PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PERMEN Nomor 54 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Wali Kota bagi daerah kota. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai yang menerima gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. 12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. 13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja. 14. Pengelola Program JKK dan JKM adalah PT Dana Tabungan (Persero) dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT TASPEN (PERSERO).

BAB II

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PETANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM Pegawai ASN yang ditetapkan dalam APBD. (2) Besarnya Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Iuran JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok peserta setiap bulan; dan b. Iuran JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji pokok peserta per bulan.

Pasal 4

(1) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana belanja Iuran JKK dan Iuran JKM. (2) Rencana belanja Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, rincian obyek belanja Iuran JKK dan rincian obyek belanja Iuran JKM sesuai dengan kode rekening berkenaan. (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 5

(1) Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD yang memuat dokumen belanja Iuran JKK dan Iuran JKM berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan. (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan, rincian objek belanja Iuran JKK, dan rincian objek belanja Iuran JKM. (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 6

(1) Bendahara pengeluaran SKPD melalui PPK-SKPD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung untuk belanja gaji dan tunjangan, termasuk di dalamnya Iuran JKK dan Iuran JKM kepada Kepala SKPD. (2) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan dokumen surat perintah membayar langsung. (3) Kepala SKPD menandatangani surat perintah membayar langsung dan menyampaikan kepada bendahara umum daerah sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan dana langsung belanja gaji dan tunjangan, termasuk di dalamnya Iuran JKK dan Iuran JKM. (4) Bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung belanja gaji dan tunjangan kepada bendahara pengeluaran SKPD dengan terlebih dahulu memotong Iuran JKK dan Iuran JKM sebagai uang Perhitungan Pihak Ketiga. (5) Bendahara umum daerah menyetor uang Perhitungan Pihak Ketiga Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Program JKK dan JKM paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. (6) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

Bendahara pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban atas belanja gaji dan tunjangan termasuk di dalamnya belanja Iuran JKK dan Iuran JKM setiap bulan dalam surat pertanggungjawaban administratif kepada Pengguna Anggaran dan surat pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9