PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2015 tentang TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

PERMEN Nomor 76 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap. 2. Elemen data dinamis adalah data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah. 3. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA dan Orang Asing yang bertempat tinggal di INDONESIA. 4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan. 6. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk INDONESIA.

BAB III

TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA DINAMIS

Pasal 4

Koreksi

(1) Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui: a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional;dan b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang; (2) Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. nama; b. laki-laki atau perempuan; c. agama; d. status perkawinan; e. alamat; f. pekerjaan; g. kewarganegaraan; h. pas foto; i. masa berlaku; j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan k. tanda tangan pemilik KTP-el.

Pasal 5

(1) Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung. (2) Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melampirkan persyaratan: a. fotocopy penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan; dan b. fotocopy penetapan dari instansi yang berwenang dan menunjukkan penetapan dari instansi yang berwenang

Pasal 6

Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah; b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 7

Perubahan elemen data laki-laki atau perempuan dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan; b. pencatatan perubahan elemen data laki-laki/perempuan melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data laki-laki/perempuan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru

Pasal 8

Perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan surat keterangan dari pemuka agama; b. pencatatan perubahan agama melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 9

Perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian; b. pencatatan perubahan elemen data status perkawinan melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 10

a. Perubahan elemen data alamat dilakukan dengan cara: melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lainnya; b. pencatatan perubahan elemen data alamat melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 11

Perubahan elemen data pekerjaan dilakukan dengan cara: a. melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga dan perusahaan; b. pencatatan perubahan elemen data pekerjaan melalui SIAK; c. perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru

Pasal 12

Perubahan elemen data kewarganegaraan dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi salinan Keputusan PRESIDEN atau Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan, dan menunjukkan salinan Keputusan PRESIDEN atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan; b. pencatatan perubahan elemen data kewarganegaraan melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data kewarganegaraan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 13

Perubahan elemen data pas foto dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik KTP-el dilakukan dengan cara: a. mengajukan permohonan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; b. pencatatan perubaha nama melalui SIAK;dan c. perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru

Pasal 14

Perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing dilakukan dengan tata cara: a. melampirkan fotokopi kartu izin tinggal tetap, dan menunjukkan kartu izin tinggal tetap; b. pencatatan perubahan masa berlaku KTP-el bagi orang asing melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2015 tentang TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB V

Pasal 16