PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 tentang PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PERMEN Nomor 60 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ATAU PEMINDAHAN TUGAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri mengangkat dan memberhentikan pejabat pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan Keputusan Menteri. (2) Pejabat pada disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Jabatan Administrator; dan c. Jabatan Pengawas. (3) Kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dimandatkan kepada Dirjen.

Pasal 3

(1) Pengangkatan pejabat pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan pengangkatan pejabat pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. berstatus PNS; c. paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan; d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; e. paling rendah berpendidikan Strata I atau Diploma IV; f. memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya; g. memiliki Kompetensi jabatan yang diperlukan; h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; i. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. telah mengikuti pengembangan Kompetensi bidang administrasi kependudukan; k. diutamakan pernah bertugas dan menangani urusan yang berkaitan administrasi kependudukan; dan l. memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi kependudukan, di bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang perencanaan daerah, bidang keuangan daerah, atau bidang kepegawaian daerah. (3) Persyaratan pengangkatan pejabat pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Jabatan Administrator meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. berstatus PNS; c. paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan; d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; e. paling rendah berpendidikan Strata 1 atau Diploma IV; f. memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya; g. memiliki Kompetensi jabatan yang diperlukan; h. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. telah mengikuti pengembangan Kompetensi bidang administrasi kependudukan; j. diutamakan pernah bertugas dan menangani urusan yang berkaitan administrasi kependudukan; dan k. memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi kependudukan, di bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang perencanaan daerah, bidang keuangan daerah, atau bidang kepegawaian daerah. (4) Persyaratan pengangkatan pejabat pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Jabatan Pengawas meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. berstatus PNS; c. paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan; d. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; e. paling rendah berpendidikan diploma III atau yang setara; f. memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya; g. memiliki Kompetensi jabatan yang diperlukan; h. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. telah mengikuti pengembangan Kompetensi bidang administrasi kependudukan; j. diutamakan pernah bertugas dan menangani urusan yang berkaitan administrasi kependudukan; dan k. memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi kependudukan, di bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang perencanaan daerah, bidang keuangan daerah, atau bidang kepegawaian daerah.

Pasal 15

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Provinsi diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Kabupaten/Kota diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/wali kota melalui gubernur. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disertai alasan pemberhentiannya. (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 16

(1) Pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi diberhentikan oleh Dirjen atas nama Menteri berdasarkan usulan gubernur. (2) Pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, diberhentikan oleh Dirjen atas nama Menteri berdasarkan usulan bupati/wali kota melalui gubernur. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disertai alasan pemberhentiannya. (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri.

Pasal 17

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. mencapai batas usia pensiun; d. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. cuti diluar tanggungan negara; f. adanya perampingan organisasi pemerintah; g. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pejabat; h. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; i. menjadi anggota partai politik; j. rangkap jabatan; k. tidak menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan penilaian kinerja; l. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau m. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dapat disertai dengan usulan pengangkatan pejabat pengganti. (2) Dalam hal usulan pemberhentian tidak disertai dengan usulan pengangkatan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan bupati/wali kota dapat mengangkat pelaksana harian atau pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

(1) Pengusulan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dilaksanakan secara daring melalui sistem aplikasi oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian. (2) Pengusulan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang memuat basis data pejabat kependudukan dan pencatatan sipil yang dikembangkan oleh Ditjen. (3) Hak akses sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 20

(1) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota tertangkap tangan atas perbuatan melanggar hukum oleh aparat penegak hukum, Menteri melakukan pemberhentian tanpa usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Dalam hal pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota tertangkap tangan atas perbuatan melanggar hukum oleh aparat penegak hukum, Dirjen atas nama Menteri melakukan pemberhentian tanpa usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri.

Pasal 21

(1) Penggantian atau pemindahan tugas dan/atau alih wilayah penugasan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan pejabat yang bersangkutan, kecuali jika dilakukan promosi jabatan. (2) Penggantian atau pemindahan tugas dan/atau alih wilayah penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan jika memenuhi ketentuan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (3) Jabatan yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari jabatan sebelumnya.

Pasal 22

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja, kesesuaian Kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pengangkatan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Provinsi diangkat oleh Menteri atas usulan gubernur. (2) Gubernur mengusulkan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon berdasarkan hasil dari panitia seleksi jabatan provinsi. (3) Panitia seleksi jabatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dan ditetapkan oleh gubernur yang terdiri atas unsur: a. pejabat pimpinan tinggi; dan b. perangkat daerah terkait. (4) Panitia seleksi jabatan provinsi selain terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli yang memahami bidang kependudukan dan pencatatan sipil. (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Gubernur menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterima dari panitia seleksi jabatan provinsi.

