PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2019 tentang TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERMEN Nomor 94 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola sistem informasi Administrasi Kependudukan. 6. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola sistem informasi Administrasi Kependudukan. 7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang selanjutnya disebut Disdukcapil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Operator SIAK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah penilaian akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Operator SIAK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 14. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Operator SIAK. 15. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Operator SIAK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja Operator SIAK.

BAB II

TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

Koreksi

Untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional Operator SIAK dibentuk Tim Penilai.

Pasal 3

Koreksi

(1) Tim Penilai berkedudukan di: a. Tim Penilai pusat; b. Tim Penilai instansi; dan c. Tim Penilai kabupaten/kota. (2) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan penilaian terhadap Operator SIAK penyelia di Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Tim Penilai instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan penilaian terhadap Operator SIAK terampil dan Operator SIAK mahir di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi. (4) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melakukan penilaian terhadap Operator SIAK terampil dan Operator SIAK mahir di pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

Pasal 5

(1) Tim Penilai instansi terdiri dari: a. kepala Disdukcapil Provinsi atau yang disebut dengan nama lain selaku ketua; b. kepala badan yang membidangi pengelolaan pegawai di provinsi selaku sekretaris merangkap anggota; c. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, dengan paling sedikit 2 (dua) orang anggota dari Operator SIAK; dan d. selain Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, dapat melibatkan tenaga ahli/pakar/profesional selaku anggota. (2) Keanggotaan Tim Penilai instansi berjumlah gasal paling sedikit 9 (sembilan) orang. (3) Tim Penilai instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan gubernur. (4) Tim Penilai instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas: a. membantu gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dalam melakukan penilaian Jabatan Fungsional Operator SIAK untuk MENETAPKAN Angka Kredit; dan b. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan Jabatan Fungsional Operator SIAK untuk MENETAPKAN Angka Kredit. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di ayat (4), Tim Penilai instansi berfungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan setiap usul Angka Kredit yang diajukan oleh Disdukcapil Provinsi; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK; c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada setiap usul PAK pejabat fungsional Operator SIAK; d. menyusun konsep PAK; e. melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional Operator SIAK yang menjadi wewenang dalam penilaiannya; f. menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada gubernur melalui sekretaris daerah; dan g. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Operator SIAK yang belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun/lebih untuk: 1. memberikan teguran tertulis; dan/atau 2. melakukan pembebasan sementara, dan/atau pemberhentian dari Jabatan Fungsional Operator SIAK.

Pasal 6

(1) Tim Penilai kabupaten/kota terdiri dari: a. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota selaku ketua merangkap anggota; b. kepala badan yang membidangi pengelolaan pegawai di kabupaten/kota selaku sekretaris merangkap anggota; c. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, dengan paling sedikit 2 (dua) orang anggota dari Operator SIAK; dan d. selain Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, dapat melibatkan tenaga ahli/pakar/profesional selaku anggota. (2) Keanggotaan Tim Penilai kabupaten/kota berjumlah gasal paling sedikit 9 (sembilan) orang. (3) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. (4) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas: a. membantu bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota dalam melakukan penilaian Jabatan Fungsional Operator SIAK untuk MENETAPKAN Angka Kredit; dan b. melaksanakan tugas lainnya terkait Jabatan Fungsional Operator SIAK untuk MENETAPKAN Angka Kredit. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (4), Tim Penilai kabupaten/kota berfungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan setiap usul Angka Kredit yang diajukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK; c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada setiap usul PAK Pejabat Fungsional Operator SIAK; d. menyusun konsep PAK; e. melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional operator SIAK yang menjadi wewenang dalam penilainnya; f. menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan g. memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota terhadap Operator SIAK yang belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun/lebih untuk: 1. memberikan teguran tertulis; dan/atau 2. melakukan pembebasan sementara, dan/atau pemberhentian dari Jabatan Fungsional Operator SIAK.

Pasal 7

Masa jabatan Tim Penilai pusat, instansi, dan kabupaten/kota melekat dengan masa jabatan struktural atau Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Tata kerja Tim Penilai pusat, instansi, dan kabupaten/kota berpedoman pada peraturan badan yang membidangi kepegawaian negara mengenai petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Operator SIAK.

