PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

PERMEN Nomor 98 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. 2. Data Berbasis Elektronik/e-Database adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah berbasis daring. 3. Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring. 4. Evaluasi Berbasis Elektronik/e-Monev adalah aplikasi yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis daring. 5. Pelaporan Berbasis Elektronik/e-Reporting adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun dokumen analisis pembangunan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis daring. 6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 9. Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan pengumpulan, pengisian, evaluasi data dan informasi serta penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah. 18. Data Tunggal adalah data yang sifatnya belum diolah atau dianalisis. 19. Data Komposit adalah data berupa hasil olahan dan analisis. 20. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. 21. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

BAB II

DATA BERBASIS ELEKTRONIK/E-DATABASE

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi, serta evaluasi data pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database. (2) Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data statistik dasar yang diperoleh dari publikasi oleh lembaga yang membidangi penyelenggaraan pusat statistik; dan b. data statistik sektoral yang diperoleh dari perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah. (3) Data statistik dasar dan data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. data tunggal; dan b. data komposit.

Pasal 4

(1) Data statistik dasar dan data statistik sektoral terhadap Data Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan data yang belum diolah dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database. (2) Data statistik dasar terhadap Data Komposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, merupakan data yang tidak diolah dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database. (3) Data statistik sektoral terhadap data komposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, merupakan data yang diolah dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database. (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar perumusan masalah dalam aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning.

Pasal 5

(1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diisi ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database berdasarkan lokasi. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan wilayah administratif dan koordinat. (3) Wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan data berdasarkan lokasi di daerah kabupaten/kota dan/atau kecamatan. (4) Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan titik koordinat peta yang dilakukan dengan melakukan penandaan lokasi pada peta. (5) Data statistik dasar dan data statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan dalam: a. data urusan wajib dan urusan pilihan; b. data perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan; dan c. data lainnya meliputi kondisi daerah, karakteristik khusus dan/atau keistimewaan daerah.

Pasal 6

(1) Pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota setiap tahunnya dilakukan melalui tahapan: a. pemetaan kebutuhan data; b. pengumpulan data; c. pengisian data hasil pengumpulan ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database; d. validasi data pada aplikasi Data Berbasis Elektronik/e- Database; dan e. evaluasi data. (2) Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah bertugas selaku produsen data. (3) Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan statistik bertugas selaku wali data.

Pasal 7

(1) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kondisi daerah, karakteristik khusus dan/atau keistimewaan daerah yang dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui forum pemetaan kebutuhan data. (2) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap data pembangunan yang elemen datanya harus diisi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh wali data. (4) Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (5) Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh walidata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Forum Validasi Data. (6) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk melihat kesesuaian data yang telah diisi dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database dengan Standar Data dan Metadata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Evaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Forum Evaluasi Data. (8) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7), digunakan untuk melihat tingkat keterisian dan pemanfaatan data.

Pasal 8

Data yang dipetakan, dikumpulkan dan diisi oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus memenuhi Standar Data dan memiliki Metadata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur terkait Satu Data INDONESIA.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Data hasil Pengelolaan aplikasi data berbasis elektronik/e- Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan informasi perencanaan pembangunan daerah. (2) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kondisi geografis daerah; b. demografi; c. potensi sumber daya daerah; d. ekonomi dan keuangan daerah; e. aspek kesejahteraan masyarakat; f. aspek pelayanan umum; dan g. aspek daya saing daerah. (3) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. (4) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk profil pembangunan daerah dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

(1) Dalam hal belum terdapatnya data atau informasi pada Aplikasi Berbasis Elektronik/e-Database yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan data atau informasi diluar aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database dengan mencantumkan sumber data dan melampirkan bukti visual dan/atau bukti pendukung lainnya. (2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi untuk melihat kesesuaian data dengan Standar Data dan Metadata melalui Forum Validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6). (3) Data atau informasi yang telah divalidasi, diisi ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database. (4) Dalam hal belum terdapat Standar Data dan Metadata terhadap data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dilakukan dengan syarat produsen data menyiapkan Standar Data dan Metadata di tahun berikutnya.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Tahapan Pengelolaan Aplikasi Data Berbasis Elektronik/E-Database

