PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2015 tentang STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 62 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:Rektor adalah Pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Gubernur adalah sebutan lain untuk Rektor. 3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri disingkat IPDN adalah Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 4. Statuta IPDN sebagai pedoman dasar bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam melaksanakan Tridhama Perguruan Tinggi. 5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 6. Pendidikan Berikatan Dinas adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. 7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program studi Sarjana, program studi Magister, dan program studi Doktor dalam pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan. 8. Pendidikan Vokasi adalah program studi Diploma yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dan keahlian terapan pemerintahan. 9. Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah pendidikan keahlian khusus bagi lulusan sarjana atau sederajat non ilmu pemerintahan dan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan bidang keterampilan teknis pemerintahan. 10. Kurikulum Pendidikan IPDN adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran pada setiap program studi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 11. Etika Akademik adalah adalah nilai, norma dan tradisi yang lazim berlaku dan dihormati oleh unsur penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. 12. Otonomi Keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. 13. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. 14. Senat Institut adalah Senat Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 15. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 16. Fakultas adalah Fakultas dilingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang mengkoordinasikan pendidikan akademik, program studi Sarjana dan Vokasi dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu atau beberapa program studi atau jenjang pendidikan. 17. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 18. Direktur Akademik Program Pascasarjana adalah Direktur Akademik Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang menyelenggarakan program studi Magister dan Doktor Ilmu Pemerintahan. 19. Direktur Akademik Program Profesi adalah Direktur Akademik Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 20. Direktur Akademik Kampus Daerah adalah Direktur Akademik Program Studi yang sekaligus memimpin kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah. 21. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Fakultas di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2015, No1286. 11 22. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah unsur organ yang mengelola dan atau menyelenggarakan kegiatan tertentu dibidang akademik dan non akademik dalam organisasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 23. Tenaga Pendidik adalah Dosen, Pelatih dan Pamong Pengasuh di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 24. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pendidik, administrasi, keahlian lainnya di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 25. Peserta Didik adalah peserta pendidikan pada program studi Diploma, Sarjana, Pascasarjana, dan Profesi kemapongprajaan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 26. Praja adalah peserta didik pada program Diploma dan Sarjana dilingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 27. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Pascasarjana dan Program Profesi Kepamongprajaan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 28. Alumni adalah semua orang yang tamat program pendidikan akademik, vokasi dan profesi kepamongprajaan IPDN. 29. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan peserta didik.

BAB II

VISI, MISI DAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Koreksi

Visi IPDN adalah menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian.

Pasal 3

Koreksi

1. Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Misi Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut : melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; 2. mengembangkan pendidikan akademik, vokasi dan profesi berbasis teoritis, legalitas dan empiris; 3. membangun kerjasama dengan berbagai unsur di dalam maupun luar negeri; 4. mengembangkan kurikulum pendidikan kepamongprajaan berbasis kompetensi; 5. meningkatkan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai tuntutan kebutuhan; 6. mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal; 7. mengembangkan kepribadian dan karakter pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;dan 8. meningkatkan mutu dan kinerja penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Tujuan IPDN sebagai berikut: a. menghasilkan kader pemerintahan yang profesional, berkepribadian dan berkarakter; b. terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur yang profesional, berkepribadian dan berkarakter; dan c. memberikan kontribusi pemikiran kepada penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan pemerintah.

Pasal 5

(1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang IPDN memuat rencana dan pengembangan 25 tahun (dua puluh lima) tahun. (2) Rencana Strategis IPDN memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun. (3) Rencana Operasional IPDN merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;dan (4) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Operasional dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

Pasal 6

(1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan rencana strategis, IPDN mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. melakukan seleksi penerimaan calon praja; b.melakukan seleksi penerimaan calon dosen sesuai formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi tenaga pendidik; c. melakukan seleksi penerimaan calon dosen pindahan dari jabatan stuktural; d.melakukan seleksi penerimaan dosen pindahan dari perguruan tinggi negeri; e. mengusulkan pengangkatan calon dosen kepada Menteri; f. menyusun dan MENETAPKAN kurikulum pendidikan; 2015, No1286. 13 g. penetapan pegawai tugas belajar bagi tenaga pendidik sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan; h.memberhentikan praja yang melanggar peraturan dinas dalam dan peraturan di bidang akademik; dan (2) melakukan kerjasama internasional dalam rangka penugasan tenaga pendidik ke luar negeri untuk kegiatan akademik. Tata cara pelaksanaan kewenangan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 7

Koreksi

(1) IPDN merupakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementeriaan Dalam Negeri berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan PRESIDEN Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri; (2) IPDN berkedudukan di Kampus Pusat Jatinangor dan Kampus Jakarta.

