PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah

PERMEN Nomor 96 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara pemerintah daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum. dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. 4. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Kepala Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan. 5. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. 6. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 7. Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPDBU pada setiap tahun anggaran. 10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. 11. Badan Usaha Pelaksana KPDBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPDBU oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Dukungan Kelayakan pada proyek KPDBU. 13. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Penjaminan Infrastruktur. 14. Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPDBU. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah. 17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 20. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KRITERIA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana dilakukan dengan kriteria: a. penyediaan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat; dan b. pengembalian investasi dalam rangka penyediaan infrastruktur tidak diperoleh dari pembayaran oleh Badan Usaha atau pengguna layanan melalui tarif. (2) Pelaksanaan pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan oleh PJPK berdasarkan perjanjian KPDBU dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. (3) Pelaksanaan pembayaran Ketersediaan Layanan yang dialokasikan oleh PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetujui oleh DPRD selama masa perjanjian KPDBU.

Pasal 5

(1) Perjanjian KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit memuat: a. output dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur atas layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat; b. perhitungan pembayaran ketersediaan layanan yang merupakan dasar perhitungan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana; c. sistem pemantauan yang efektif terhadap indikator kinerja; d. waktu pembayaran ketersediaan layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana; dan e. mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana. (2) Layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewajiban Badan Usaha Pelaksana kepada Pemerintah Daerah. (3) Waktu pembayaran ketersediaan layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan indikator kinerja atas layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat. (5) Kinerja atas layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipantau secara efektif oleh Simpul KPDBU. (6) Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN KPDBU

Pasal 6

Koreksi

(1) KPDBU dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. perencanaan KPDBU; b. penyiapan KPDBU; dan c. transaksi KPDBU. (2) Kepala Daerah bertindak sebagai PJPK dalam setiap tahapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaksanaan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Koreksi

Tahap perencanaan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penyusunan rencana anggaran dana KPDBU; b. identifikasi dan penetapan KPDBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan KPDBU; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPDBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPDBU; dan f. pengkategorian KPDBU.

Pasal 8

(1) Kepala Daerah menyusun rencana anggaran untuk dana pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan setiap tahap pelaksanaan KPDBU. (3) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: a. APBD; b. Pinjaman/Hibah; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 9

Kepala Daerah menganggarkan dana tahap perencanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Kepala Daerah mengidentifikasi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka melakukan identifikasi, Kepala Daerah menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik. (3) Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah MEMUTUSKAN: a. melanjutkan rencana penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPDBU; atau b. tidak melanjutkan rencana penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPDBU.

Pasal 11

Konsultasi Publik pada tahap perencanaan KPDBU bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPDBU terhadap kepentingan masyarakat.

Pasal 12

Kepala Daerah selaku PJPK menyampaikan daftar rencana KPDBU yang membutuhkan dukungan dan/atau jaminan pemerintah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 13

Daftar rencana KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 14

(1) Tahap penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh PJPK dalam menyusun rencana anggaran. (2) Penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan: a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan c. pengajuan penetapan lokasi KPDBU. (3) Penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan, antara lain: a. prastudi kelayakan; b. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; c. rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan d. pengadaan tanah untuk KPDBU. (4) Pengadaan tanah untuk KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari APBD.

Pasal 15

(1) PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPDBU. (2) Tata cara pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 16

(1) Penyiapan kajian KPDBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari: a. penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan, terdiri dari: kajian hukum dan kelembagaan; kajian teknis; 1. kajian ekonomi dan komersial; 2. kajian lingkungan dan sosial; 3. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur; 4. kajian risiko; 5. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan 6. kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. b. penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari penyesuaian data dengan kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. c. kajian akhir Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga meliputi kajian kesiapan KPDBU yang mencakup: 1) terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti; 2) persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPDBU; dan 3) kepastian perlu atau tidaknya Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah. (2) Dalam penyiapan kajian KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menentukan isi dan tingkat kedalaman Prastudi Kelayakan sesuai dengan kebutuhan di bidang masing-masing.

Pasal 17

(1) Dalam tahap penyiapan KPDBU, PJPK menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup. (2) Penyiapan dan dokumen kajian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) PJPK melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPDBU berdasarkan hasil kajian akhir Prastudi Kelayakan. (2) Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan tanah, PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk memperoleh penetapan lokasi. (3) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus Barang Milik Daerah, PJPK mengajukan usulan pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

PJPK melaksanakan Konsultasi Publik pada tahap penyiapan KPDBU yang bertujuan untuk: a. menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; b. mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan KPDBU; dan c. memastikan kesiapan KPDBU.

Pasal 20

(1) PJPK dapat melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiapan. (2) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPDBU dari pemangku kepentingan. (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Badan Usaha/lembaga/ institusi/organisasi nasional atau internasional.

Pasal 21

(1) Kepala Daerah dapat memberikan usulan terhadap Dukungan Pemerintah terhadap KPDBU. (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. dukungan kelayakan KPDBU; b. insentif perpajakan; dan/atau c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

Pasal 22

(1) KPDBU dapat memperoleh Jaminan dari Pemerintah. (2) PJPK menyampaikan usulan Jaminan Pemerintah kepada Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur sebelum penyelesaian kajian akhir Prastudi Kelayakan untuk tujuan penjaminan Penyediaan Infrastuktur. (3) Jaminan Pemerintah terhadap KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

Pasal 23

Kepala Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 24

Tahap transaksi KPDBU terdiri atas kegiatan : a. Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding); b. penetapan lokasi KPDBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d. penandatanganan perjanjian KPDBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close).

