900,000 Rp 486,900,000 Rp PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pengembangan Sistem DITJEN BINA PEMDES PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, DITJEN BINA BANGDA DITJEN BINA PEMDES PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Dukungan Manajemen dan PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat PROVINSI KALIMANTAN UTARA PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, TJAHJO KUMOLO SEMULA MENJADI 1 3 4 5 1. Rp24,858,226,000 Rp23,517,436,000 a. 1) a) - Kab. Pidie Jaya Rp 1,500,000,000 Rp 1,378,024,000 b. 1) a) - Kab. Aceh Barat Rp 860,898,000 Rp 806,878,000 - Kab. Aceh Barat Daya Rp 720,401,000 Rp 675,203,000 - Kab. Aceh Besar Rp 1,164,645,000 Rp 1,091,575,000 - Kab. Aceh Jaya Rp 658,469,000 Rp 617,157,000 - Kab. Aceh Selatan Rp 899,717,000 Rp 843,269,000 - Kab. Aceh Singkil Rp 731,242,000 Rp 685,364,000 - Kab. Aceh Tamiang Rp 907,854,000 Rp 846,953,000 - Kab. Aceh Tengah Rp 819,168,000 Rp 767,773,000 - Kab. Aceh Tenggara Rp 864,927,000 Rp 806,977,000 - Kab. Aceh Timur Rp 1,239,124,000 Rp 1,160,984,000 - Kab. Aceh Utara Rp 1,442,156,000 Rp 1,351,656,000 - Kab. Bener Meriah Rp 743,279,000 Rp 689,677,000 - Kab. Bireuen Rp 1,146,382,000 Rp 1,073,997,000 - Kab. Gayo Lues Rp 697,680,000 Rp 653,908,000 - Kab. Nagan Raya Rp 756,157,000 Rp 708,716,000 - Kab. Pidie Rp 1,023,698,000 Rp 958,698,000 - Kab. Pidie Jaya Rp 691,450,000 Rp 648,050,000 - Kab. Simeulue Rp 676,767,000 Rp 634,297,000 - Kota Banda Aceh Rp 749,096,000 Rp 702,081,000 - Kota Langsa Rp 652,841,000 Rp 611,882,000 - Kota Lhoksumawe Rp 646,416,000 Rp 605,373,000 - Kota Sabang Rp 473,496,000 Rp 443,746,000 - Kota Subulussalam Rp 592,363,000 Rp 555,198,000 c. 1) a) - Kab. Aceh Tamiang Rp 1,400,000,000 Rp 1,400,000,000 - Kab. Bener Meriah Rp 1,400,000,000 Rp 1,400,000,000 - Kab. Pidie Jaya Rp 1,400,000,000 Rp 1,400,000,000 2. 35,335,623,000 Rp 32,983,034,000 Rp a. 1) a) ALOKASI (Rp.) DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN NO PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Pembangunan Sarpras dalam PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DITJEN BINA Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan 2 PROVINSI ACEH PROGRAM BINA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA PENYESUAIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 UNTUK MASING-MASING PROVINSI DITJEN BINA Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan DITJEN DUKCAPIL Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KOMPONEN PEMBINA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHA LINGKUP KEMENDAGRI TAHUN ANGGARAN 2016 - Kab. Tapanuli Tengah Rp 590,000,000 Rp 197,594,000 b. 1) a) - Kab. Asahan Rp 1,551,231,000 Rp 1,453,907,000 - Kab. Batu Bara Rp 872,550,000 Rp 817,806,000 - Kab. Dairi Rp 940,407,000 Rp 881,406,000 - Kab. Deli Serdang Rp 2,549,791,000 Rp 2,399,091,000 - Kab. Humbang Hasundutan Rp 758,189,000 Rp 758,189,000 - Kab. Karo Rp 1,080,801,000 Rp 1,014,043,000 - Kab. Labuan Batu Rp 1,038,842,000 Rp 968,042,000 - Kab. Labuan Batu Selatan Rp 772,097,000 Rp 723,597,000 - Kab. Labuan Batu Utara Rp 923,699,000 Rp 865,746,000 - Kab. Langkat Rp 1,783,175,000 Rp 1,670,809,000 - Kab. Mandailing Natal Rp 1,256,894,000 Rp 1,178,036,000 - Kab. Nias Rp 716,853,000 Rp 671,853,000 - Kab. Nias Barat Rp 625,646,000 Rp 583,046,000 - Kab. Nias Selatan Rp 1,258,986,000 Rp 1,179,997,000 - Kab. Nias Utara Rp 724,403,000 Rp 678,403,000 - Kab. Padang Lawas Rp 853,720,000 Rp 799,720,000 - Kab. Padang Lawas Utara Rp 826,886,000 Rp 774,886,000 - Kab. Pakpak Bharat Rp 582,190,000 Rp 545,663,000 - Kab. Samosir Rp 693,365,000 Rp 649,863,000 - Kab. Serdang Bedagai Rp 1,320,954,000 Rp 1,238,634,000 - Kab. Simalungun Rp 1,922,417,000 Rp 1,801,805,000 - Kab. Tapanuli Selatan Rp 933,128,000 Rp 874,128,000 - Kab. Tapanuli Tengah Rp 1,084,293,000 Rp 1,016,264,000 - Kab. Tapanuli Utara Rp 953,586,000 Rp 953,586,000 - Kab. Toba Samosir Rp 839,897,000 Rp 839,897,000 - Kota Binjai Rp 739,949,000 Rp 691,249,000 - Kota Gunungsitoli Rp 618,348,000 Rp 573,848,000 - Kota Medan Rp 3,177,820,000 Rp 3,051,320,000 - Kota Padang Sidempuan Rp 705,885,000 Rp 661,385,000 - Kota Pematang Siantar Rp 792,785,000 Rp 742,385,000 - Kota Sibolga Rp 544,126,000 Rp 508,626,000 - Kota Tanjung Balai Rp 668,578,000 Rp 624,078,000 - Kota Tebing Tinggi Rp 634,132,000 Rp 594,132,000 3. 