PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI DANKABUPATEN/KOTA SERTA TATA CARA IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

PERMEN Nomor 56 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital. 2. Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disebut Satgas P2DD adalah satuan tugas yang dibentuk dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. 3. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disebut TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. 4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 5. Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk pemerintah daerah untuk menempatkan RKUD. 6. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai sistem pembayaran. 7. Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun server. 8. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran. 9. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemerintah daerah provinsi membentuk TP2DD provinsi untuk melaksanakan ETPD. (2) TP2DD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Struktur dan keanggotaan TP2DD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua: gubernur; b. wakil ketua: pemimpin kantor perwakilan Bank INDONESIA; c. ketua pelaksana : sekretaris daerah provinsi; harian d. sekretaris: kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah provinsi; e. anggota: 1. kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset provinsi; 2. kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi provinsi; 3. kepala perangkat daerah penghasil pendapatan daerah provinsi; 4. kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah provinsi; 5. inspektur daerah provinsi; 6. pejabat kantor perwakilan Bank INDONESIA; 7. pejabat Otoritas Jasa Keuangan perwakilan daerah; 8. direktur utama pada Bank Kas Daerah; dan 9. pejabat kantor wilayah instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Pasal 3

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk TP2DD kabupaten/kota untuk melaksanakan ETPD. (2) TP2DD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. (3) Struktur dan keanggotaan TP2DD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua: bupati/wali kota; b. wakil ketua : pimpinan kantor perwakilan Bank INDONESIA; c. ketua pelaksana : sekretaris daerah kabupaten/kota; harian d. sekretaris: kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah kabupaten/kota; e. anggota: 1. kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset kabupaten/kota; 2. kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi kabupaten/kota; 3. kepala perangkat daerah penghasil pendapatan daerah kabupaten/kota; 4. kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah kabupaten/kota; 5. inspektur daerah kabupaten/ kota; 6. pejabat kantor perwakilan Bank INDONESIA; 7. pejabat Otoritas Jasa Keuangan perwakilan daerah; 8. kepala cabang Bank Kas Daerah; dan 9. pejabat kantor pelayanan instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Struktur dan keanggotaan TP2DD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan TP2DD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat melibatkan pejabat instansi vertikal dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA CARA IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Koreksi

ETPD terdiri dari: a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; dan b. elektronifikasi transaksi belanja daerah.

Pasal 8

Koreksi

(1) Elektronifikasi transaksi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari: a. transaksi pajak daerah; b. transaksi retribusi daerah; dan c. transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah. (2) Jenis pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Elektronifikasi transaksi belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari: a. transaksi belanja operasi; b. transaksi belanja modal; c. transaksi belanja transfer; dan d. transaksi belanja tak terduga. (2) Jenis belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Tata cara implementasi ETPD dilakukan melalui: a. penyusunan peta jalan dan rencana aksi implementasi ETPD; b. transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai berbasis digital; c. pengembangan ETPD; d. kerja sama dengan Bank RKUD; e. sosialisasi dan edukasi; dan f. penyediaan layanan pengaduan.

Pasal 11

(1) Penyusunan peta jalan implementasi ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memperhatikan gambaran mengenai transaksi dan gambaran permasalahan pelaksanaan ETPD. (2) Gambaran mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan daerah dan belanja daerah yang dilakukan secara tunai dan nontunai. (3) Gambaran mengenai permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses identifikasi dan analisis hambatan atau kendala pelaksanaan ETPD.

Pasal 12

(1) Peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memuat: a. tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan ETPD; b. jenis pendapatan dan belanja yang ingin dielektronifikasikan; dan c. target pencapaian. (2) Peta jalan pelaksanaan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam: a. Keputusan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD provinsi dibentuk; dan b. Keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD kabupaten/kota dibentuk.

Pasal 13

(1) Peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai dasar penyusunan rencana aksi implementasi ETPD. (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan dan proses bisnis yang akan dilakukan untuk pencapaian target ETPD pada tahun tertentu.

Pasal 14

(1) Transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan. (2) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Instrumen Pembayaran Nontunai dan Kanal Pembayaran Nontunai. (3) Instrumen Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. cek/bilyet giro; b. kartu Automated Teller Machine (ATM)/kartu debit; c. kartu kredit; d. uang elektronik berbasis chip atau server; dan/atau e. Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya. (4) Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: a. teller; b. mobile dan internet banking; c. Automated Teller Machine (ATM); d. Short Message Service Banking (SMS-Banking); e. Electronic Data Captured (EDC); f. Mobile Point Of Sale (M-POS); g. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); dan/atau h. Kanal Pembayaran Nontunai lainnya.

Pasal 15

(1) Pengembangan ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan inovasi dalam pengelolaan transaksi pemerintah daerah yang berbasis digital. (2) Pengembangan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penambahan atau perluasan Kanal Pembayaran Nontunai. (3) Penambahan atau perluasan Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menghilangkan transaksi tunai dan meningkatkan transaksi nontunai.

Pasal 16

Kerja sama dengan Bank RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk penyediaan Instrumen Pembayaran Nontunai dan Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 17

(1) Kerja sama dengan Bank RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit: a. dukungan Bank RKUD untuk melakukan sinergi dan integrasi antara sistem perbankan dengan SIPD; b. kesediaan Bank RKUD untuk menyediakan infrastuktur pendukung pelaksanaan ETPD; dan c. koordinasi dan rekonsiliasi transaksi keuangan daerah yang menggunakan sistem perbankan pada Bank RKUD. (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sistem dengan fitur pemindahan dana, pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan sejenisnya, pencarian informasi dan data keuangan, serta fitur lainnya. (3) Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Bank RKUD dalam melaksanakan kerja sama ETPD dapat melakukan kerja sama dengan PJP setelah mendapatkan persetujuan pemerintah daerah. (2) PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank atau lembaga selain bank. (3) PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat izin dari otoritas sistem pembayaran.

Pasal 19

(1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai ETPD. (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada aparatur dan masyarakat.

Pasal 20

Penyediaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait transaksi non tunai dengan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI DANKABUPATEN/KOTA SERTA TATA CARA IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22