PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

PERMEN Nomor 66 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK MASING-MASING PROVINSI NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 1. PROVINSI ACEH Rp 68.153.216.000 a. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 175.000.000 b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 222.000.000 b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Rp 300.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 479.932.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Pengurangan Resiko Bencana di Aceh-DRRA Rp 4.168.200.000 c. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 183.107.000 d. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD a) Transformasi Pemerintahan Aceh-AGTP Rp 20.200.000.000 e. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan Rp 75.000.000 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 530.000.000 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 41.426.427.000 6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 93.550.000 2. PROVINSI SUMATERA UTARA Rp 30.329.479.000 a. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 2) Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government Rp 176.215.000 b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 259.640.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 300.000.000 b) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 620.247.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 c. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 360.308.000 d. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD a) Transformasi Pemerintahan Daerah di Kepulauan Nias-NITP Rp 5.200.000.000 2) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP e. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan Rp 75.000.000 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 1.177.130.000 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 21.045.399.000 6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 97.940.000 f. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 217.600.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 3. PROVINSI SUMATERA BARAT Rp 11.701.943.000 a. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 225.000.000 b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 242.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 300.000.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR Rp 750.000.000 c. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 179.655.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan Rp 125.000.000 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 9.092.578.000 6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 87.710.000 e. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 150.000.000 4. PROVINSI RIAU Rp 7.682.195.000 a. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 247.000.000 b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Rp 300.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 343.736.000 b) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga Rp 250.000.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 c. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 252.394.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 5.152.325.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 86.740.000 5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU Rp 6.195.604.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 195.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 236.880.000 b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan Rp 200.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga Rp 300.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 149.848.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 4.279.936.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 86.140.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 197.800.000 6. PROVINSI JAMBI Rp 8.638.377.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 226.490.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 200.000.000 b) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 251.968.000 3) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam Rp 400.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 140.172.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 1.066.140.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 5.635.607.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 85.000.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 133.000.000 7. PROVINSI SUMATERA SELATAN Rp 12.551.835.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 2) Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi b) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government Rp 231.650.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 240.536.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 179.595.000 d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP Rp 2.758.221.000 e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 810.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 7.595.463.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 84.070.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 152.300.000 8. PROVINSI BANGKA BELITUNG Rp 4.440.021.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 195.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 217.464.000 b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan Rp 200.000.000 2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 126.210.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 514.890.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 2.341.317.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 84.040.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 161.100.000 9. PROVINSI BENGKULU Rp 8.855.508.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 240.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 215.696.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 200.000.000 b) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 230.470.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR Rp 750.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 151.374.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan Rp 100.000.000 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 6.188.868.000 6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 85.100.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 144.000.000 10. PROVINSI LAMPUNG Rp 14.026.340.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 225.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 227.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 339.942.000 d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP Rp 2.591.328.000 e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 810.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 9.304.200.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 84.070.000 f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 144.800.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 11. PROVINSI BANTEN Rp 11.068.992.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 212.000.000 b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Rp 300.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 332.054.000 d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah b) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP Rp 2.076.640.000 e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp 200.000.000 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 7.188.248.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 81.850.000 f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 128.200.000 12. PROVINSI DKI JAKARTA Rp 320.188.000 a) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 157.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 163.188.000 13. PROVINSI JAWA BARAT Rp 29.445.613.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 225.000.000 2) Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government Rp 142.755.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 247.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 200.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 832.398.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 1.048.100.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 810.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 25.409.360.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 92.000.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 139.000.000 14. PROVINSI JAWA TENGAH Rp 28.106.329.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 250.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 257.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 300.000.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR Rp 800.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 1.353.095.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 810.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 23.773.174.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 96.060.000 f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 167.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 15. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rp 8.353.430.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 247.000.000 2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR Rp 750.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 107.740.000 d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP Rp 2.152.560.000 e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 530.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 3.847.830.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 89.100.000 f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 129.200.000 16. PROVINSI JAWA TIMUR Rp 36.097.253.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 250.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 261.746.000 b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Rp 350.000.000 2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 3) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 200.000.000 4) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam Rp 400.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 1.285.647.000 d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP Rp 2.634.702.000 e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 810.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 29.205.558.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 99.600.000 17. PROVINSI BALI Rp 6.746.863.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 267.000.000 2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR Rp 750.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 190.469.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 530.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 4.266.424.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 86.770.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 156.200.000 18. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp 12.435.196.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 231.076.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga Rp 300.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 199.582.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 514.890.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 10.422.378.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 85.570.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 181.700.000 19. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rp 11.017.396.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 175.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 224.948.000 b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Rp 300.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 171.594.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 565.240.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 9.194.234.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 86.380.000 20. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rp 10.431.372.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 240.102.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 305.889.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN ADMINDUK 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 196.066.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 595.090.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 8.027.305.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 86.620.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 180.300.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 21. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Rp 12.127.219.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 175.000.000 2) Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi b) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government Rp 302.760.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 267.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 317.266.000 b) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga Rp 250.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 181.932.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 530.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 9.715.021.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 88.240.000 22. PROVINSI SULAWESI UTARA Rp 14.241.229.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 220.000.000 Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government Rp 280.940.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 272.000.000 b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan Rp 300.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga Rp 300.000.000 3) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam Rp 400.000.000 4) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR Rp 800.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 211.729.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan Rp 125.000.000 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 810.000.000 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 9.929.990.000 6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 94.570.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 197.000.000 23. PROVINSI GORONTALO Rp 6.958.518.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 230.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 232.384.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 215.655.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 147.614.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 5.325.875.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 94.090.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 162.900.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 24. PROVINSI SULAWESI TENGAH Rp 13.040.045.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 250.000.000 2) Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government Rp 217.590.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 257.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR Rp 800.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 211.188.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 10.229.687.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 90.880.000 d) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 233.700.000 25. PROVINSI SULAWESI BARAT Rp 7.363.025.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 220.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 257.000.000 b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Rp 350.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 166.925.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 506.140.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 4.804.190.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 90.670.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 168.100.000 26 PROVINSI SULAWESI TENGGARA Rp 16.147.939.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 222.929.000 b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan Rp 300.000.000 2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 175.092.000 d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP Rp 2.560.091.000 e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan Rp 75.000.000 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 11.518.637.000 6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 90.190.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 156.000.000 27 PROVINSI SULAWESI SELATAN Rp 18.319.227.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 200.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 264.264.000 b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Rp 300.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 4) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam Rp 400.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 303.430.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan Rp 75.000.000 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 565.240.000 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 15.149.523.000 6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 94.070.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 167.700.000 28 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Rp 12.861.314.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 250.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 242.000.000 b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Rp 300.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan 4) a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam Rp 400.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 194.830.000 d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP Rp 2.217.600.000 e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 565.240.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 7.208.624.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 474.620.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 208.400.000 29 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rp 26.542.561.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 220.000.000 2) Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government Rp 349.760.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 248.073.000 b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan Rp 350.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 513.974.000 b) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga Rp 300.000.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR Rp 800.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 275.700.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 22.656.934.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 96.920.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 181.200.000 30 PROVINSI MALUKU Rp 11.716.222.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 220.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 287.000.000 b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Rp 300.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 221.460.000 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR Rp 800.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 289.032.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG 4) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan 5) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 6) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 8.776.950.000 7) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 95.980.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 175.800.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 31 PROVINSI MALUKU UTARA Rp 8.956.616.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 220.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 281.772.000 b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan Rp 300.000.000 2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana Rp 300.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 242.032.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 530.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 6.478.632.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 97.180.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 207.000.000 32 PROVINSI PAPUA Rp 56.962.673.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 220.000.000 2) Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government Rp 517.275.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 257.000.000 b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan Rp 350.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 630.452.000 b) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga Rp 300.000.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 419.250.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG 4) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan 5) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 6) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 53.605.666.000 7) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 113.030.000 33 PROVINSI PAPUA BARAT Rp 24.084.704.000 a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SETJEN 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri Rp 220.000.000 b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Rp 232.000.000 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi Rp 373.365.000 c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Sosialisasi UNDANG-UNDANG No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota Rp 234.294.000 d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS Rp 100.000.000 2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Rp 200.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW Rp 250.000.000 4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a) PNPM - Mandiri Perdesaan Rp 22.113.795.000 5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD Rp 101.250.000 e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN DIKLAT 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 260.000.000 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA, GAMAWAN FAUZI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK MASING-MASING PROVINSI NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 1. PROVINSI ACEH Rp 11.500.000.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Kab. Aceh Utara Rp 1.500.000.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Aceh Timur Rp 2.675.000.000 - Kab. Aceh Tengah Rp 2.675.000.000 - Kab. Aceh Selatan Rp 1.650.000.000 c. BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN BINA BANGDA 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah - Kab. Aceh Besar Rp 3.000.000.000 2. PROVINSI SUMATERA UTARA Rp 36.643.697.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP - Kab. Karo Rp 4.296.569.000 - Kab. Tapanuli Tengah Rp 1.894.788.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Kab. Serdang Bedagai Rp 1.290.000.000 c. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Labuan Batu Utara Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Tanah Karo Rp 312.340.000 3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Phak Phak Barat Rp 5.750.000.000 - Kab. Tapanuli Selatan Rp 5.750.000.000 - Kab. Mandaling Barat Rp 5.750.000.000 d. BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN BINA BANGDA 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah - Kab. Asahan Rp 2.000.000.000 - Kab. Labuhan Batu Rp 7.000.000.000 - Kota Padang Asahan Rp 2.000.000.000 3. PROVINSI SUMATERA BARAT Rp 22.800.000.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR - Kab. Tanah Datar Rp 100.000.000 - Kab. Solok Rp 100.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Pasaman Rp 5.750.000.000 - Kab. Solok Selatan Rp 5.750.000.000 - Kab. Pesisir Selatan Rp 2.675.000.000 - Kab. Padang Pariaman Rp 2.675.000.000 - Kab. Agam Rp 5.750.000.000 4. PROVINSI RIAU Rp424.680.000 a. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Indragiri Hilir Rp 212.340.000 - Kab. Siak Rp 212.340.000 5. PROVINSI BENGKULU Rp 13.987.340.000 a. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang Rp 212.340.000 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Bengkulu Utara Rp 2.675.000.000 - Kab. Bengkulu Selatan Rp 1.650.000.000 - Kab. Kaur Rp 5.750.000.000 - Kab. Lebong Rp 3.700.000.000 6. PROVINSI JAMBI Rp1.000.000.