19,123,646,000 Rp 16,429,757,000 Rp a. 1) a) - Kab. Lima Puluh Kota Rp 580,000,000 Rp 443,334,000 - Kab. Padang Pariaman Rp 160,000,000 Rp - - Kab. Solok Rp 1,176,044,000 Rp 442,067,000 - Kab. Solok Selatan Rp 550,341,000 Rp 241,727,000 - Kab. Tanah Datar Rp 760,000,000 Rp 310,854,000 b. 1) a) - Kab. Agam Rp 1,198,374,000 Rp 1,134,239,000 - Kab. Dharmasraya Rp 792,166,000 Rp 742,246,000 - Kab. Kepulauan Mentawai Rp 682,449,000 Rp 639,149,000 - Kab. Lima Puluh Kota Rp 1,001,078,000 Rp 938,270,000 - Kab. Padang Pariaman Rp 1,149,710,000 Rp 1,077,577,000 PROGRAM BINA PEMBANGUNAN Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PROVINSI SUMATERA BARAT PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi - Kab. Pasaman Rp 882,375,000 Rp 827,014,000 - Kab. Pasaman Barat Rp 1,027,962,000 Rp 963,468,000 - Kab. Pesisir Selatan Rp 1,140,141,000 Rp 1,066,341,000 - Kab. Sawahluntoh/Sijunjung Rp 776,810,000 Rp 761,646,000 - Kab. Solok Rp 1,021,196,000 Rp 957,196,000 - Kab. Solok Selatan Rp 705,569,000 Rp 661,302,000 - Kab. Tanah Datar Rp 803,283,000 Rp 752,821,000 - Kota Bukittinggi Rp 550,926,000 Rp 514,626,000 - Kota Padang Rp 1,411,676,000 Rp 1,367,676,000 - Kota Padang Panjang Rp 506,686,000 Rp 473,886,000 - Kota Pariaman Rp 573,236,000 Rp 537,253,000 - Kota Payakumbuh Rp 629,380,000 Rp 589,847,000 - Kota. Sawahlunto Rp 571,011,000 Rp 535,185,000 - Kota Solok Rp 473,233,000 Rp 452,033,000 4. PROVINSI RIAU 14,852,344,000 Rp 14,105,773,000 Rp a. DITJEN DUKCAPIL 1) a) - Kab. Bengkalis Rp 1,079,459,000 Rp 1,011,459,000 - Kab. Indragiri Hilir Rp 1,347,316,000 Rp 1,347,316,000 - Kab. Indragiri Hulu Rp 1,042,428,000 Rp 979,628,000 - Kab. Kampar Rp 1,475,964,000 Rp 1,387,346,000 - Kab. Kepulauan Meranti Rp 857,586,000 Rp 803,586,000 - Kab. Kuantan Singingi Rp 977,917,000 Rp 914,917,000 - Kab. Pelalawan Rp 968,069,000 Rp 907,332,000 - Kab. Rokan Hilir Rp 1,287,046,000 Rp 1,205,962,000 - Kab. Rokan Hulu Rp 1,232,916,000 Rp 1,164,916,000 - Kab. Siak Rp 1,052,956,000 Rp 986,893,000 - Kota Dumai Rp 730,285,000 Rp 684,466,000 - Kota Pekanbaru Rp 1,400,402,000 Rp 1,311,952,000 b. 1) a) - Kab. Siak Rp 1,400,000,000 Rp 1,400,000,000 5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU 10,848,192,000 Rp 7,738,905,000 Rp a. 1) a) - Kab. Bintan Rp 696,353,000 Rp 653,353,000 - Kab. Karimun Rp 851,884,000 Rp 798,884,000 - Kab. Kep. Anambas Rp 553,286,000 Rp 519,286,000 - Kab. Lingga Rp 661,124,000 Rp 619,344,000 - Kab. Natuna Rp 688,144,000 Rp 644,144,000 - Kota Batam Rp 1,581,576,000 Rp 1,497,976,000 - Kota Tanjung Pinang Rp 615,825,000 Rp 577,425,000 b. 1) a) - Kab. Bintan Rp 1,600,000,000 Rp 1,600,000,000 - Kab. Karimun Rp 1,800,000,000 Rp 34,010,000 - Kab. Natuna Rp 1,800,000,000 Rp 794,483,000 DITJEN BINA ADWIL PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Pembangunan Sarpras dalam Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan Pembinaan dan PROGRAM BINA ADMINISTRASI Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Pengembangan Sistem DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pengembangan Sistem 6. PROVINSI JAMBI 9,802,311,000 Rp 9,179,905,000 Rp a. 1) a) - Kab. Batang Hari Rp 843,944,000 Rp 797,144,000 - Kab. Tanjung Jabung Barat Rp 872,204,000 Rp 816,154,000 - Kab. Bungo Rp 929,136,000 Rp 870,842,000 - Kab. Sarolangun Rp 829,393,000 Rp 777,357,000 - Kab. Kerinci Rp 890,697,000 Rp 834,797,000 - Kab. Merangin Rp 1,119,086,000 Rp 1,048,996,000 - Kab. Tanjung Jabung Timur Rp 798,004,000 Rp 747,804,000 - Kab. Tebo Rp 922,120,000 Rp 850,620,000 - Kab. Muaro Jambi Rp 940,163,000 Rp 881,563,000 - Kota Jambi Rp 1,082,884,000 Rp 1,016,084,000 - Kota Sungai Penuh Rp 574,680,000 Rp 538,544,000 7. PROVINSI SUMATERA SELATAN 18,357,966,000 Rp 17,217,341,000 Rp a. 1) a) - Kab. Banyuasin Rp 1,511,274,000 Rp 1,416,874,000 - Kab. Empat Lawang Rp 847,261,000 Rp 793,261,000 - Kab. Lahat Rp 1,043,066,000 Rp 974,566,000 - Kab. Muara Enim Rp 1,288,582,000 Rp 1,207,152,000 - Kab. Musi Banyuasin Rp 1,194,692,000 Rp 1,135,692,000 - Kab. Musi Rawas Rp 1,041,370,000 Rp 975,370,000 - Kab. Musi Rawas Utara Rp 708,206,000 Rp 664,126,000 - Kab. Ogan Ilir Rp 1,097,613,000 Rp 1,028,673,000 - Kab. Ogan Komering Ilir Rp 1,415,742,000 Rp 1,325,742,000 - Kab. Ogan Komering Ulu Rp 906,280,000 Rp 849,080,000 - Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Rp 1,120,505,000 Rp 1,052,125,000 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur Rp 1,354,359,000 Rp 1,269,386,000 - Kab. Panukal Abab Lematang Ilir Rp 651,490,000 Rp 609,918,000 - Kota Lubuk Linggau Rp 696,364,000 Rp 652,674,000 - Kota Pagar Alam Rp 621,940,000 Rp 582,940,000 - Kota Palembang Rp 2,170,543,000 Rp 2,034,363,000 - Kota Prabumulih Rp 688,679,000 Rp 645,399,000 8. PROVINSI BANGKA BELITUNG 4,727,110,000 Rp 4,429,479,000 Rp a. DITJEN DUKCAPIL 1) a) - Kab. Bangka Rp 840,352,000 Rp 787,409,000 - Kab. Bangka Barat Rp 677,981,000 Rp 635,444,000 - Kab. Bangka Selatan Rp 690,502,000 Rp 647,162,000 - Kab. Bangka Tengah Rp 662,408,000 Rp 620,260,000 - Kab. Belitung Rp 578,197,000 Rp 541,897,000 - Kab. Belitung Timur Rp 623,143,000 Rp 583,943,000 - Kota Pangkal Pinang Rp 654,527,000 Rp 613,364,000 DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan Administrasi DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi 9. PROVINSI BENGKULU 8,438,305,000 Rp 7,618,076,000 Rp a. 1) a) - Kab. Lebong Rp 510,000,000 Rp 208,148,000 b. 1) a) - Kab. Bengkulu Selatan Rp 708,799,000 Rp 664,799,000 - Kab. Bengkulu Tengah Rp 675,594,000 Rp 633,594,000 - Kab. Bengkulu Utara Rp 954,977,000 Rp 894,977,000 - Kab. Kaur Rp 768,587,000 Rp 715,587,000 - Kab. Kepahiang Rp 731,410,000 Rp 685,521,000 - Kab. Lebong Rp 733,411,000 Rp 686,411,000 - Kab. Muko-Muko Rp 783,673,000 Rp 734,505,000 - Kab. Rejang Lebong Rp 884,084,000 Rp 813,084,000 - Kab. Seluma Rp 834,720,000 Rp 782,120,000 - Kota Bengkulu Rp 853,050,000 Rp 799,330,000 10. PROVINSI LAMPUNG 19,272,083,000 Rp 17,846,754,000 Rp a. 1) a) - Kab. Lampung Barat Rp 375,000,000 Rp 133,632,000 b. 1) a) - Kab. Lampung Barat Rp 876,551,000 Rp 816,671,000 - Kab. Lampung Selatan Rp 1,936,634,000 Rp 1,815,119,000 - Kab. Lampung Tengah Rp 2,301,428,000 Rp 2,156,628,000 - Kab. Lampung Timur Rp 1,885,933,000 Rp 1,768,933,000 - Kab. Lampung Utara Rp 1,593,270,000 Rp 1,494,166,000 - Kab. Mesuji Rp 826,460,000 Rp 774,620,000 - Kab. Pesawaran Rp 1,092,629,000 Rp 1,023,775,000 - Kab. Pesisir Barat Rp 720,531,000 Rp 676,531,000 - Kab. Pringsewu Rp 958,409,000 Rp 898,279,000 - Kab. Tanggamus Rp 1,353,529,000 Rp 1,268,609,000 - Kab. Tulang Bawang Rp 1,068,482,000 Rp 1,001,482,000 - Kab. Tulang Bawang Barat Rp 776,628,000 Rp 727,828,000 - Kab. Way Kanan Rp 1,102,145,000 Rp 1,036,935,000 - Kota Bandar Lampung Rp 1,820,960,000 Rp 1,706,660,000 - Kota Metro Rp 583,494,000 Rp 546,886,000 11. PROVINSI BANTEN 15,092,018,000 Rp 13,926,195,000 Rp a. 1) a) - Kab. Lebak Rp 1,924,177,000 Rp 1,803,577,000 - Kab. Pandeglang Rp 2,038,144,000 Rp 1,910,271,000 - Kab. Serang Rp 2,184,863,000 Rp 2,047,784,000 - Kab. Tangerang Rp 3,306,754,000 Rp 3,099,554,000 - Kota Cilegon Rp 836,002,000 Rp 781,602,000 - Kota Serang Rp 1,030,290,000 Rp 965,649,000 - Kota Tangerang Rp 2,095,916,000 Rp 1,747,786,000 - Kota Tangerang Selatan Rp 1,675,872,000 Rp 1,569,972,000 Penyelenggaraan Administrasi DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DITJEN BINA Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan DITJEN BINA PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DITJEN DUKCAPIL DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis Kegiatan Pengembangan Sistem 12. PROVINSI DKI JAKARTA 16,655,736,000 Rp 15,733,636,000 Rp a. 1) a) - Kab. Adm. Kepulauan Seribu Rp 472,760,000 Rp 442,660,000 - Kota Adm. Jakarta Barat Rp 3,529,357,000 Rp 3,331,557,000 - Kota Adm. Jakarta Pusat Rp 2,230,398,000 Rp 2,110,298,000 - Kota Adm. Jakarta Selatan Rp 3,572,487,000 Rp 3,350,787,000 - Kota Adm. Jakarta Timur Rp 4,310,495,000 Rp 4,082,995,000 - Kota Adm. Jakarta Utara Rp 2,540,239,000 Rp 2,415,339,000 13. PROVINSI JAWA BARAT 67,630,709,000 Rp 60,134,789,000 Rp a. 1) a) - Kab. Bandung Rp 300,000,000 Rp 221,766,000 - Kab. Cianjur Rp 1,070,000,000 Rp 344,876,000 - Kab. Cirebon Rp 720,000,000 Rp 288,625,000 - Kab. Indramayu Rp 920,000,000 Rp 637,188,000 - Kab. Kuningan Rp 1,700,000,000 Rp 597,331,000 b. Rp - 1) a) - Kab. Bandung Rp 2,388,794,000 Rp 2,230,157,000 - Kab. Bandung Barat Rp 3,104,728,000 Rp 2,909,728,000 - Kab. Bekasi Rp 4,569,104,000 Rp 4,282,439,000 - Kab. Bogor Rp 4,482,217,000 Rp 4,284,717,000 - Kab. Ciamis Rp 2,001,466,000 Rp 1,875,466,000 - Kab. Cianjur Rp 3,078,464,000 Rp 2,885,004,000 - Kab. Cirebon Rp 3,050,422,000 Rp 2,858,454,000 - Kab. Garut Rp 3,176,869,000 Rp 2,970,369,000 - Kab. Indramayu Rp 2,684,146,000 Rp 2,515,742,000 - Kab. Karawang Rp 2,711,199,000 Rp 2,540,539,000 - Kab. Kuningan Rp 1,947,026,000 Rp 1,823,126,000 - Kab. Majalengka Rp 2,005,218,000 Rp 1,873,218,000 - Kab. Pangandaran Rp 909,794,000 Rp 844,894,000 - Kab. Purwakarta Rp 1,454,190,000 Rp 1,363,574,000 - Kab. Subang Rp 2,361,685,000 Rp 2,212,884,000 - Kab. Sukabumi Rp 3,537,912,000 Rp 3,366,124,000 - Kab. Sumedang Rp 1,843,832,000 Rp 1,728,149,000 - Kab. Tasikmalaya Rp 2,623,911,000 Rp 2,459,286,000 - Kota Bandung Rp 3,129,186,000 Rp 2,932,860,000 - Kota Banjar Rp 616,694,000 Rp 576,694,000 - Kota Bekasi Rp 2,914,208,000 Rp 2,745,016,000 - Kota Bogor Rp 1,407,402,000 Rp 1,319,101,000 - Kota Cimahi Rp 912,249,000 Rp 855,014,000 - Kota Cirebon Rp 713,216,000 Rp 666,716,000 - Kota Depok Rp 2,166,376,000 Rp 2,016,746,000 - Kota Sukabumi Rp 759,641,000 Rp 711,681,000 - Kota Tasikmalaya Rp 1,170,760,000 Rp 1,097,305,000 c. DITJEN BINA ADWIL 1) a) - Kab. Majalengka Rp 1,200,000,000 Rp 100,000,000 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Pembangunan Sarpras dalam PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PROGRAM BINA PEMBANGUNAN Kegiatan Pengembangan Sistem DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis Penyelenggaraan Administrasi Penyelenggaraan Administrasi 14. PROVINSI JAWA TENGAH 83,094,273,000 Rp 73,914,808,000 