PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa

PERMEN Nomor 96 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. DesaatauDesa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. KepalaDesa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 11. Kerja Sama DesaBidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. 12. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Badan Kerja Sama Antar-Desayang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untukmembantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. 14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desadan bersifat mengatur. 15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desayang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat. 16. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban. 17. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban. 18. BadanUsaha MilikDesa,yangselanjutnyadisebutBUM Desaadalah badanusaha yangseluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki olehDesamelalui penyertaan secaralangsung yangberasaldari kekayaanDesayang dipisahkanguna mengelola aset,jasapelayanan, danusahalainnyauntuk sebesar-besarnya kesejahteraanmasyarakat Desa. 19. Kawasan Perdesaanadalahkawasan yang mempunyai kegiatanutamapertanian,termasuk pengelolaan sumberdayaalam dengansusunanfungsi kawasan sebagai tempatpermukimanperdesaan,pelayanan jasa pemerintahan, pelayanansosial,dankegiatan ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA

Pasal 2

Koreksi

Kerja samaDesa terdiri atas: a. kerja sama antar-Desa; dan/atau b. kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan antara: a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota. (2) Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar- Daerah. (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.

Pasal 4

(1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa. (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

(1) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga (3) Pelaksanaan kerja samaDesa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 6

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup kerja sama; b. bidang kerjasama; c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; d. jangka waktu; e. hak dan kewajiban; f. pendanaan; g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Kerja Sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa.

Pasal 8

Camat atau sebutan lain atas nama bupati/wali kota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Pasal 13

Koreksi

(1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan; b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam MusyawarahDesa; c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa; d. hasil MusyawarahDesa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil MusyawarahDesa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan. (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama; b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit: 1. bidang dan/atau potensi Desa; 2. ruang lingkup kerja sama; 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; 4. jangka waktu; 5. hak dan kewajiban; 6. pendanaan; 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan 8. penyelesaian perselisihan. c. BPD menyelenggarakan MusyawarahDesa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama; d. hasilMusyawarahDesa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil MusyawarahDesa. (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran. b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat MusyawarahDesadan dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan; c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa; d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat; e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka Kepala Desa MENETAPKAN rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan f. masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunanrancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama. (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara: a. KepalaDesa yang melakukan kerja sama antar Desa MENETAPKAN rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan b. penandatangananPeraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota. (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan: a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD. (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara: a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama KepalaDesa kepada KepalaDesa dengan tembusan BPD dan bupati/wali kota melalui camat; dan b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

BAB Kesatu

Kerja Sama antar-Desa

Pasal 13

Koreksi

BAB Kedua

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 14

Koreksi

(1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desadilakukan melalui tahapan meliputi: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan Perjanjian Bersama; d. penandatanganan; e. pelaksanaan; dan f. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: a. pemerintah Desamelakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan; b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam MusyawarahDesa; c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJMDesadan RKPDesa; d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan; e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur; f. membuatKerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama;dan g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan. (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja; b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja; c. BPD menyelenggarakan MusyawarahDesa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga; d. hasilMusyawarahDesa MENETAPKAN pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama. (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. pemerintahDesa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga; b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa denganpihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing- masing dan dikonsultasikankepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan; c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desadenganpihak ketiga yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa. d. masukanrancangan Perjanjian Bersama Pemerintah DesadenganPihak Ketigadari bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat. e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi PerjanjianBersama PemerintahDesa denganPihak Ketiga. f. masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah DesadenganPihak Ketigauntuk disepakati bersama. (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara: a. Kepala Desamenandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa denganpihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan b. penandatangananPerjanjian Bersama Pemerintah Desa denganpihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota. (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara: a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga. (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara: a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersamapemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat; dan b. laporan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

BAB 1

Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

(1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desasesuai dengan bidang dan/atau potensi Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b. (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintahDesa. (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam MusyawarahDesa. (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintahDesa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga. (5) Hasil MusyawarahDesa MENETAPKAN pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

BAB XII

Pasal 27

BAB XIII

Pasal 28