Pasal 8

Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945 merupakan landasan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di IPDN.

Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan di IPDN berdasarkan asas–asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan Kode Etik Profesi Kepamongprajaan.

Pasal 10

(1) IPDN mempunyai lambang; (2) Lambang IPDN mempunyai makna, sebagai berikut : a. Bintang warna kuning melambangkan Pancasila; b. Kapas warna putih melambangkan keadilan; c. Daun kapas warna hijau melambangkan kesejukan dan ketentraman; d. Padi warna kuning melambangkan kemakmuran; e. Kombinasi bungan kapas dan daunnya berjumlah 17 melambangkan tanggal Proklamasi 17 Agustus 1945 berdirinya Negara Kesatuan Republik INDONESIA; f. Padi berjumlah 45 bermakna tahun kemerdekaan Republik INDONESIA; g. Roda kemudi melambangkan pemerintahan; h. Delapan jari roda kemudi melambangkan bulan lahirnya Proklamasi dan melambangkan 8 penjuru angin yang dimaknai sebagai kewilayahan, pemerintahan daerah dan Bhineka Tunggal Ika; i. Lambang yang berbentuk kelopak bunga lotus (teratai) bermakna kearifan; j. Buku melambangkan sumber pengetahuan; k. Warna biru laut yang mendasari lambang dimaknai sebagai tanggung jawab, keteguhan, ketenangan dan inovasi yang tinggi; l. Among, melaksanakan fungsi Pamong yang berarti mengasuh dan mengemong menurut sistem among : Ing Ngarso Sung Tulaodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani; m.Praja artinya peserta didik (termasuk mahasiswa) IPDN; n. Dharma artinya melaksanakan kewajiban, peraturan dan kebenaran;dan o. Kata-kata Among Praja Dharma Nagari secara keseluruhan berarti IPDN mengemong Praja supaya setia pada kewajiban untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara. (3) Lambang IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 11

(1) IPDN memiliki bendera berbentuk persegi empat panjang dengan ukuran lebar 2:3 berwarna kuning, ditengahnya terdapat lambang IPDN. 2015, No1286. 15 (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 12

(1) IPDN mempunyai Hymne, Mars, dan Kode Kehormatan Praja. (2) Hymne IPDN sebagai berikut: Demi Tuhan Yang maha Esa Nusa dan Bangsa Aku Bersumpah Setia Untuk Mengabdi Dan Melindungi Serta mengayomi Bangsaku, Negeriku Tanah Airku INDONESIA, Kuserahkan Seluruh Jiwa Ragaku Kukerahkan Seluruh Dayaku Untuk Pertiwi Terimalah Baktiku Terimalah Pengabdianku Abdi Praja Dharma Satia Nagara Bhakti Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti (3) Mars IPDN sebagai berikut: Kami Putra Putri INDONESIA Siap Mengabdi Bagi Negara, Nusa Dan Bangsa Jaya Abadi Bekal Ilmu Untuk Beramal Bagi bangsaku Dengan Dasar Ambeg Paramarta Kami Bekerja Sikap Tegas Dan Tegar Siap Sedia Menyebar Keseluruh Nusantara Angkatan Muda Tunas Pamong Praja Insan Tauladan Bangsa Institut Pemerintahan Dalam Negeri Menyebar Keseluruh Nusantara Pancasila Dasar Jiwa Raga Kami Kubangun Nusa Bangsa. (4) Kode Kehormatan Praja sebagai berikut: a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik INDONESIA; c. Rela berkorban dan bekerja keras untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara; d. Melaksanakan pengabdian berdasarkan kaidah keilmuan, etika dan estetika;dan e. Kejujuran, kearifan, keadilan, keterbukaan, taat asas dan professional dalam pelayanan kepada masyarakat. (5) Hymne IPDN dan Mars IPDN sebagaimana dimaksud pada (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) IPDN memiliki Pakaian Dinas Akademik dan Jas Almamater. (2) Pakaian Dinas Akademik dan Jas Almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. (3) Pakaian upacara kebesaran bagi PRESIDEN, Menteri Dalam Negeri, Rektor dan/atau Gubernur dan Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Karakteristik khusus lulusan IPDN adalah: a. memiliki idealisme, kepedulian, keahlian dan ketarampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan; 2015, No1286. 17 b. memiliki kepribadian, integritas, loyalitas, dedikasi, dan keahlian kepemimpinan kepamongprajaan; c. berwawasan nusantara dan global, berkode etik, serta berlandaskan pada Bhinneka Tinggal Ika. (2) Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), metode pendidikan pada IPDN dilakukan dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang diselenggarakan oleh fakultas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Koreksi