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Kab. Kerinci Rp 1.000.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 7. PROVINSI SUMATERA SELATAN Rp3.248.857.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP - Kab. OKU Rp 2.924.177.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Banyuasin Rp 212.340.000 - Kab. Ogan Ilir Rp 112.340.000 8. PROVINSI LAMPUNG Rp3.194.249.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP - Kab. Lampung Selatan Rp 1.857.229.000 b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Kab. Tulang Bawang Rp 1.000.000.000 c. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Lampung Selatan Rp 112.340.000 - Kab. Tanggamus Rp 112.340.000 - Kab. Pesawaran Rp 112.340.000 9. PROVINSI BANTEN Rp3.348.558.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR - Kab. Lebak Rp 100.000.000 2) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP - Kab. Pandeglang Rp 2.848.558.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Pandeglang Rp 400.000.000 10. PROVINSI JAWA BARAT Rp 10.138.067.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR - Kab. Bandung Rp 100.000.000 2) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP - Kota Cirebon Rp 1.805.974.000 - Kab. Kuningan Rp 3.041.728.000 - Kab. Cirebon Rp 2.052.781.000 - Kab. Subang Rp 2.688.224.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Sukabumi Rp 112.340.000 - Kab. Cianjur Rp 112.340.000 - Kab. Garut Rp 112.340.000 - Kab. Karawang Rp 112.340.000 11. PROVINSI JAWA TENGAH Rp 11.142.581.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR - Kab. Kebumen Rp 100.000.000 - Kab. Magelang Rp 100.000.000 2) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP - Kab. Wonogiri Rp 2.729.158.000 - Kab. Banjarnegara Rp 3.254.374.000 - Kab. Klaten Rp 1.867.132.000 - Kab. Sragen Rp 2.542.557.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Pati Rp 212.340.000 - Kab. Cilacap Rp 112.340.000 - Kab. Klaten Rp 112.340.000 - Kab. Banjarnegara Rp 112.340.000 12. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rp424.680.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR - Kab. Bantul Rp 100.000.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Bantul Rp 112.340.000 - Kab. Gunung Kidul Rp 212.340.000 13. PROVINSI JAWA TIMUR Rp 19.721.962.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR - Kab. Ngawi Rp 100.000.000 - Kab. Lamongan Rp 100.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah 1) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP - Kab. Nganjuk Rp 2.008.174.000 - Kab. Bojonegoro Rp 2.646.507.000 - Kab. Gresik Rp 2.304.941.000 - Kab. Sampang Rp 2.931.216.000 - Kab. Kediri Rp 2.417.498.000 - Kota Malang Rp 2.964.266.000 c. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Jawa Timur Rp 2.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000 - Kab. Kapuas Hulu Rp 1.000.000.000 - Kota Singkawang Rp 1.200.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Kubu Raya Rp 600.000.000 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kubu Raya Rp 212.340.000 - Kab. Sintang Rp 212.340.000 - Kab. Landak Rp 212.340.000 15. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rp2.212.340.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Kalimantan Selatan Rp 2.000.000.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Tanah Laut Rp 212.340.000 16. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Rp424.680.000 a. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Nunukan 212.340.000 - Kab. Kutai Kertanegara 212.340.000 17. PROVINSI SULAWESI UTARA 12.612.340.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR - Kab. Bolaang Mongondow 100.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Kab. Kep. Sangihe 1.500.000.000 c. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Bolaang Mongondow Timur 600.000.000 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Kep. Sangihe 3.700.000.000 - Kab. Minahasa 1.650.000.000 - Kab. Minahasa Utara 1.650.000.000 - Kab. Bolaang Mongondow 1.650.000.000 - Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1.650.000.000 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Minahasa 112.340.000 18. PROVINSI GORONTALO 100.000.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH - DITJEN OTDA 1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR - Kab. Boalemo 100.000.000 19. PROVINSI SULAWESI TENGAH 2.637.020.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Kota Palu 1.500.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Parigi Moutong 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Donggala 212.340.000 - Kab. Morowali 212.340.000 - Kab. Parigi Moutong 112.340.000 20. PROVINSI SULAWESI TENGGARA 15.426.910.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP - Kab. Buton 2.898.951.000 - Kota Bau-Bau 3.103.279.000 b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Sulawesi Tenggara 2.000.000.000 c. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Buton 212.340.000 - Kab. Kolaka 212.340.000 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Buton 3.700.000.000 - Kab. Kolaka 1.650.000.000 - Kab. Muna 1.650.000.000 NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 21. PROVINSI SULAWESI SELATAN 44.274.680.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR - Kab. Bulukumba 100.000.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Wajo 212.340.000 - Kab. Maros 212.340.000 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Wajo 1.650.000.000 - Kab. Maros 1.650.000.000 - Kab. Tana Toraja 5.750.000.000 - Kab. Toraja Utara 4.100.000.000 - Kab. Luwu Utara 4.100.000.000 c. BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN BINA BANGDA 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah - Kab. Wajo 2.000.000.000 - Kab. Maros 2.500.000.000 - Kab. Jeneponto 5.000.000.000 - Kab. Takalar 2.500.000.000 - Kab. Bantaeng 2.500.000.000 - Kab. Barru 2.000.000.000 - Kota Makassar 10.000.000.000 22. PROVINSI SULAWESI BARAT 6.600.000.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Sulawesi Barat 2.500.000.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Mamasa 4.100.000.000 23. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 5.696.825.000 a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DITJEN OTDA 1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP - Kab. Lombok Barat 2.778.286.000 - Kab. Lombok Tengah 1.981.519.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Sumbawa 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Sumbawa 112.340.000 - Kab. Lombok Barat 112.340.000 - Kab. Lombok Timur 112.340.000 24. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 4.712.340.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Kab. Kupang 1.000.000.000 2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Kab. Sumba Barat Daya 1.500.000.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kupang 212.340.000 c. BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN BINA BANGDA 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah - Kab. Manggarai 2.000.000.000 25. PROVINSI MALUKU 2.000.000.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Kab. Maluku Tenggara Barat 2.000.000.000 26. PROVINSI MALUKU UTARA 1.000.000.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Kota Ternate 1.000.000.000 27. PROVINSI PAPUA 13.362.500.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ALOKASI (Rp.) KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 - Prov. Papua 2.000.000.000 - Kab. Keerom 2.500.000.000 - Kab. Pegunungan Bintang 2.500.000.000 - Kab. Merauke 2.000.000.000 - Kab. Boven digoel 1.000.000.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Jayapura 1.681.250.000 - Kab. Yapenwaropen 1.681.250.000 28. PROVINSI PAPUA BARAT 5.362.500.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Papua Barat 2.000.000.000 b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DITJEN PMD 1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Manokwari 1.681.250.000 - Kab. Sorong Selatan 1.681.250.000 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA, GAMAWAN FAUZI

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33