Pasal 9

(1) Dalam hal anggota Tim Penilai pusat, instansi, dan kabupaten/kota ikut dinilai sebagai Jabatan Fungsional Operator SIAK, ketua dapat mengajukan usul kepada: a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tim Penilai pusat; b. gubernur untuk Tim Penilai instansi; dan c. bupati/wali kota untuk Tim Penilai kabupaten/kota, untuk memberhentikan sementara anggota Tim Penilai tetap dan mengangkat pengganti Tim Penilai sementara. (2) Masa kerja pengganti Tim Penilai sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat penilaian terhadap anggota sudah ditetapkan.

Pasal 10

(1) Tim Penilai pusat, instansi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan oleh ketua Tim Penilai. (2) Sekretariat tim bertugas: a. memeriksa kelengkapan bahan usulan PAK; b. menyusun rekapitulasi Angka Kredit sementara yang diusulkan oleh pejabat pengusul dan menyampaikan laporan kepada Tim Penilai; c. menyiapkan administrasi dan menyelenggarakan sidang penilaian Angka Kredit pada setiap periode penilaian; d. mendistribusikan berkas penilaian kepada anggota Tim Penilai; e. mencatat hasil pembahasan sidang; f. menghimpun DUPAK hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dan ditandatangani oleh ketua Tim Penilai; g. menuangkan DUPAK hasil penilaian ke dalam format PAK; h. menyiapkan usulan penyampaian lembaran PAK kepada Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit melalui pejabat bidang kepegawaian; i. membuat berita acara sidang penilaian yang ditandatangani oleh seluruh peserta sidang Tim Penilai; j. menerima berkas PAK Jabatan Fungsional Operator SIAK yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai; k. menyampaikan berkas PAK Jabatan Fungsional Operator SIAK kepada yang berkepentingan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Penilai yang berkaitan dengan PAK.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Unsur dan sub unsur kegiatan tugas jabatan Operator SIAK pusat, instansi, dan kabupaten/kota yang dapat dinilai Angka Kreditnya berpedoman pada peraturan badan yang membidangi kepegawaian negara mengenai petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Operator SIAK. (2) Angka Kredit pada unsur dan sub unsur kegiatan diberikan kepada: a. pemangku Jabatan Fungsional Operator SIAK sesuai dengan jenjang jabatan dan tugas pokok; dan/atau b. jabatan setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah yang telah dilaksanakan berdasarkan surat perintah. (3) Pelaksanaan unsur dan sub unsur kegiatan yang tidak disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan, tidak dapat diberikan Angka Kredit. (4) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap kegiatan untuk pengisian DUPAK dalam sidang, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Operator SIAK.

Pasal 13

Tata cara penilaian dan PAK meliputi: a. Operator SIAK mengajukan DUPAK dan berkas pendukung kepada atasan langsung; b. setelah disetujui atasan langsung, DUPAK dan berkas pendukung dikembalikan kepada Operator SIAK; c. Operator SIAK mengajukan DUPAK dan berkas pendukung kepada pejabat pengusul PAK melalui pimpinan unit kerja; d. pejabat pengusul PAK mengajukan DUPAK dan berkas pendukung kepada Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sesuai; e. Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit menyerahkan DUPAK dan berkas pendukung kepada sekretariat Tim Penilai; f. sekretariat Tim Penilai memproses setiap DUPAK yang diterima, dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Penilai; g. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai ketentuan proses penilaian; h. Tim Penilai melakukan sidang penilaian Angka Kredit untuk menyusun berita acara PAK sebagai hasil penilaian akhir; i. Tim Penilai menyampaikan berita acara PAK kepada sekretariat Tim Penilai untuk penyiapan PAK dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing; dan j. PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/daerah atau kepala kantor regional Badan Kepegawaian Negara, dengan tembusan disampaikan kepada: 1. pimpinan unit kerja yang bersangkutan; 2. Ketua Tim Penilai; 3. Operator SIAK yang dinilai; 4. Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; dan 5. pejabat lainnya yang dianggap perlu.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional Operator SIAK dibentuk Tim Penilai.

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Tata kerja Tim Penilai pusat, instansi, dan kabupaten/kota berpedoman pada peraturan badan yang membidangi kepegawaian negara mengenai petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Operator SIAK.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK meliputi: a. pendidikan dan pelatihan penjenjangan: 1. Diklat Operator SIAK terampil; 2. Diklat Operator SIAK mahir; dan 3. Diklat Operator SIAK penyelia. b. pendidikan dan pelatihan teknis. (2) Pengembangan kompetensi lainnya meliputi: a. seminar; b. lokakarya/workshop; c. bimbingan teknis; d. pembelajaran elektronik (e-learning); e. pembelajaran jarak jauh; f. pelatihan dalam jabatan; g. pembekalan/orientasi tugas; dan h. pendalaman tugas.

