PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PERMEN Nomor 99 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Gubernur membentuk ULP Pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Biro atau Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi. (2) ULP Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 4

BAB III

TIPOLOGI DAN ORGANISASI

Pasal 7

Koreksi

(1) ULP Provinsi terdiri atas: a. Tipe A; dan b. Tipe B. (2) ULP Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada Biro di Sekretariat Daerah. (3) ULP Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada Bagian di Sekretariat Daerah. (4) Penentuan tipologi ULP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria dan variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) ULP Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Tipe A; dan b. Tipe B. (2) ULP Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada Bagian di Sekretariat Daerah. (3) ULP Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada Subbagian di Sekretariat Daerah. (4) Penentuan tipologi ULP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria dan variable sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) ULP tipe A dibentuk apabila total skor variabel lebih 700 sampai dengan 1000. (2) ULP tipe B dibentuk apabila total skor variabel sampai dengan 700.

Pasal 10

(1) Susunan organisasi ULP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Kelompok Kerja; dan d. Staf Pendukung. (2) Susunan organisasi ULP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian/Subbagian Sekretariat Daerah; (2) Kepala ULP, sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP; b. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP; c. menjamin keamanan dokumen pengadaan; d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di ULP;dan f. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 12

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekertariat Daerah. (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga; b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan; d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; e. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; f. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP; h. menyusun program kerja dan anggaran ULP; i. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PA/KPA; j. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP; k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait Spesifikasi dan HPS; l. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement); m. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa; n. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan;dan o. membantu penyelesaian sanggahan banding.

Pasal 13

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Kelompok Kerja Bidang Barang; b. Kelompok Kerja Bidang Pekerjaan Konstruksi; c. Kelompok Kerja Bidang Jasa Konsultansi; dan d. Kelompok Kerja Bidang Jasa Lainnya. (2) Kelompok Kerja beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. (3) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diisi oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) serta dari jabatan fungsional. (4) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 14

Kelompok Kerja mempunyai tugas: a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi; b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA; c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan MENETAPKAN dokumen pengadaan; d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; f. MENETAPKAN Pemenang untuk : 1) Pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PA/KPA melalui Kepala ULP; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

Pasal 15

(1) Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berasal dari PNS di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan bertugas membantu ULP pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan jenjang karir struktural maupun fungsional sesuai kemampuan dan dengan memerhatikan beban kerja.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penyelenggaraan barang/jasa di lakukan oleh ULP pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18