Pasal 5

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Kabupaten/Kota diangkat oleh Menteri atas usulan bupati/wali kota melalui gubernur. (2) Bupati/wali kota mengusulkan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon berdasarkan hasil dari panitia seleksi jabatan kabupaten/kota. (3) Panitia seleksi jabatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dan ditetapkan oleh bupati/wali kota yang terdiri atas unsur: a. pejabat pimpinan tinggi; dan b. perangkat daerah terkait. (4) Panitia seleksi jabatan kabupaten/kota selain terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli yang memahami bidang kependudukan dan pencatatan sipil. (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Bupati/wali kota menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterima dari panitia seleksi jabatan kabupaten/kota.

Pasal 6

(1) Menteri melalui Dirjen melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Provinsi sesuai dengan usulan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Menteri melalui Dirjen melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan bupati/wali kota melalui gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (3) Dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dirjen atas nama Menteri menugaskan tim yang akan melakukan wawancara. (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau tatap muka. (5) Hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim.

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Dirjen mengusulkan penetapan 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada Menteri. (2) Menteri MENETAPKAN 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Dirjen paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan penetapan oleh Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi diangkat oleh Dirjen atas nama Menteri berdasarkan usulan gubernur. (2) Pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, diangkat oleh Dirjen atas nama Menteri berdasarkan usulan bupati/wali kota melalui gubernur. (3) Gubernur dan bupati/wali kota mengusulkan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada Menteri melalui Dirjen sesuai dengan kewenangannya. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dirjen atas nama Menteri memilih dan MENETAPKAN 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Dirjen atas nama Menteri MENETAPKAN pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan diterima dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1) Pengusulan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dilaksanakan secara daring melalui sistem aplikasi oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian. (2) Pengusulan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang memuat basis data pejabat Dukcapil yang dikembangkan oleh Ditjen. (3) Hak akses sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 10

Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dengan memenuhi dokumen meliputi: a. surat usulan pengangkatan pejabat dari gubernur; b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah; c. keputusan panitia seleksi jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; d. berita acara atas hasil wawancara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; e. surat penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. keputusan mengenai pangkat terakhir; g. keputusan mengenai jabatan terakhir; dan h. rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara.

BAB 1

Pengangkatan Pejabat pada Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pada Disdukcapil Provinsi dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Dirjen atau yang ditugasi untuk mewakili. (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya Keputusan Menteri. (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di ibu kota provinsi. (5) Dalam hal gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menugaskan Dirjen untuk melakukan pelantikan. (6) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di Kementerian Dalam Negeri. (7) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib dilakukan setelah penetapan Keputusan Menteri.

Pasal 12

(1) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Provinsi atau yang ditugasi untuk mewakili. (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya Keputusan Menteri. (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan. (5) Dalam hal bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menugaskan gubernur atau Dirjen untuk melakukan pelantikan. (6) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di ibu kota provinsi atau di Kementerian Dalam Negeri. (7) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib dilakukan setelah penetapan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) serta Pasal 12 ayat (7) dapat dilakukan secara daring dan/atau tatap muka.

Pasal 14

Dalam hal terdapat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam satu provinsi pada waktu bersamaan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dapat diadakan sekaligus di ibu kota provinsi.

BAB 2

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) serta Pasal 12 ayat (7) dapat dilakukan secara daring dan/atau tatap muka.

Pasal 14

BAB Ketiga

Pemberhentian

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

STANDAR KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota harus memenuhi Kompetensi jabatan. (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. teknis; b. manajerial; dan c. sosial kultural. (3) Selain memenuhi Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memenuhi Kompetensi pemerintahan. (4) Kompetensi jabatan dan Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Pasal 24

Standar Kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama di provinsi dan kabupaten/kota memiliki kemampuan untuk: a. memimpin dan memotivasi pelaksanaan tugas kepada bawahan; b. membimbing dan memberikan umpan balik secara teratur terhadap bawahan agar bekerja secara terarah sesuai rencana; c. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan; d. membuat dan menyampaikan gagasan dan pemikiran baru; e. menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan organisasi; f. mengindentifikasi dan menginterpretasikan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; g. melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang administrasi kependudukan; dan h. memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Standar Kompetensi pejabat administrator di provinsi dan kabupaten/kota memiliki kemampuan untuk: a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya; b. menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan organisasi; c. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan; d. membimbing dan memberikan umpan balik secara teratur terhadap bawahan agar bekerja secara terarah sesuai rencana; e. memimpin pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; f. menyampaikan pendapat secara lisan dengan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti; g. mengindentifikasi dan menginterpretasikan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; h. melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan; dan i. memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator di kabupaten/kota juga memiliki kemampuan teknis pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Standar Kompetensi pejabat pengawas di provinsi dan kabupaten/kota memiliki kemampuan untuk: a. memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana sesuai bidang tugasnya; c. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan; d. menyampaikan pendapat secara lisan dengan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti; e. mengindentifikasi dan menginterpretasikan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; f. melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang administrasi kependudukan; dan g. memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan oleh Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Menteri memberikan mandat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dirjen. (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Dirjen atas nama Menteri. (4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 tentang PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33