Rp a. 1) a) - Kab. Boyolali Rp 560,000,000 Rp 412,073,000 - Kab. Brebes Rp 985,000,000 Rp 332,032,000 - Kab. Cilacap Rp 970,000,000 Rp 305,770,000 - Kab. Grobogan Rp 590,000,000 Rp 137,630,000 - Kab. Karanganyar Rp 365,000,000 Rp 198,882,000 - Kab. Kendal Rp 740,000,000 Rp 145,692,000 - Kab. Magelang Rp 165,000,000 Rp 78,182,000 - Kab. Pemalang Rp 825,000,000 Rp 315,320,000 - Kab. Semarang Rp 610,000,000 Rp 471,445,000 - Kab. Sragen Rp 690,000,000 Rp 186,275,000 - Kota Semarang Rp 870,000,000 Rp 358,190,000 b. 1) a) - Kab. Banjarnegara Rp 2,184,547,000 Rp 2,047,488,000 - Kab. Banyumas Rp 3,020,604,000 Rp 2,867,104,000 - Kab. Batang Rp 1,917,923,000 Rp 1,797,587,000 - Kab. Blora Rp 2,045,600,000 Rp 1,941,600,000 - Kab. Boyolali Rp 2,178,248,000 Rp 2,041,584,000 - Kab. Brebes Rp 3,033,309,000 Rp 2,842,449,000 - Kab. Cilacap Rp 3,067,672,000 Rp 2,875,113,000 - Kab. Demak Rp 2,243,345,000 Rp 2,102,597,000 - Kab. Grobogan Rp 2,605,327,000 Rp 2,437,019,000 - Kab. Jepara Rp 2,314,264,000 Rp 2,169,067,000 - Kab. Karanganyar Rp 2,050,062,000 Rp 1,920,916,000 - Kab. Kebumen Rp 2,683,110,000 Rp 2,509,810,000 - Kab. Kendal Rp 2,187,879,000 Rp 2,050,609,000 - Kab. Klaten Rp 2,575,430,000 Rp 2,412,032,000 - Kab. Kudus Rp 1,828,992,000 Rp 1,714,192,000 - Kab. Magelang Rp 2,522,830,000 Rp 2,364,638,000 - Kab. Pati Rp 2,477,800,000 Rp 2,313,815,000 - Kab. Pekalongan Rp 2,132,650,000 Rp 1,995,578,000 - Kab. Pemalang Rp 2,606,996,000 Rp 2,444,496,000 - Kab. Purbalingga Rp 2,134,570,000 Rp 1,999,970,000 - Kab. Purworejo Rp 1,888,166,000 Rp 1,769,702,000 - Kab. Rembang Rp 1,753,675,000 Rp 1,643,646,000 - Kab. Semarang Rp 2,208,561,000 Rp 2,068,561,000 - Kab. Sragen Rp 2,157,532,000 Rp 2,021,532,000 - Kab. Sukoharjo Rp 1,998,464,000 Rp 1,872,414,000 - Kab. Tegal Rp 2,599,495,000 Rp 2,435,914,000 - Kab. Temanggung Rp 1,986,017,000 Rp 1,836,017,000 - Kab. Wonogiri Rp 2,365,412,000 Rp 2,216,612,000 - Kab. Wonosobo Rp 2,000,808,000 Rp 1,875,277,000 - Kota Magelang Rp 1,055,185,000 Rp 988,982,000 - Kota Pekalongan Rp 1,248,711,000 Rp 1,170,361,000 - Kota Salatiga Rp 1,163,444,000 Rp 1,088,444,000 - Kota Semarang Rp 2,744,191,000 Rp 2,571,991,000 - Kota Surakarta Rp 1,517,256,000 Rp 1,417,002,000 - Kota Tegal Rp 1,226,198,000 Rp 1,149,198,000 Kegiatan Pengembangan Sistem DITJEN BINA Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis DITJEN DUKCAPIL PROGRAM BINA PEMBANGUNAN Penyelenggaraan Administrasi PROVINSI D.I YOGYAKARTA 9,915,298,000 Rp 7,345,638,000 Rp a. 1) a) - Kab. Bantul Rp 1,470,000,000 Rp 544,218,000 - Kab. Gunung Kidul Rp 910,000,000 Rp 356,260,000 - Kab. Kulon Progo Rp 380,000,000 Rp 105,829,000 - Kab. Sleman Rp 600,000,000 Rp 192,617,000 b. 1) a) - Kab. Bantul Rp 1,467,906,000 Rp 1,375,791,000 - Kab. Gunung Kidul Rp 1,392,118,000 Rp 1,304,723,000 - Kab. Kulon Progo Rp 1,034,100,000 Rp 972,325,000 - Kab. Sleman Rp 1,692,572,000 Rp 1,586,043,000 - Kota Yogyakarta Rp 968,602,000 Rp 907,832,000 16. PROVINSI JAWA TIMUR 67,787,404,000 Rp 61,555,471,000 Rp a. 1) a) - Kab. Bangkalan Rp 160,000,000 Rp - - Kab. Blitar Rp 820,000,000 Rp 289,661,000 - Kab. Bondowoso Rp 640,000,000 Rp 125,969,000 - Kab. Jember Rp 413,000,000 Rp 147,591,000 - Kab. Ngawi Rp 490,000,000 Rp 253,286,000 - Kab. Probolinggo Rp 270,000,000 Rp 78,949,000 b. 1) a) - Kab. Bangkalan Rp 1,765,822,000 Rp 1,652,199,000 - Kab. Banyuwangi Rp 2,414,660,000 Rp 2,271,660,000 - Kab. Blitar Rp 1,918,240,000 Rp 1,798,840,000 - Kab. Bojonegoro Rp 2,120,811,000 Rp 1,987,751,000 - Kab. Bondowoso Rp 1,504,086,000 Rp 1,409,719,000 - Kab. Gresik Rp 1,930,963,000 Rp 1,809,313,000 - Kab. Jember Rp 3,461,849,000 Rp 3,290,349,000 - Kab. Jombang Rp 2,076,524,000 Rp 1,946,243,000 - Kab. Kediri Rp 2,326,785,000 Rp 2,156,803,000 - Kab. Lamongan Rp 2,177,401,000 Rp 1,801,026,000 - Kab. Lumajang Rp 1,848,203,000 Rp 1,731,453,000 - Kab. Madiun Rp 1,369,902,000 Rp 1,283,952,000 - Kab. Magetan Rp 1,379,796,000 Rp 1,290,946,000 - Kab. Malang Rp 3,369,514,000 Rp 3,158,109,000 - Kab. Mojokerto Rp 1,778,658,000 Rp 1,665,658,000 - Kab. Nganjuk Rp 1,836,831,000 Rp 1,720,631,000 - Kab. Ngawi Rp 1,605,986,000 Rp 1,505,226,000 - Kab. Pacitan Rp 1,150,462,000 Rp 1,075,681,000 - Kab. Pamekasan Rp 1,381,144,000 Rp 1,294,491,000 - Kab. Pasuruan Rp 2,343,933,000 Rp 2,203,933,000 - Kab. Ponorogo Rp 1,662,976,000 Rp 1,556,716,000 - Kab. Probolinggo Rp 1,871,355,000 Rp 1,756,455,000 - Kab. Sampang Rp 1,468,504,000 Rp 1,376,370,000 - Kab. Sidoarjo Rp 2,440,194,000 Rp 2,287,119,000 - Kab. Situbondo Rp 1,357,036,000 Rp 1,270,236,000 - Kab. Sumenep Rp 1,958,925,000 Rp 1,836,021,000 Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DITJEN BINA Penyelenggaraan Administrasi DITJEN BINA Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL PROGRAM BINA PEMBANGUNAN Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis Kegiatan Pengembangan Sistem - Kab. Trenggalek Rp 1,353,718,000 Rp 1,268,785,000 - Kab. Tuban Rp 1,865,443,000 Rp 1,746,865,000 - Kab. Tulungagung Rp 1,819,843,000 Rp 1,658,915,000 - Kota Batu Rp 656,340,000 Rp 615,162,000 - Kota Blitar Rp 604,660,000 Rp 566,260,000 - Kota Kediri Rp 709,527,000 Rp 664,297,000 - Kota Madiun Rp 624,975,000 Rp 585,175,000 - Kota Malang Rp 1,275,536,000 Rp 1,200,116,000 - Kota Mojokerto Rp 531,404,000 Rp 498,604,000 - Kota Pasuruan Rp 670,395,000 Rp 630,395,000 - Kota Probolinggo Rp 715,507,000 Rp 670,827,000 - Kota Surabaya Rp 3,646,496,000 Rp 3,417,714,000 17. PROVINSI BALI 8,958,088,000 Rp 8,127,045,000 Rp a. 1) a) - Kab. Karangasem Rp 470,000,000 Rp 170,851,000 b. 1) a) - Kab. Badung Rp 933,879,000 Rp 875,287,000 - Kab. Bangli Rp 704,136,000 Rp 659,958,000 - Kab. Buleleng Rp 1,316,433,000 Rp 1,232,404,000 - Kab. Gianyar Rp 973,167,000 Rp 909,667,000 - Kab. Jembrana Rp 801,719,000 Rp 750,119,000 - Kab. Karangasem Rp 1,049,390,000 Rp 992,701,000 - Kab. Klungkung Rp 663,983,000 Rp 619,083,000 - Kab. Tabanan Rp 978,597,000 Rp 917,141,000 - Kota Denpasar Rp 1,066,784,000 Rp 999,834,000 18. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 14,905,301,000 Rp 14,005,920,000 Rp a. 1) a) - Kab. Bengkayang Rp 965,772,000 Rp 903,772,000 - Kab. Kapuas Hulu 967,832,000 Rp Rp 895,232,000 - Kab. Kayong Utara Rp 633,908,000 Rp 593,908,000 - Kab. Ketapang 1,273,732,000 Rp Rp 1,191,732,000 - Kab. Kubu Raya Rp 1,164,767,000 Rp 1,075,367,000 - Kab. Landak 1,026,146,000 Rp Rp 961,765,000 - Kab. Melawi Rp 817,408,000 Rp 763,808,000 - Kab. Mempawah Rp 862,030,000 Rp 807,630,000 - Kab. Sambas 1,350,880,000 Rp Rp 1,266,180,000 - Kab. Sanggau Rp 1,101,380,000 Rp 1,031,480,000 - Kab. Sekadau 735,169,000 Rp Rp 687,969,000 - Kab. Sintang Rp 1,010,766,000 Rp 946,366,000 - Kota Pontianak 1,108,157,000 Rp Rp 1,037,757,000 - Kota Singkawang Rp 687,354,000 Rp 642,954,000 b. 1) a) - Kab. Sintang Rp 1,200,000,000 Rp 1,200,000,000 PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA PEMBANGUNAN Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan DITJEN BINA Pengadaan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Administrasi Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan Pengembangan Sistem 19. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 11,067,911,000 Rp 10,430,778,000 Rp a. 1) a) - Kab. Barito Selatan Rp 591,483,000 Rp 554,308,000 - Kab. Barito Timur Rp 675,330,000 Rp 632,959,000 - Kab. Barito Utara Rp 702,218,000 Rp 657,818,000 - Kab. Gunung Mas Rp 733,527,000 Rp 687,527,000 - Kab. Kapuas Rp 980,663,000 Rp 919,663,000 - Kab. Katingan Rp 757,902,000 Rp 710,037,000 - Kab. Kotawaringin Barat Rp 710,612,000 Rp 665,012,000 - Kab. Kotawaringin Timur Rp 1,053,861,000 Rp 985,836,000 - Kab. Lamandau Rp 606,993,000 Rp 568,911,000 - Kab. Murung Raya Rp 671,121,000 Rp 628,826,000 - Kab. Pulang Pisau Rp 659,208,000 Rp 617,208,000 - Kab. Seruyan Rp 706,414,000 Rp 662,094,000 - Kab. Sukamara Rp 542,875,000 Rp 507,875,000 - Kota Palangkaraya Rp 675,704,000 Rp 632,704,000 b. 1) a) - Prov. Kalimantan Tengah Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 20. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 11,485,687,000 Rp 10,775,061,000 Rp a. 1) a) - Kab. Balangan Rp 667,943,000 Rp 626,036,000 - Kab. Banjar Rp 1,261,588,000 Rp 1,182,435,000 - Kab. Barito Kuala Rp 990,449,000 Rp 928,249,000 - Kab. Hulu Sungai Selatan Rp 799,588,000 Rp 754,013,000 - Kab. Hulu Sungai Tengah Rp 798,217,000 Rp 747,617,000 - Kab. Hulu Sungai Utara Rp 793,870,000 Rp 743,870,000 - Kab. Kotabaru Rp 1,031,081,000 Rp 966,390,000 - Kab. Tabalong Rp 796,814,000 Rp 746,814,000 - Kab. Tanah Bumbu Rp 886,063,000 Rp 831,063,000 - Kab. Tanah Laut Rp 891,982,000 Rp 835,982,000 - Kab. Tapin Rp 776,275,000 Rp 732,275,000 - Kota Banjar Baru Rp 713,504,000 Rp 669,004,000 - Kota Banjarmasin Rp 1,078,313,000 Rp 1,011,313,000 21. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 9,260,356,000 Rp 8,674,713,000 Rp a. 1) a) - Kab. Berau Rp 805,096,000 Rp 754,296,000 - Kab. Kutai Barat Rp 844,769,000 Rp 791,069,000 - Kab. Kutai Kertanegera Rp 1,386,501,000 Rp 1,297,772,000 - Kab. Kutai Timur Rp 1,142,359,000 Rp 1,066,759,000 - Kab. Mahakam Ulu Rp 544,559,000 Rp 511,359,000 - Kab. Paser Rp 837,110,000 Rp 784,589,000 - Kab. Penajam Paser Utara Rp 662,681,000 Rp 621,104,000 - Kota Balikpapan Rp 1,096,495,000 Rp 1,027,775,000 - Kota Bontang Rp 650,193,000 Rp 609,397,000 - Kota Samarinda Rp 1,290,593,000 Rp 1,210,593,000 DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyelenggaraan Administrasi DITJEN DUKCAPIL Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Pembangunan Sarpras dalam 22. PROVINSI SULAWESI UTARA 19,726,665,000 Rp 17,660,940,000 Rp a. 1) a) - Kab. Bolaang Mongondow Rp 910,269,000 Rp 852,617,000 - Kab. Bolaang