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK/E-PLANNING

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. (2) Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan penyusunan dokumen: a. RPJPD; b. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan c. RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1) Dalam penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemerintah daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (2) Bagi daerah yang telah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning namun belum memenuhi persyaratan minimal, harus menggunakan aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (3) Bagi daerah yang telah menggunakan perencanaan berbasis elektronik/e-Planning lain dan telah memenuhi persyaratan minimal, harus mengintegrasikannya dengan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (4) Persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi: a. memiliki alur tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang terhubung mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan; b. memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antara perencanaan pusat dan daerah; c. memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antar dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; d. memiliki fitur integrasi secara sistem antara dokumen keluaran Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning RKPD dengan Aplikasi Perencanaan Anggaran/e- budgeting; e. memiliki perumusan masalah yang disusun berdasarkan data yang dipetakan, dikumpulkan, diisi, divalidasi, dan dievaluasi sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); f. memiliki keterhubungan program dan kegiatan dengan pendekatan lokasi sesuai dengan rumusan masalah dan akar masalah; g. memiliki fitur partisipasi publik dalam tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah; h. memiliki fitur penyampaian pokok pikiran DPRD dalam tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah; dan i. memiliki fitur konsultasi, dan evaluasi terhadap rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD serta fitur fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD. (5) Sistem sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa penandaan dukungan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran strategis nasional 5 (lima) tahunan dan prioritas rencana kerja pemerintah tahunan serta kebijakan strategis nasional lainnya. (6) Sistem sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa penterjemahan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan anggaran sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah. (7) Fitur integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berupa penyediaan fitur Application Programming Interface atau fitur sejenis.

Pasal 14

(1) Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi proses penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD berdasarkan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keluaran dari Perencanaan Berbasis Elektronik/ e-Planning digunakan sebagai dasar penyusunan KUA- PPAS yang terdapat dalam aplikasi Penganggaran Berbasis Elektronik/e-Budgeting yang dikelola oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. (3) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluaran Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning terhubung langsung dengan aplikasi e-Budgeting. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganggaran Berbasis Elektronik/e-Budgeting diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 17

Koreksi

(1) Gubernur membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah di daerah provinsi dengan keputusan gubernur. (2) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penanggungjawab : sekretaris daerah provinsi; b. ketua/koordinator : kepala BAPPEDA provinsi; c. wakil ketua/ : kepala perangkat daerah yang walidata membidangi urusan statistik; d. sekretaris : pejabat administrator pada BAPPEDA provinsi yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data; dan e. anggota : seluruh kepala perangkat daerah provinsi. (3) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Bupati/Wali Kota membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah di kabupaten/kota dengan keputusan bupati/wali kota. (2) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penanggungjawab : sekretaris daerah kabupaten/kota; b. ketua/koordinator : kepala BAPPEDA kabupaten/kota; c. wakil ketua/ : kepala perangkat daerah yang walidata membidangi urusan statistik; d. sekretaris : pejabat administrator pada BAPPEDA kabupaten/kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data; dan e. anggota : seluruh kepala perangkat daerah kabupaten/kota. (3) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf a bertugas mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan SIPD. (2) Ketua/koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) huruf b bertugas sebagai administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (2) huruf c bertugas mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan SIPD. (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dan Pasal 18 ayat (2) huruf d bertugas mengoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD di lingkungan perangkat daerahnya.

Pasal 20

Pembentukan Tim Pengelola SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan setiap tahunnya paling lambat pada minggu pertama Bulan Desember.

Pasal 21

(1) Perangkat Daerah sebagai Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), memiliki Pengelola Data dan Informasi yang merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional. (2) Dalam hal belum terdapat pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah dapat didukung oleh pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

(1) Tahapan pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berkenaan yang hasilnya dimuat dalam berita acara. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pernyataan terpenuhinya standar data terhadap data yang ingin dikumpulkan dan diisi dalam aplikasi data berbasis elektronik/e-Database yang diverifikasi oleh wali data; b. pernyataan ketersediaan Metadata terhadap data yang ingin dikumpulkan dan diisi dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database yang diverifikasi oleh wali data; c. perencanaan waktu pengumpulan data; dan d. perencanaan waktu pengisian data. (3) Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan Standar Data dan perencanaan waktu pengumpulan data. (4) Tahapan pengisian data hasil pengumpulan ke dalam aplikasi data berbasis elektronik/e-Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan perencanaan waktu pengisian data dan paling lama 1 (satu) minggu sebelum tahapan Validasi Data. (5) Tahapan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan paling lama minggu kedua bulan Februari setiap tahunnya terhadap data yang telah diisi di tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara. (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh produsen data dapat dipertanggungjawabkan; dan b. kesesuaian hasil pengumpulan dan pengisian data oleh produsen data dengan Standar Data dan metadata. (7) Tahapan evaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilakukan per semester dalam satu tahun yang hasilnya dimuat dalam berita acara. (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat: a. permasalahan yang dihadapi selama pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database; b. strategi penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan aplikasi data berbasis elektronik/e-Database; dan c. saran penyempurnaan terkait pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database.

Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

BAB XII

Pasal 28

Pasal 29

BAB XIII

Pasal 30

Pasal 31