PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERMEN Nomor 7 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi di bidang administrasi kependudukan. 2. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan. 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran yang digunakan acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 4. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri. 6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural. 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 8. Direktur Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya selaku Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 9. Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina adalah Pimpinan Tinggi Madya pada Satuan Kerja Unit Eselon I pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Pemerintahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 11. Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Kepala SKPD atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala SKPD yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 12. Pejabat Pembuat Komitmen dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat Struktural pada SKPD Pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 14. Bendahara Pengeluaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 15. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/ Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi eselon I atau unit Kementerian/ Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur. 16. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/ satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/ Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur. 17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5