PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

PERMEN Nomor 62 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun. 14. Satuan Pendidikan Dasar adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun. 15. Hibah BOS Provinsi adalah dana yang ditransfer dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. 16. Naskah Perjanjian Hibah BOS yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah BOS.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

Koreksi

PPKD melaksanakan anggaran BOS berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 7

Koreksi

(1) Gubernur MENETAPKAN daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan DPA-PPKD. (2) Daftar penerima dan jumlah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. (3) Penyaluran BOS dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS. (4) Penandatanganan NPH BOS sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama.

Pasal 8

NPH BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima hibah; www.djpp.kemenkumham.go.id b. tujuan pemberian hibah; c. jumlah hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan e. penyaluran hibah.

Pasal 9

(1) Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pemberi hibah kepada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a. (2) Kepala satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Pasal 10

(1) Kepala SKPD pendidikan provinsi menandatangani NPH BOS atas nama gubernur selaku pemberi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menandatangani NPH BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

Dalam hal kepala SKPD pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhalangan, NPH BOS ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk selaku penjabat/pelaksana tugas kepala SKPD pendidikan.

Pasal 12

(1) NPH BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan lampiran yang memuat daftar nama dan alamat satuan pendidikan dasar penerima hibah, nama bank/kantor pos dan nomor rekening serta jumlah BOS per-satuan pendidikan dasar. (2) Format NPH BOS dan lampiran NPH BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyalurkan BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. (2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOS diterima di kas umum daerah provinsi. (3) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Dalam hal satuan pendidikan dasar berada di wilayah terpencil pada kabupaten tertentu, penyaluran BOS kepada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan dapat dilakukan setiap 2 (dua) triwulan. (2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan kesatu dan triwulan kedua dilakukan pada awal triwulan kesatu dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat dilakukan pada awal triwulan ketiga. (3) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOS diterima di kas umum daerah provinsi.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan penggunaan BOS kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. (2) Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi dengan tembusan PPKD provinsi.

Pasal 17

Koreksi

Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi: a. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. NPH BOS; dan c. bukti transfer uang atas pemberian BOS.

Pasal 18

(1) Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS; dan b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

(1) Laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 21

(1) Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal penggunaan BOS bagi satuan pendidikan dasar negeri menghasilkan aset tetap, kepala satuan pendidikan dasar negeri yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. (4) SKPD pendidikan kabupaten/kota melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

LAIN – LAIN (1) Dalam hal terdapat perubahan jumlah siswa pada satuan pendidikan dasar yang berpengaruh terhadap jumlah hibah, maka dilakukan penyesuaian jumlah BOS pada satuan pendidikan dasar dimaksud; (2) Perubahan jumlah BOS pada satuan pendidikan dasar dicantumkan dalam Addendum NPH BOS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPH BOS ini. *) Pilih salah satu, sesuai pengaturan dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor…. Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPH BOS ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum NPH BOS. (4) NPH BOS ini dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama. (5) Setiap satuan pendidikan dasar yang tercantum dalam lampiran NPH BOS mendapat salinan NPH BOS. PENERIMA HIBAH, ..................................................... (Nama, Jabatan, NIP, Tanda Tangan & Stempel) PEMBERI HIBAH, .................................................... (Nama, Jabatan, NIP, Tanda Tangan & Stempel) www.djpp.kemenkumham.go.id B. FORMAT LAMPIRAN NPH BOS LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS No. Nama Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah Alamat Bank/ Kantor Pos Nomor Rekening Alokasi Bos (Rp) 1 2 3 4 5 6 Sekolah Dasar Negeri 1. 2. Dst Sekolah Dasar Swasta 1. 2. Dst Sekolah Menengah Pertama Negeri 1. 2. Dst Sekolah Menengah Pertama Swasta 1. 2. Dst KEPALA SKPD PENDIDIKAN KAB/KOTA................................................, ...................................................................... (Nama, Jabatan, NIP, Tanda Tangan & Stempel) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH LAPORAN PENGGUNAAN BOS DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………………………………………………………….……………. Jabatan : Kepala Sekolah ……………………………………………………………… Alamat : …………………………………………………………………….….…………. dengan ini menyatakan bahwa: 1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi. 2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut: No. Waktu Penerimaan (Rp) Penggunaan (Rp) 1 Triwulan I 2 Triwulan II 3 Triwulan III 4 Triwulan IV Jumlah 3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. (Nama Kabupaten/Kota), .........................20….. Kepala Sekolah…………………., ................................................. (Nama Lengkap & Stempel) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Materai Rp.6.000 www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6