PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 62 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 713) diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Menteri MENETAPKAN Penempatan PNS Lulusan IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara khusus. (2) Penempatan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. persentase alokasi Penempatan PNS Lulusan IPDN dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. Penempatan PNS Lulusan IPDN pada Instansi Pusat dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan c. Penempatan PNS Lulusan IPDN pada Instansi Daerah dan daerah perbatasan dilakukan berdasarkan daerah asal pendaftaran secara proporsional dalam satu wilayah provinsi. (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia namun tidak terbatas dengan huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana alam, dan bencana nonalam. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penetapan Penempatan PNS Lulusan IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8A ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA