PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

PERMEN Nomor 64 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Peneliti adalah Warga Negara INDONESIA, yang selanjutnya disingkat WNI, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian. 5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila. 6. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan penelitian. 9. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. lurah/kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi. b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi. c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha; www.djpp.kemenkumham.go.id d. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementarian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan; e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan f. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 5

(1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan data: a.proposal penelitian yang berisi: 1. latar belakang, 2. maksud dan tujuan, 3. ruang lingkup, 4. jangka waktu penelitian, 5. nama peneliti, 6. sasaran/target penelitian, 7. metode penelitian, 8. lokasi penelitian, dan 9. hasil yang diharapkan dari penelitian; b.salinan/foto copy kartu tanda penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti; c. surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disertai berkas salinan/foto copy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya

Pasal 6

(1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada: a.Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk penelitian lingkup nasional atau lintas provinsi; b.Gubenur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi, untuk penelitian lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota, untuk penelitian lingkup kabupaten/kota. (2) Peneliti mengajukan surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

Pasal 7

Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Gubernur, dan Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.

Pasal 8

Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa: a.penerbitan rekomendasi penelitian; atau b.penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.

Pasal 9

(1) Penerbitan rekomendasi penelitian, dapat diberikan kepada peneliti apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Penolakan penerbitan rekomendasi penelitian diberikan kepada peneliti apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 10

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup nasional. (2) Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup provinsi. (3) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

Penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada peneliti selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 12

Bentuk tata naskah rekomendasi penelitian Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. (2) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a.nama peneliti; b.alamat peneliti; c. judul penelitian; d.tujuan penelitian; e. tempat/lokasi/daerah penelitian; f. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian; g. bidang penelitian; h.status penelitian; i. nama penanggung jawab atau koordinator penelitian; j. anggota peneliti; k.nama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga nirlaba lainnya; dan l. hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti.

Pasal 14

(1) Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian. (2) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Kesatu

Mekanisme Permohonan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id Lampiran: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA Nomor : 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian KEMENTERIAN DALAM NEGERI REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR..................... a. Dasar : ............................................................................................ b. Menimbang : ............................................................................................ MENTERI DALAM NEGERI, memberikan rekomendasi kepada: a. Nama/Obyek : ............................................................................................ b. Jabatan/Tempat/ : Identitas ............................................................................................ Untuk :......................................................................................................................... ........................................................................................................................... .......................................................................................................................... Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Tempat,Tanggal, Bulan, dan Tahun a.n MENTERI DALAM NEGERI JABATAN ESELON I, NAMA www.djpp.kemenkumham.go.id GUBERNUR............... REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR..................... a. Dasar : ............................................................................................ b. Menimbang : ............................................................................................ GUBERNUR, memberikan rekomendasi kepada: a. Nama/Obyek : ............................................................................................ b. Jabatan/Tempat/ : Identitas ............................................................................................ Untuk :......................................................................................................................... ........................................................................................................................... .......................................................................................................................... Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun a.n GUBERNUR …………….. SKPD NAMA www.djpp.kemenkumham.go.id BUPATI/WALIKOTA............... REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR..................... a. Dasar : ............................................................................................ b. Menimbang : ............................................................................................ BUPATI/WALIKOTA, memberikan rekomendasi kepada: a. Nama/Obyek : ............................................................................................ b. Jabatan/Tempat/ : Identitas ............................................................................................ Untuk :......................................................................................................................... ........................................................................................................................... .......................................................................................................................... Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun a.n BUPATI/WALIKOTA …………….. SKPD NAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd GAMAWAN FAUZI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001 www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27