PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2014 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

PERMEN Nomor 77 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. 3. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi selanjutnya disebut DPRD provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya disebut DPRD kabupaten/ kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. 9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. 11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. (2) memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi. (3) Bupati/ Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota. (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBN. (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD Provinsi. (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi. (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR adalah jumlah bantuan APBN tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPR periode 2004; b. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR adalah jumlah bantuan APBN tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPR periode 2009; c. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR adalah jumlah bantuan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPR periode sebelumnya.

Pasal 6

(1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR periode berkenaan. (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; b. untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; c. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

Pasal 7

(1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut: a. untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi adalah jumlah bantuan APBD Provinsi tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi periode 2004; b. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi adalah jumlah bantuan APBD provinsi tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi periode 2009; c. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi adalah jumlah bantuan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi periode sebelumnya;

Pasal 8

(1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD provinsi dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi periode berkenaan. (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a; b. untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b; c. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

Pasal 9

(1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut: a. untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode 2004; b. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode 2009; c. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode sebelumnya.

Pasal 10

(1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD kabupaten/kota dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota periode berkenaan. (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a; b. untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; c. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c;

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa: a. foto copy Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; b. foto copy susunan kepengurusan partai politik yang telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisir oleh pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR-RI yang dilegalisir oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; f. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik; g. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan h. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h, Pasal 13 ayat (3) huruf g, dan Pasal 14 ayat (3) huruf tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 17

Koreksi

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Pusat. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum. (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 18

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Provinsi. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya. (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, biro hukum sekretariat provinsi, badan/dinas/biro keuangan sekretariat provinsi, inspektorat provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum provinsi. (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 19

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lainnya. (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota, bagian hukum sekretariat kabupaten/kota, dinas/bagian keuangan kabupaten/kota, inspektorat kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota. (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

(1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dibuat dalam berita acara. (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Tim verifikasi tingkat pusat menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat pusat kepada Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (2) Tim verifikasi tingkat provinsi menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat provinsi kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (3) Tim verifikasi tingkat kabupaten/kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 28

Koreksi

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 29

Koreksi

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan. (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 31

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan oleh: a. Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat kepada Pemerintah melalui Menteri; b. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat provinsi kepada Gubernur; dan c. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 33

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 34

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh: a. Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk partai politik tingkat pusat; b. Gubernur untuk partai politik tingkat provinsi; dan c. Bupati/Walikota untuk partai politik tingkat kabupaten/kota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Koreksi

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2014. (2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2014. (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014. (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

Pasal 36

(1) Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota bagi daerah otonom baru, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai setiap suara di daerah otonom baru. (2) Nilai setiap suara di daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya dihitung sama dengan nilai bantuan setiap suara daerah provinsi atau kabupaten/kota induk.

Pasal 37

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) Dalam hal Partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2009 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2014 di Tahun Anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. (2) Surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi. (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD tahun anggaran sebelumnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama : Jabatan : Ketua Umum/Ketua Alamat: 2. Nama : Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris Alamat: Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik. 2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran …. yang kami sampaikan. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………,……………………….. DPP DPD/DPC PARTAI … KETUA UMUM/KETUA SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS ( ……………….…………) ( ……………….…………) B.BERITA ACARA VERIFIKASI BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ....... Pada hari ini …………… tanggal …….. bulan ……. Tahun ............., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota ............ Nomor …… Tahun …. tanggal ……, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun … yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC ………….. Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai …………… telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun ………… sebanyak ………… suara sah X Rp. …………… =Rp. …………………. Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ….. ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 1. ………………………………………… Ketua ( …….……………………… ) 2. ………………………………………… Sekretaris ( …….……………………… ) 3. ………………………………………… Anggota ( …….……………………… ) 4. ………………………………………… Anggota ( …….……………………… ) 5. ………………………………………… Anggota ( …….……………………… ) 6. ………………………………………… Anggota ( …….………………...…… ) 7. ………………………………………… Anggota ( …….………………...…… ) C.BERITA ACARA SERAH TERIMA DPP PARTAI BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR : ……………. Pada Hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPP Partai ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPP Partai .... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN ... diterima oleh DPP Partai Politik yang bersangkutan. PIHAK KEDUA DPP PARTAI ... KETUA UMUM (……………………………) PIHAK PERTAMA MENTERI DALAM NEGERI, (....................................) BENDAHARA UMUM (…………………………..) D.BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPW PARTAI TINGKAT PROVINSI BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR : ……………. Pada Hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Gubernur … atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinsi … selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai ... Provinsi … atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPW Partai ... Provinsi ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPW Partai ... Provinsi ... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN ... diterima oleh DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan. PIHAK KEDUA DPD/DPW PARTAI ... KETUA (……………………………) PIHAK PERTAMA GUBERNUR ... (....................................) BENDAHARA (…………………………..) E.BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI TINGKAT KABUPATEN/KOTA BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR : …………… Pada Hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Bupati/Walikota … atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten / Kota … selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten / Kota … atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten / Kota ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten / Kota ... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN ... diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan. PIHAK KEDUA DPD/DPW PARTAI ... KETUA (……………………………) PIHAK PERTAMA BUPATI / WALIKOTA ... (....................................) BENDAHARA (…………………………..) F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK………….. TAHUN ANGGARAN…………… Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp …………………., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal…bulan…tahun… sebagai berikut: NO JENIS PENGELUARAN JENIS KEGIATAN VOLUME KEGIATAN REALISASI (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 A PENDIDIKAN POLITIK a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop. B OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat 2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat 3. Pemeliharaan Data dan Arsip 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor C S A L D O Rp. …………… Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA, ( ……………….…………) BENDAHARA UMUM / BENDAHARA, (………………………………………) MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI

(1) Pengurus partai politik tingkat provinsi mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada gubernur. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa: a. surat keputusan DPP Partai Politik yang MENETAPKAN susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik; b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum provinsi; d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau sebutan lainnya.

(1) Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/walikota. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa: a. surat keputusan DPP Partai Politik yang MENETAPKAN Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik; b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota; d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2014 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB X

Pasal 39

Pasal 40