Mongondow Selatan Rp 579,844,000 Rp 543,444,000 - Kab. Bolaang Mongondow Timur Rp 597,205,000 Rp 559,405,000 - Kab. Bolaang Mongondow Utara Rp 616,422,000 Rp 576,672,000 - Kab. Kepulauan Sangihe Rp 768,910,000 Rp 720,669,000 - Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Rp 662,439,000 Rp 619,139,000 - Kab. Kepulauan Talaud Rp 825,318,000 Rp 772,518,000 - Kab. Minahasa Rp 1,174,333,000 Rp 1,100,655,000 - Kab. Minahasa Selatan Rp 927,140,000 Rp 867,840,000 - Kab. Minahasa Tenggara Rp 737,818,000 Rp 689,118,000 - Kab. Minahasa Utara Rp 775,460,000 Rp 726,808,000 - Kota Bitung Rp 741,026,000 Rp 694,426,000 - Kota Mobago Rp 582,471,000 Rp 545,926,000 - Kota Manado Rp 1,013,971,000 Rp 950,354,000 - Kota Tomohon Rp 614,039,000 Rp 575,514,000 b. 1) a) - Kab. Kepulauan Sangihe Rp 2,200,000,000 Rp 2,200,000,000 - Kab. Kepulauan Talaud Rp 1,500,000,000 Rp 1,500,000,000 2) a) - Kab. Bolaang Mongondow Utara Rp 1,500,000,000 Rp 165,835,000 - Kab. Kepulauan Sangihe Rp 1,500,000,000 Rp 1,500,000,000 - Kab. Kepulauan Talaud Rp 1,500,000,000 Rp 1,500,000,000 23. PROVINSI GORONTALO 9,043,310,000 Rp 7,594,082,000 Rp a. 1) a) - Kab. Boalemo Rp 780,000,000 Rp 528,416,000 - Kab. Bone Bolango Rp 880,000,000 Rp 683,909,000 - Kab. Gorontalo Rp 775,000,000 Rp 304,475,000 - Kab. Gorontalo Utara Rp 830,000,000 Rp 599,350,000 b. 1) a) - Kab. Boalemo Rp 673,316,000 Rp 631,072,000 - Kab. Bone Bolango Rp 856,257,000 Rp 802,157,000 - Kab. Gorontalo Rp 1,114,335,000 Rp 1,044,335,000 - Kab. Gorontalo Utara Rp 714,675,000 Rp 669,741,000 - Kab. Pohuwato Rp 725,716,000 Rp 680,116,000 - Kota Gorontalo Rp 694,011,000 Rp 650,511,000 c. 1) a) - Prov. Gorontalo Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Pembangunan Sarpras dalam DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Pembangunan Sarpras dalam PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN BINA DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Sistem Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis Kegiatan Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM BINA ADMINISTRASI 24. PROVINSI SULAWESI TENGAH 13,987,510,000 Rp 12,116,998,000 Rp a. 1) a) - Kab. Donggala Rp 670,000,000 Rp 368,380,000 b. 1) a) - Kab. Banggai Rp 1,120,469,000 Rp 1,044,969,000 - Kab. Banggai Kepulauan Rp 738,222,000 Rp 689,522,000 - Kab. Banggai Laut Rp 607,780,000 Rp 569,680,000 - Kab. Buol Rp 746,756,000 Rp 698,056,000 - Kab. Donggala Rp 977,225,000 Rp 914,825,000 - Kab. Morowali Rp 714,588,000 Rp 669,754,000 - Kab. Morowali Utara Rp 687,568,000 Rp 644,068,000 - Kab. Parigi Moutong Rp 1,244,669,000 Rp 1,166,269,000 - Kab. Poso Rp 927,092,000 Rp 868,892,000 - Kab. Sigi Rp 911,923,000 Rp 852,223,000 - Kab. Tojo Una-Una Rp 727,868,000 Rp 680,868,000 - Kab. Toli-Toli Rp 759,325,000 Rp 713,683,000 - Kota Palu Rp 854,025,000 Rp 800,443,000 c. 1) a) - Kab. Donggala Rp 1,000,000,000 Rp 135,366,000 - Kab. Toli-Toli Rp 1,300,000,000 Rp 1,300,000,000 25. 8,385,805,000 Rp 7,738,112,000 Rp a. 1) a) - Kab. Majene Rp 1,040,000,000 Rp 716,107,000 b. 1) a) - Kab. Majene Rp 686,829,000 Rp 643,129,000 - Kab. Mamasa Rp 872,370,000 Rp 815,570,000 - Kab. Mamuju Rp 837,259,000 Rp 783,659,000 - Kab. Mamuju Tengah Rp 658,947,000 Rp 615,347,000 - Kab. Mamuju Utara Rp 779,009,000 Rp 730,309,000 - Kab. Polewali Mandar Rp 1,211,391,000 Rp 1,133,991,000 c. 1) a) - Kab. Mamasa Rp 1,300,000,000 Rp 1,300,000,000 - Kab. Polewali Mandar Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 26. PROVINSI SULAWESI TENGGARA 13,918,693,000 Rp 12,629,964,000 Rp a. 1) a) - Kab. Muna Rp 590,000,000 Rp 263,730,000 - Kab. Muna Barat Rp 400,000,000 Rp 265,950,000 b. 1) Pembangunan Sarpras dalam Pembangunan Sarpras dalam DITJEN BINA DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM BINA ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem PROVINSI SULAWESI BARAT PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN BINA Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM BINA PEMBANGUNAN PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis PROGRAM BINA PEMBANGUNAN Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN BINA DITJEN DUKCAPIL Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi a) - Kab. Bombana Rp 893,637,000 Rp 837,547,000 - Kab. Buton Rp 646,559,000 Rp 605,559,000 - Kab. Buton Utara Rp 579,413,000 Rp 542,818,000 - Kab. Buton Selatan Rp 626,407,000 Rp 587,207,000 - Kab. Buton Tengah Rp 646,622,000 Rp 605,622,000 - Kab. Kolaka Rp 895,585,000 Rp 839,885,000 - Kab. Kolaka Timur Rp 726,013,000 Rp 680,213,000 - Kab. Kolaka Utara Rp 787,395,000 Rp 737,993,000 - Kab. Konawe Rp 1,037,349,000 Rp 964,749,000 - Kab. Konawe Kepulauan Rp 566,513,000 Rp 531,313,000 - Kab. Konawe Selatan Rp 1,081,991,000 Rp 1,013,991,000 - Kab. Konawe Utara Rp 643,161,000 Rp 599,861,000 - Kab. Muna Rp 950,433,000 Rp 