Pasal 25

(1) PJPK melaksanakan transaksi KPDBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan transaksi KPDBU. (3) Tata cara pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 26

(1) PJPK melaksanakan penjajakan minat pasar (market sounding) dalam tahap transaksi KPDBU. (2) Penjajakan minat pasar (market sounding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPDBU. (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Badan Usaha/lembaga/ institusi/organisasi nasional atau internasional.

Pasal 27

PJPK melakukan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi.

Pasal 28

(1) Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, PJPK membentuk panitia pengadaan. (2) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 29

Penandatanganan perjanjian KPDBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 30

(1) Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPDBU paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPDBU. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh PJPK, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan disepakati dalam perjanjian KPDBU. (3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK. (4) Dalam hal perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, maka perjanjian KPDBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK.

Pasal 31

Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana, apabila: a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPDBU; dan b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

Pasal 32

Dalam hal KPDBU terbagi dalam beberapa tahapan, pemenuhan pembiayaan dinyatakan terlaksana, apabila: a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPDBU; dan b. sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPDBU telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

Pasal 33

(1) Gubernur menyampaikan dokumen rencana KPDBU yang memuat antara lain hasil studi awal atau Outline Business Case (OBC) dan studi penyiapan atau Final Business Case (FBC) serta proyeksi penghitungan pembayaran ketersediaan layanan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain: untuk meneliti dan menilai kesesuaian dokumen rencana kegiatan KPDBU dengan RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, kelayakan kemampuan keuangan daerah pada tahapan studi awal atau Outline Business Case (OBC) dan studi penyiapan atau Final Business Case (FBC). (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rencana pelaksanaan KPDBU. (4) Dalam hal rencana kegiatan KPDBU mengikutsertakan dukungan pemerintah pusat meliputi dukungan penyiapan proyek atau Project Development Facility (PDF) dan kontribusi fiskal dalam bentuk finansial atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan penjaminan, pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah rapat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. (5) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan kesepakatan dalam rapat koordinasi paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 34

(1) Bupati/Walikota menyampaikan dokumen rencana KPDBU yang memuat antara lain hasil studi awal atau Outline Business Case (OBC) dan studi penyiapan atau Final Business Case (FBC) serta proyeksi penghitungan pembayaran ketersediaan layanan kepada Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain: untuk meneliti dan menilai kesesuaian rencana kegiatan KPDBU dengan RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, kelayakan kemampuan keuangan daerah pada tahapan studi awal atau Outline Business Case (OBC) dan studi penyiapan atau Final Business Case (FBC). (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana KPDBU. (4) Pertimbangan yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. (5) Dalam hal rencana kegiatan KPDBU mengikutsertakan dukungan pemerintah pusat seperti: dukungan penyiapan proyek atau Project Development Facility (PDF) dan kontribusi fiskal dalam bentuk finansial atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan penjaminan, pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah rapat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. (6) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan kesepakatan dalam rapat koordinasi paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IV

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN

Pasal 35

Koreksi

(1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang tercantum dalam perjanjian KPDBU, PJPK menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBD. (2) Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan.

Pasal 36

(1) PJPK menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan selaku PA. (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah yang tugas, fungsi, dan kewenangannya berkaitan dengan objek kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha. (3) Kebutuhan anggaran untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBD Provinsi diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku PA kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (4) Kebutuhan anggaran untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBD Kabupaten/Kota diformulasikan ke dalam RKA-SKPD dan diusulkan oleh SKPD selaku PA kepada Bupati/Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan penelaahan dan menjamin kepastian atas anggaran untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan.

Pasal 37

(1) Besaran Pembayaran Ketersediaan Layanan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran disesuaikan dengan perjanjian/kontrak KPDBU. (2) Penganggaran Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk tahun pertama, dilakukan dalam tahun anggaran berkenaan sebelum layanan infrastruktur yang dibangun oleh Badan Usaha akan beroperasi, sehingga kewajiban pembayaran pada saat layanan mulai beroperasi dapat dilakukan dengan tepat waktu. (3) Pembayaran Ketersediaan Layanan tahap berikutnya dapat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan pencapaian output dan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian/kontrak KPDBU. (4) Pembayaran Ketersediaan Layanan tidak dapat dilakukan selama masa pembangunan konstruksi. (5) Cara penghitungan/format besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masa penyiapan KPDBU.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 38

Koreksi

Pelaksanaan anggaran dimulai dengan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana.

Pasal 39

Koreksi

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-SKPD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 40

(1) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dijadikan dasar pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana. (2) Atas dasar DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menatausahakan keuangan untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala SKPD dapat melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah selaku PJPK. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila: a. layanan infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi. b. infrastruktur telah memenuhi output dan indikator kinerja atas layanan infrastruktur, sesuai dengan jenis yang diatur dalam perjanjian KPDBU. (5) Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara tepat waktu dan memperhatikan sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD. (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi SKPD berkenaan untuk melakukan proses pencairan belanja jasa layanan melalui mekanisme pembayaran langsung kepada Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pencairan belanja jasa layanan atas Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian KPDBU.

Pasal 43

Penjaminan infrastruktur yang diberikan kepada Badan Usaha Pelaksana dalam rangka mendukung KPDBU didasarkan atas perjanjian KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB IV

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB V

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB VI

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB VII

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB VIII

Pasal 50