(1) IPDN menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana, Magister dan Doktor. (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program diploma I, II, III dan IV untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang pemerintahan dalam negeri. (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program profesi kepamongprajaan. (5) Kualifikasi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi kepamongprajaan diselenggarakan atas dasar Kualifikasi Kompetensi Nasional INDONESIA.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan di Kampus IPDN Pusat di Jatinangor, Kampus IPDN di Jakarta dan Kampus IPDN di Daerah yang merupakan satu kesatuan Organisasi IPDN. (2) Kampus IPDN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Papua. (3) Pengembangan kampus IPDN di daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. (4) Kampus IPDN di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan program studi tertentu. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program studi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan pendidikan di IPDN dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester. (3) IPDN dapat menyelenggarakan remediasi, di antara semester gasal dan semester genap. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan semester gasal dan semester genap diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 18

(1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya. (2) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya. (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

Pasal 19

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di IPDN adalah Bahasa INDONESIA. (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pendukung, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 20

(1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi Praja dan Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggara program studi. (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 21

(1) Pendidikan Diploma I, II, III dan IV serta Sarjana Strata Satu (S1) diselenggarakan melalui pendekatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (JARLATSUH) dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). 2015, No1286. 19 (2) Pendidikan Program Magister dan Doktor diselenggarakan melalui Sistem Kredit Semester secara reguler dan berbasis akademik dan riset ilmu pemerintahan. (3) Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

Pasal 22

(1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. (2) Kurikulum terdiri atas bahan mata kuliah, pelatihan dan pengasuhan yang disusun berdasarkan program studi. (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi. (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dan/atau Gubernur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 23

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Praja dan Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan bentuk–bentuk penilaian lainnya. (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir (ujian komprehensif Laporan Akhir dan Skripsi, ujian Tesis dan ujian Disertasi). (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri dan/atau kelompok. (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan. (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A,B,C,D dan E yang masing-masing bernilai 4,3,2,1, dan 0. (6) Hasil belajar Praja dan Mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). (7) Hasil belajar Praja dan Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Praja dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 24

(1) Praja dan Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa Laporan Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi. (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Diploma dan pendidikan Profesi adalah Laporan Akhir. (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Sarjana adalah Skripsi. (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Magister adalah Tesis. (5) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Doktor adalah Disertasi. (6) Karya akhir studi berupa Laporan Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

Pasal 25

(1) Penerimaan calon peserta didik IPDN terdiri atas: a. Praja; dan b. Mahasiswa. (2) Penerimaan calon peserta didik Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Praja IPDN oleh: a. Kementerian Dalam Negeri cq IPDN; b. Kementeriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Badan Kepegawaian Negara; dan d. Instansi terkait lain. (3) Penerimaan calon peserta didik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh IPDN. (4) Penerimaan calon peserta didik Praja dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui seleksi. (5) Penerimaan calon peserta didik praja dan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. (6) Warga Negara Asing dapat menjadi praja dan mahasiswa IPDN sepanjang memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2015, No1286. 21 (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

Pasal 26

(1) Kegiatan penelitian di IPDN merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kebijakan publik serta pengabdian pada masyarakat. (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di IPDN mencakup penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan dilakukan oleh Lembaga Penelitian. (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. (4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi dan pengembangan ilmu pengetahuan. (5) Penelitian pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah dengan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan institusi lain.

Pasal 27

(1) Penelitian dilakukan dengan mengikuti norma, kaidah dan etika keilmuan pada ruang lingkup bidang keilmuan pemerintahan. (2) Penyelenggaraan penelitian melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi hasil penelitian serta publikasi ilmiah. (3) Hasil penelitian yang merupakan Hak Atas Karya Intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan jurnal ilmiah secara berkala bagi kepentingan dalam dan luar negeri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

Pasal 28

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pemerintahan bagi kepentingan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen, Praja, Mahasiswa dan Tenaga Fungsional maupun tanaga kependidikan lainnya baik secara perorangan maupun kelompok. (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat. (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain. (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 29

(1) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan pelatihan dan penelitian lanjutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 30

Koreksi

(1) IPDN menjunjung tinggi kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagai kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, symposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan- kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan. (4) Otonomi keilmuan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pemerintahan. (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait (sinergi) dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara mandiri dan bertanggung jawab. 2015, No1286. 23 (6) Rektor dan/atau Gubernur mendukung dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan serta prestasi akdemik. (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik. (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertangung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma, moral dan keilmuan. (9) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi kelimuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya IPDN secara bertanggung jawab.

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2015 tentang STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

BAB VI

BAB VII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB VIII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XVI