PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. 4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. 5. Strategis adalah hal yang menunjukan komitmen terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 7. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat daerah provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. 8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila. 9. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan. 11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Koreksi

Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme: a. pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD; b. pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; c. perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan d. penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (2) Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup. (3) Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD. (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup: a. kondisi umum daerah; b. capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan c. pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kondisi umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah. (2) Capaian indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (3) Pembagian peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (2) Gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 8

(1) Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (2) Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. (3) Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 9

Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 10

(1) Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (2) Upaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. pencapaian target tanpa upaya tambahan; b. pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; c. potensi, daya saing dan inovasi daerah; d. daya dukung dan daya tampung daerah; dan e. pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 11

(1) Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah. (2) Isu Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (3) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tantangan pelaksanaan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (4) Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan isu Strategis dan permasalahan.

Pasal 12

(1) Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJMD. (2) Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua tim pembuat KLHS RPJMD. (3) Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan induk KLHS RPJMD; b. ringkasan eksekutif KLHS RPJMD; dan c. tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD. (4) Ketua tim pembuat KLHS RPJMD menyampaikan laporan KLHS RPJMD kepada kepala daerah untuk dilakukan penjaminan kualitas.

Pasal 13

(1) Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD. (2) Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD; b. jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD; c. berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan d. laporan KLHS RPJMD. (3) Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. (4) Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJMD ditanda tangani oleh kepala daerah. (5) Laporan KLHS RPJMD yang telah ditanda tangani kepala daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 14

Pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 15

Koreksi

Laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk: a. penyusunan dokumen RPJMD; dan b. penyusunan RAD TPB.

Pasal 16

Koreksi

Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk: a. gambaran umum kondisi daerah; b. permasalahan dan isu Strategis daerah; c. tujuan; dan d. sasaran Strategis.

Pasal 17

Gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa: a. aspek geografis dan demografis, mencakup analisis yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung untuk Pembangunan daerah; b. aspek kesejahteraan masyarakat, mencakup analisis kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan; c. aspek pelayanan umum, mencakup analisis kesinambungan pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan dalam mencapai target Pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan; dan d. aspek daya saing daerah, mencakup analisis peningkatan potensi daerah dalam mendukung keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Pasal 18

Permasalahan dan isu Strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 19

Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa: a. tujuan yang dirumuskan telah mengakomodir tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan b. sasaran yang dirumuskan diarahkan pada upaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 20

(1) Tim penyusun RPJMD melakukan penelaahan untuk memastikan laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dimuat dalam rancangan awal dokumen RPJMD. (2) Penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyesuaikan proses konsultasi RPJMD. (3) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur memeriksa hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rancangan awal RPJMD, laporan KLHS RPJMD, dan hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 21

(1) Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk: a. usulan program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; b. usulan program dan kegiatan Pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. usulan program dan kegiatan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan skenario Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJMD. (3) Gubernur melakukan konsultasi kepada Menteri dalam penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27