PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH

PERMEN Nomor 63 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama. 4. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat. 5. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Khlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KIO3) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional INDONESIA (SNI). 6. Produsen garam adalah setiap orang, pelaku usaha atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk barang. 7. Konsumen adalah orang atau kelompok masyarakat yang menggunakan garam beryodium untuk konsumsi manusia maupun ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan. 8. Pengolahan garam beryodium adalah proses pencucian dan iodisasi, yang menghasilkan garam beryodium yang memenuhi SNI. 9. Fortifikasi garam adalah penambahan yodium dalam garam. 10. Petani garam adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan proses pembuatan garam dari penguapan dan/atau perebusan air laut menjadi garam sebagai bahan baku. 11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Gubernur melakukan penanggulangan GAKY di provinsi. (2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: a. menyiapkan kebijakan tentang penangulanan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium; b. koordinasi penanggulangan GAKY dengan bupati/walikota; c. fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan GAKY; d. koordinasi pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar termasuk pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI; e. koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota; dan f. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY di provinsi. (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait dalam penanggulangan GAKY. (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 8

(1) Bupati/walikota melaksanakan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota. (2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyiapkan kebijakan tentang penangulanan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium; b. mendorong produsen garam untuk melakukan fortifikasi garam; c. penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium; d. mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran sampai keseluruh pelosok wilayah kabupaten/kota; e. mendorong produsen garam untuk melakukan pengolahan garam beryodium; f. pembinaan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam g. pengawasan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam; dan h. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar; dan i. pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY di kabupaten/kota. (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait dalam penanggulangan GAKY. (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 10

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) membantu gubernur dan bupati/walikota dalam mengkoordinasikan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. pelaporan penanggulangan GAKY.

Pasal 11

(1) Camat melaksanakan penanggulangan GAKY di kecamatan. (2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium; b. memantau ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran di wilayah kerjanya; c. pembinaan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam; d. pengawasan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam; dan e. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar. (3) Dukungan pembiayaan penanggulangan GAKY di kecamatan dimasukan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kecamatan.

Pasal 12

(4) Kepala desa/lurah melaksanakan penanggulangan GAKY di desa/kelurahan. (5) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium; b. memantau ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran di wilayah kerjanya; dan c. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar.

Pasal 13

(1) Produsen harus mendukung penanggulangan GAKY. (2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. melakukan fortifikasi garam untuk konsumsi masyarakat; b. mendistribusikan garam beryodium kepada konsumen; dan c. mendorong masyarakat mengkonsumsi garam beryodium.

Pasal 14

(1) Dalam menjamin pelaksanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, pemerintah daerah MENETAPKAN peraturan daerah tentang penanggulangan GAKY. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pengaturan tentang pencegahan peredaran garam non yodium; b. langkah-langkah peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium; c. pemantauan produksi; d. pemantauan peredaran garam dan konsumsi garam beryodium; e. peran serta masyarakat dan produsen; f. larangan dan kewajiban; dan g. Sanksi.

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23