PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

PERMEN Nomor 7 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan TPP terdiri atas: Ketua : Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Wakil Ketua : Pejabat Struktural Eselon II yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Sekretaris : Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan Anggota : paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal, dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (2) Susunan keanggotaan TPI terdiri atas: Ketua : Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian atau Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Wakil Ketua : Pejabat Struktural Eselon II yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kementerian atau Sekretaris Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan Anggota : paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian atau Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (3) Susunan keanggotaan TPDP terdiri atas: Ketua : Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi; Wakil Ketua : Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi; Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi; dan Anggota : paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi. (4) Susunan keanggotaan TPDK terdiri atas: Ketua : Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota; Wakil Ketua : Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota; dan Anggota : Paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 27

Pasal II