PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

PERMEN Nomor 85 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan dalam negeri pada setiap jenjang organisasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pimpinan Tinggi Madya selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Madya adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang tinggi diperuntukkan bagi pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi. 5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pimpinan Tinggi Pratama selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Pratama adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang menengah diperuntukkan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. 6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Administrator selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Tingkat Administrator adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang lanjutan yang diperuntukkan bagi Administrator atau setara eselon III di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. 7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Pengawas selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Tingkat Pengawas adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi Pemerintahan bidang kepemimpinan dalam negeri pada jenjang dasar yang diperuntukkan bagi pengawas atau setara eselon IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah secara profesional. 12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Diklat Pimpemdagri. 13. Instansi Pembina adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

BAB II

JENJANG DIKLAT PIMPEMDAGRI

Pasal 3

Koreksi

Jenjang Diklat Pimpemdagri terdiri atas: a. Diklat Pimpemdagri JPT Madya; b. Diklat Pimpemdagri JPT Pratama; c. Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator; dan d. Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas.

Pasal 4

Koreksi

Diklat Pimpemdagri JPT Madya ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi.

Pasal 5

Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Madya, meliputi: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan pemerintah provinsi dengan persetujuan gubernur.

Pasal 6

Diklat Pimpemdagri JPT Pratama ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Pratama, meliputi: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan persetujuan gubernur; dan c. .Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bupati/wali kota

Pasal 8

Diklat Pimpemdagri Adminstrator ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat administrator lingkup Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

Peserta Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator, meliputi: a. Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Sekretaris Jenderal; b. Pejabat Administrator di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan persetujuan sekretaris daerah provinsi; dan c. Pejabat Administrator di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

Diklat Pimpemdagri Pengawas ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat pengawas lingkup Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 11

Peserta Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas, meliputi: 1. Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Sekretaris Jenderal; 2. Pejabat Pengawas di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan persetujuan sekretaris daerah provinsi; dan 3. Pejabat Pengawas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan sekretaris daerah kabupaten/kota

BAB VI

EVALUASI

Pasal 15

Koreksi

Evaluasi Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas terdiri atas: a. evaluasi pra pelaksanaan; b. evaluasi dalam pelaksanaan; dan c. evaluasi pasca pelaksanaan.

Pasal 16

Koreksi

Evaluasi pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi: a. kelengkapan administrasi peserta, tenaga pengajar, dan penyelenggara; dan b. kelengkapan dokumen bukti kerja/portofolio peserta.

Pasal 17

Evaluasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi evaluasi terhadap peserta, tenaga pengajar, dan penyelenggara.

Pasal 18

(1) Evaluasi pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan untuk mengetahui dampak pembelajaran terhadap kinerja alumni Diklat Pimpemdagri. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah selesai mengikuti Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.

Pasal 19

(1) Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan baik mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. (2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani: a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri untuk penyelenggaraan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional b. Gubernur untuk penyelenggaraan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi.

Pasal 20

(1) Setiap peserta Diklat Pimpemdagri yang telah mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan berhak mengikuti uji kompetensi. (2) Uji komptensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. (3) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi. (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas. (5) Pengaturan mengenai sertifikasi kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23