Pasal 15

(1) Pendidikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperuntukan bagi: a. PNS yang diangkat dalam formasi Jabatan Fungsional atau pengangkatan pertama; b. PNS yang alih jabatan; c. PNS yang disesuaikan atau inpassing; dan d. PNS yang promosi. (2) Pendidikan dan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi: a. Operator SIAK terampil; b. Operator SIAK mahir; dan c. Operator SIAK penyelia. (3) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi Jabatan Fungsional Operator SIAK yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK melalui pelatihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, badan pengembangan sumber daya manusia provinsi, badan pengembangan sumber daya manusia kabupaten/kota atau sebutan lain. (2) Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Komptensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai: a. materi pengembangan; dan b. tenaga pengajar dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Jabatan Fungsional Operator SIAK yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, berhak memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, badan pengembangan sumber daya manusia provinsi, badan pengembangan sumber daya manusia kabupaten/kota atau sebutan lain. (2) Jabatan Fungsional Operator SIAK yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berhak memperoleh sertifikat lainnya yang merupakan bukti telah mengikuti jenis pengembangan kompetensi yang tidak mensyaratkan uji kompetensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 19

(1) Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK, memenuhi unsur: a. klasifikasi pendidikan sumber daya aparatur yang ada di wilayah tersebut; dan b. sumber daya aparatur yang pernah mengikuti pelatihan dan pengembangan dan bimbingan teknis. (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan jenjang Jabatan Fungsional Operator SIAK.

(1) Tim Penilai pusat terdiri dari: a. Direktur Bina Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku ketua merangkap anggota; b. pejabat yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, dengan paling sedikit 2 (dua) orang anggota dari Operator SIAK; d. selain Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, dapat melibatkan tenaga ahli/pakar/profesional selaku anggota. (2) Keanggotaan Tim Penilai Pusat berjumlah gasal paling sedikit 9 (sembilan) orang. (3) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri. (4) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas: a. membantu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan penilaian Jabatan Fungsional Operator SIAK untuk MENETAPKAN Angka Kredit; dan b. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan Jabatan Fungsional Operator SIAK untuk MENETAPKAN Angka Kredit. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penilai pusat bertugas: a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan setiap usul Angka Kredit yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK; c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada setiap usul PAK pejabat fungsional Operator SIAK; d. menyusun konsep PAK; e. melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional Operator SIAK yang menjadi wewenang dalam penilaiannya; f. menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada Direktur Bina Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan g. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Operator SIAK yang belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun/lebih untuk: 1. memberikan teguran tertulis; dan/atau 2. melakukan pembebasan sementara, dan/atau pemberhentian dari Jabatan Fungsional Operator SIAK.

(1) Tata cara penilaian Angka Kredit terdiri dari: a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai; b. setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai; c. setelah masing-masing anggota Tim Penilai melakukan penilaian dan tidak terdapat perbedaan hasil penilaian dengan DUPAK, hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretariat Tim Penilai; d. apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Angka Kredit oleh anggota Tim Penilai dengan DUPAK, hasil penilaian akhir dilakukan dengan sidang pleno; e. pengambilan keputusan dalam sidang pleno penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat; f. dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; dan g. sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tim Penilai. (2) Hasil penilaian Angka Kredit dimuat dalam berita acara PAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. (3) Berkas berita acara PAK diserahkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tim Penilai pusat, gubernur untuk Tim Penilai instansi dan bupati/wali kota untuk Tim Penilai kabupaten/kota sebagai dasar penetapan keputusan PAK. (4) Keputusan PAK bersifat final dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tim Penilai pusat, gubernur untuk Tim Penilai instansi dan bupati/wali kota untuk Tim Penilai kabupaten/kota. (5) Keputusan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu: a. untuk Jabatan Fungsional Operator SIAK yang dinilai oleh Tim Penilai pusat, asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan b. untuk Jabatan Fungsional Operator SIAK yang dinilai oleh Tim Penilai instansi dan kabupaten/kota, asli disampaikan kepada kepala badan kepegawaian daerah; dan c. tembusan disampaikan kepada: 1. pimpinan unit kerja yang bersangkutan; 2. ketua Tim Penilai; 3. Operator SIAK yang dinilai; dan 4. pejabat lainnya yang dianggap perlu.

Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2019 tentang TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21