889,333,000 - Kab. Muna Barat Rp 671,160,000 Rp 628,060,000 - Kab. Wakatobi Rp 657,185,000 Rp 614,385,000 - Kota Bau-Bau Rp 664,987,000 Rp 623,265,000 - Kota Kendari Rp 854,283,000 Rp 798,483,000 27. PROVINSI SULAWESI SELATAN 31,336,201,000 Rp 28,897,372,000 Rp a. 1) a) - Kab. Bone Rp 930,000,000 Rp 733,138,000 - Kab. Bulukumba Rp 1,125,000,000 Rp 900,420,000 - Kab. Maros Rp 274,000,000 Rp - - Kab. Pinrang Rp 1,150,000,000 Rp 941,164,000 b. 1) a) - Kab. Bantaeng Rp 704,337,000 Rp 660,144,000 - Kab. Barru Rp 705,990,000 Rp 660,650,000 - Kab. Bone Rp 1,681,490,000 Rp 1,570,953,000 - Kab. Bulukumba Rp 1,031,961,000 Rp 967,126,000 - Kab. Enrekang Rp 851,044,000 Rp 799,349,000 - Kab. Gowa Rp 1,464,686,000 Rp 1,372,791,000 - Kab. Jeneponto Rp 1,017,106,000 Rp 953,292,000 - Kab. Kep. Selayar Rp 731,972,000 Rp 686,048,000 - Kab. Luwu Rp 1,150,598,000 Rp 1,078,455,000 - Kab. Luwu Timur Rp 894,636,000 Rp 835,236,000 - Kab. Luwu Utara Rp 981,086,000 Rp 919,532,000 - Kab. Maros Rp 1,051,278,000 Rp 983,978,000 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan Rp 951,856,000 Rp 891,756,000 - Kab. Pinrang Rp 1,033,564,000 Rp 965,708,000 - Kab. Sidenreng Rapang Rp 910,222,000 Rp 853,047,000 - Kab. Sinjai Rp 782,258,000 Rp 732,958,000 - Kab. Soppeng Rp 803,133,000 Rp 752,883,000 - Kab. Takalar Rp 854,351,000 Rp 799,251,000 - Kab. Tana Toraja Rp 964,005,000 Rp 899,305,000 - Kab. Toraja Utara Rp 984,009,000 Rp 922,272,000 - Kab. Wajo Rp 1,133,840,000 Rp 1,062,659,000 - Kota Makassar Rp 2,241,889,000 Rp 2,099,689,000 - Kota Palopo Rp 706,439,000 Rp 662,117,000 - Kota Parepare Rp 625,451,000 Rp 593,451,000 Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL Kegiatan Pengembangan Sistem Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DITJEN BINA Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Administrasi c. 1) a) - Prov. Sulawesi Selatan Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 - Kab. Soppeng Rp 1,300,000,000 Rp 1,300,000,000 - Kab. Takalar Rp 1,300,000,000 Rp 1,300,000,000 28. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 11,047,747,000 Rp 10,380,355,000 Rp a. 1) a) - Kab. Bima Rp 1,181,871,000 Rp 1,104,271,000 - Kab. Dompu Rp 759,300,000 Rp 731,191,000 - Kab. Lombok Barat Rp 1,300,285,000 Rp 1,218,689,000 - Kab. Lombok Tengah Rp 1,634,008,000 Rp 1,531,490,000 - Kab. Lombok Timur Rp 1,987,637,000 Rp 1,863,772,000 - Kab. Lombok Utara Rp 729,939,000 Rp 684,139,000 - Kab. Sumbawa Rp 1,266,221,000 Rp 1,186,778,000 - Kab. Sumbawa Barat Rp 680,320,000 Rp 637,635,000 - Kota Bima Rp 639,479,000 Rp 599,358,000 - Kota Mataram Rp 868,687,000 Rp 823,032,000 29. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 25,160,229,000 Rp 23,540,981,000 Rp a. 1) a) - Kab. Alor Rp 930,058,000 Rp 870,758,000 - Kab. Belu Rp 799,861,000 Rp 751,161,000 - Kab. Ende Rp 1,002,371,000 Rp 943,071,000 - Kab. Flores Timur Rp 973,283,000 Rp 911,483,000 - Kab. Kupang Rp 1,171,349,000 Rp 1,096,049,000 - Kab. Lembata Rp 733,540,000 Rp 687,140,000 - Kab. Malaka Rp 834,269,000 Rp 779,769,000 - Kab. Manggarai Rp 889,510,000 Rp 840,610,000 - Kab. Manggarai Barat Rp 870,647,000 Rp 814,847,000 - Kab. Manggarai Timur Rp 851,875,000 Rp 798,213,000 - Kab. Nagekeo Rp 729,752,000 Rp 684,752,000 - Kab. Ngada Rp 808,477,000 Rp 757,753,000 - Kab. Rote Ndao Rp 757,063,000 Rp 707,963,000 - Kab. Sabu Raijua Rp 646,466,000 Rp 605,066,000 - Kab. Sika Rp 1,107,193,000 Rp 1,037,093,000 - Kab. Sumba Barat Rp 698,001,000 Rp 653,501,000 - Kab. Sumba Barat Daya Rp 936,898,000 Rp 877,498,000 - Kab. Sumba Tengah Rp 623,015,000 Rp 582,315,000 - Kab. Sumba Timur Rp 972,195,000 Rp 913,995,000 - Kab. Timor Tengah Selatan Rp 1,422,552,000 Rp 1,333,272,000 - Kab. Timor Tengah Utara Rp 1,084,443,000 Rp 1,019,743,000 - Kota Kupang Rp 917,411,000 Rp 861,311,000 b. 1) a) - Kab. Belu Rp 1,100,000,000 Rp 1,100,000,000 - Kab. Rote Ndao Rp 1,500,000,000 Rp 1,113,618,000 - Kab. Timor Tengah Utara Rp 1,400,000,000 Rp 1,400,000,000 2) Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Fasilitasi Pencegahan DITJEN BINA ADWIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL DITJEN DUKCAPIL PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Pembinaan dan Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Pembangunan Sarpras dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM BINA ADMINISTRASI Penyelenggaraan Administrasi a) - Kab. Manggarai Timur Rp 1,400,000,000 Rp 1,400,000,000 30. PROVINSI MALUKU 12,873,857,000 Rp 12,212,838,000 Rp a. 1) a) - Kab. Buru Rp 927,008,000 Rp 868,333,000 - Kab. Buru Selatan Rp 766,072,000 Rp 718,008,000 - Kab. Kepulauan Aru Rp 900,269,000 Rp 843,269,000 - Kab. Maluku Barat Daya Rp 1,051,339,000 Rp 984,839,000 - Kab. Maluku Tengah Rp 1,357,440,000 Rp 1,271,903,000 - Kab. Maluku Tenggara Rp 951,068,000 Rp 891,068,000 - Kab. Maluku Tenggara