PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Probolinggo Dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

PERMEN Nomor 89 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Propinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur. 2. Kabupaten Probolinggo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur. 3. Kabupaten Bondowoso adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur. 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota. 5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dimulai dari: 1. pertigaan batas antara Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 07⁰ 57' 41.243" LS dan 113⁰ 37' 25.605" BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 046 dengan koordinat 07⁰ 58' 21.200" LS dan 113⁰ 37' 46.800" BT yang terletak pada batas Desa Kalianan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dengan Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso; dan 2. PBU 046 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat 07⁰ 57' 56.153" LS dan 113⁰ 38' 10.100" BT, TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember yang ditandai oleh TK.03 dengan koordinat 07⁰ 58' 23.243" LS dan 113⁰ 38' 36.816" BT.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.