PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kementerian Dalam Negeri

PERMEN Nomor 54 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara negara di Kementerian Dalam Negeri, yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan. 6. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pegawai yang menduduki jabatan yang termasuk dalam kategori wajib melaporkan LHKPN. 8. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Penyelenggara Negara yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN kepada KPK. 9. Koordinator LHKPN adalah Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 10. Pengelola LHKPN Satuan Kerja adalah Pegawai yang memiliki jabatan pimpinan tinggi pratama pada setiap satuan kerja yang membidangi urusan kepegawaian pada setiap Satuan Kerja. 11. Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh Pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 12. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pegawai yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 14. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pegawai yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 15. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kepala ULP adalah kepala unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa di Kementerian Dalam Negeri, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 16. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai pada Satuan Kerja yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala Satuan Kerja untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan negara bukan pajak. 17. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai pada Satuan Kerja yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja.

Pasal 4

Koreksi

(1) Tugas Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), meliputi: a. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN Kementerian Dalam Negeri; b. menyampaikan surat edaran Sekretaris Jenderal terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan Jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Pengelola LHKPN Satuan Kerja; c. menerima user id dari KPK untuk pengelolaan data Wajib Lapor LHKPN; d. melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN dengan menggunakan user id dari KPK; e. membuat dan menyampaikan surat permintaan blanko formulir LHKPN model KPK-A dan formulir LHKPN model KPK-B kepada KPK; f. mendistribusikan blanko formulir LHKPN model KPK-A dan formulir LHKPN model KPK-B kepada Wajib Lapor LHKPN melalui Pengelola LHKPN Satuan Kerja; g. menyampaikan formulir LHKPN yang diisi oleh Wajib Lapor LHKPN kepada KPK; h. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau Wajib Lapor LHKPN; i. menyampaikan kembali tanda terima dari KPK kepada Wajib Lapor LHKPN melalui Pengelola LHKPN Satuan Kerja; j. menandatangani dan meneruskan surat penyampaian Tambahan Berita Negara (TBN) kepada Wajib Lapor LHKPN melalui Pengelola LHKPN Satuan Kerja; k. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK; l. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK dengan menggunakan user id dari KPK; m. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap Wajib Lapor LHKPN dan Pengelola LHKPN Satuan Kerja; dan n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian LHKPN di Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Tugas Pengelola LHKPN Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu: a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib Lapor LHKPN di Satuan Kerja kepada Koordinator LHKPN melalui pimpinan Satuan kerja; b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib Lapor LHKPN untuk disampaikan kepada Koordinator LHKPN; c. menyampaikan blanko formulir LHKPN dari Koordinator LHKPN kepada Wajib Lapor LHKPN; d. menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Wajib Lapor LHKPN kepada Koordinator LHKPN; e. menyampaikan tanda terima LHKPN dari Koordinator LHKPN kepada Wajib Lapor LHKPN; f. menyampaikan fotocopy tanda terima formulir LHKPN kepada Koordinator LHKPN dalam hal Wajib Lapor LHKPN menyampaikan secara langsung kepada KPK; dan g. menyampaikan Tambahan Berita Negara (TBN) dari Koordinator LHKPN kepada Wajib Lapor LHKPN.

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kementerian Dalam Negeri

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20