PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

PERMEN Nomor 74 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 24

Koreksi

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi pada setiap halaman di bagian kanan bawah rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan Peraturan Pengganti UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, rancangan Peraturan PRESIDEN dan rancangan Keputusan PRESIDEN yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 23. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama pemrakarsa menyampaikan rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sekretaris unit kerja untuk dibubuhkan paraf koordinasi oleh kepala subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan, kepala bagian yang membidangi peraturan perundang-undangan, sekretaris unit kerja dan pimpinan unit kerja. (3) Sekretaris unit kerja menyampaikan rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komponen terkait dan Biro Hukum untuk diparaf koordinasi. (4) Biro Hukum menyampaikan rancangan yang sudah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. (5) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri atas: a. Naskah akademik untuk Rancangan UNDANG-UNDANG; b. Penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran; c. Keputusan mengenai Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; d. Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; e. Izin prakarsa dalam hal: 1. rancangan UNDANG-UNDANG tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional; 2. rancangan PERATURAN PEMERINTAH tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH; atau 3. Rancangan peraturan tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan PRESIDEN. 12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 33

Pasal 39

Pasal 43

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 52

Pasal 54A

Pasal II