Barat Rp 835,317,000 Rp 782,697,000 - Kab. Seram Bagian Barat Rp 1,037,579,000 Rp 971,379,000 - Kab. Seram Bagian Timur Rp 1,065,096,000 Rp 997,096,000 - Kota Ambon Rp 915,239,000 Rp 857,816,000 - Kota Tual Rp 667,430,000 Rp 626,430,000 b. 1) a) - Kab. Kepulauan Aru Rp 1,200,000,000 Rp 1,200,000,000 - Kab. Maluku Tenggara Barat Rp 1,200,000,000 Rp 1,200,000,000 31. PROVINSI MALUKU UTARA 12,070,472,000 Rp 11,469,138,000 Rp a. 1) a) - Kab. Halmahera Barat Rp 891,459,000 Rp 835,359,000 - Kab. Halmahera Selatan Rp 1,557,299,000 Rp 1,459,299,000 - Kab. Halmahera Tengah Rp 785,591,000 Rp 736,303,000 - Kab. Halmahera Timur Rp 878,401,000 Rp 822,401,000 - Kab. Halmahera Utara Rp 1,092,998,000 Rp 1,023,798,000 - Kab. Kepulauan Sula Rp 1,110,151,000 Rp 1,040,441,000 - Kab. Pulau Morotai Rp 719,467,000 Rp 670,467,000 - Kab. Pulau Taliabu Rp 787,986,000 Rp 737,986,000 - Kota Ternate Rp 803,936,000 Rp 752,836,000 - Kota Tidore Kepulauan Rp 843,184,000 Rp 790,248,000 b. 1) a) - Kab. Pulau Morotai Rp 1,200,000,000 Rp 1,200,000,000 2) a) - Kab. Halmahera Barat Rp 1,400,000,000 Rp 1,400,000,000 32. PROVINSI PAPUA 38,556,696,000 Rp 35,527,669,000 Rp a. 1) a) - Kab. Merauke Rp 960,000,000 Rp 180,801,000 b. 1) a) - Kab. Asmat Rp 1,264,879,000 Rp 1,185,439,000 Pembangunan Sarpras dalam Pengadaan Sarana Prasarana PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Fasilitasi Pencegahan PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi DITJEN DUKCAPIL DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Pembinaan dan DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem Pembangunan Sarpras dalam PROGRAM BINA ADMINISTRASI Penyelenggaraan Administrasi DITJEN BINA PROGRAM BINA PEMBANGUNAN Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis DITJEN DUKCAPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi - Kab. Biak Numfor Rp 1,163,440,000 Rp 1,090,262,000 - Kab. Boven Digul Rp 1,241,607,000 Rp 1,164,607,000 - Kab. Deiyai Rp 832,244,000 Rp 779,244,000 - Kab. Dogiyai Rp 1,035,925,000 Rp 970,925,000 - Kab. Intan Jaya Rp 902,192,000 Rp 845,192,000 - Kab. Jayapura Rp 1,323,872,000 Rp 1,239,972,000 - Kab. Jayawijaya Rp 1,842,322,000 Rp 1,723,822,000 - Kab. Keerom Rp 897,627,000 Rp 838,627,000 - Kab. Kep. Yapen Rp 965,850,000 Rp 904,550,000 - Kab. Lanny Jaya Rp 1,619,426,000 Rp 1,517,526,000 - Kab. Mamberamo Raya Rp 924,593,000 Rp 862,893,000 - Kab. Mamberamo Tengah Rp 829,996,000 Rp 777,996,000 - Kab. Mappi Rp 1,158,156,000 Rp 1,081,656,000 - Kab. Merauke Rp 1,268,289,000 Rp 1,188,716,000 - Kab. Mimika Rp 1,226,028,000 Rp 1,149,528,000 - Kab. Nabire Rp 1,080,138,000 Rp 1,012,371,000 - Kab. Nduga Rp 1,606,456,000 Rp 1,505,556,000 - Kab. Paniai Rp 1,365,900,000 Rp 1,276,300,000 - Kab. Pegunungan Bintang Rp 1,659,934,000 Rp 1,555,634,000 - Kab. Puncak Rp 1,029,601,000 Rp 964,301,000 - Kab. Puncak Jaya Rp 1,085,607,000 Rp 1,015,607,000 - Kab. Sarmi Rp 953,430,000 Rp 893,430,000 - Kab. Supiori Rp 806,498,000 Rp 755,498,000 - Kab. Tolikara Rp 2,101,103,000 Rp 1,966,403,000 - Kab. Waropen Rp 975,318,000 Rp 914,126,000 - Kab. Yakuhimo Rp 2,318,775,000 Rp 2,170,575,000 - Kab. Yalimo Rp 899,359,000 Rp 841,859,000 - Kota Jayapura Rp 1,018,131,000 Rp 954,253,000 c. 1) a) - Kab. Sarmi Rp 2,200,000,000 Rp 2,200,000,000 33. PROVINSI PAPUA BARAT 13,479,673,000 Rp 12,604,029,000 Rp a. 1) a) - Kab. Fakfak Rp 833,097,000 Rp 780,813,000 - Kab. Kaimana Rp 873,789,000 Rp 814,289,000 - Kab. Manokwari Rp 934,101,000 Rp 872,401,000 - Kab. Manokwari Selatan Rp 816,224,000 Rp 765,014,000 - Kab. Maybrat Rp 1,294,277,000 Rp 1,212,977,000 - Kab. Pegunungan Arfak Rp 929,449,000 Rp 866,949,000 - Kab. Raja Ampat Rp 1,326,735,000 Rp 1,235,935,000 - Kab. Sorong Rp 1,230,689,000 Rp 1,151,889,000 - Kab. Sorong Selatan Rp 1,034,974,000 Rp 969,174,000 - Kab. Tambrauw Rp 973,261,000 Rp 912,061,000 - Kab. Teluk Bintuni Rp 1,340,556,000 Rp 1,249,556,000 - Kab. Teluk Wondama Rp 1,018,326,000 Rp 953,526,000 - Kota Sorong Rp 874,195,000 Rp 819,445,000 34. PROVINSI KALIMANTAN UTARA 5,758,508,000 Rp Rp 4,659,899,000 a. 1) a) PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Pembangunan Sarpras dalam Kegiatan Pengembangan Sistem PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI DITJEN DUKCAPIL Penyelenggaraan Administrasi PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Administrasi DITJEN DUKCAPIL - Kab. Bulungan Rp 734,871,000 Rp 688,765,000 - Kab. Malinau Rp 743,951,000 Rp 697,251,000 - Kab. Nunukan Rp 802,833,000 Rp 751,933,000 - Kab. Tanah Tidung Rp 537,651,000 Rp 503,651,000 - Kota Tarakan Rp 639,202,000 Rp 599,098,000 b. 1) a) - Kab. Nunukan Rp 2,300,000,000 Rp 1,419,201,000 #REF! #REF! Pengadaan Sarana Prasarana PROGRAM BINA ADMINISTRASI DITJEN BINA ADWIL Kegiatan Pembinaan dan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, TJAHJO KUMOLO