PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa

PERMEN Nomor 93 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1746) diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 2a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas. 2. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. 2a. Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Daerah adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah karena kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa kampanye pemilihan kepala daerah. 3. Daerah adalah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota. 4. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa. 5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya. 2. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 25A dan Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Plt. Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25B

Bentuk dan model atribut pakaian dinas Plt. Kepala Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal I

Pasal 1

Pasal 25A

Pasal 25B

Bentuk dan model atribut pakaian dinas Plt. Kepala Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.