PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

PERMEN Nomor 70 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 11. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 12. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 14. Penyelenggara SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. 15. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 16. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar. 17. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. 18. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 19. Direksi adalah Direksi BUMD Penyelenggara SPAM. 20. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. 21. Rapat Umum Pemilik Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.

BAB IV

PENGANGGARAN SUBSIDI

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan: a. Penyiapan dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan. b. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan. (2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei. (3) Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui oleh RUPS/RUPM paling lambat 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembahasan RUPS/RUPM.

Pasal 6

(1) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh Direksi BUMD kepada Dewan Pengawas untuk disetujui. (2) Direksi BUMD mengajukan usulan subsidi yang ditelah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah. (3) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi; b. Dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya; dan c. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.

Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi. (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD. (3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni. (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 8

(1) Berdasarkan rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli.

Pasal 9

(1) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), selanjutnya disusun oleh PPKD ke dalam RKA- PPKD dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Subsidi kepada BUMD dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada PPKD. (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama BUMD dan besaran subsidi yang diterima.

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19