PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2021 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 53 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 3. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah. 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian. 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara pada Kementerian. 7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPAuntuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. 10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing. 11. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik. 14. Kapabilitas UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui Model Kematangan UKPBJ.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Koreksi

(1) DenganPeraturan Menteri inidibentuk UKPBJ. (2) UKPBJ berkedudukan di Bagian PengadaanBarang dan Jasa pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian.

Pasal 3

Koreksi

UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas melaksanakan: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan; b. pengoordinasian perumusan kebijakan; c. pengoordinasianpelaksanaan; d. pemantauan danevaluasi pelaksanaan kebijakan; e. pengelolaan layananpengadaan secara elektronik; dan f. pembinaan dan advokasi, di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKPBJmenyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. pengelolaan layananpengadaansecaraelektronik; dan c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

Fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral; g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan/atau h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

(1) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara eletronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. (2) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara eletronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk system provider sebagai penyelenggara sistem elektronik. (3) Ketentuan mengenai pengelolaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Fungsi pembinaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. pembinaan aparatur sipil negara di UKPBJ; b. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa; c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan aparatur sipil negara, dan pengembangan sistem insentif; d. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa; e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; dan/atau f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. (2) Fungsi advokasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait: a. proses pengadaan barang/jasa di Kementerian; b. penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan/atau c. substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Koreksi

UKPBJ dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjalin hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Koreksi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, UKPBJ berkoordinasi dengan KPA/PPK di lingkungan Kementerian.

Pasal 15

(1) Penetapan Pengelola PBJ sebagai anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berjumlah gasal. (2) Jumlah gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa. (3) Dalam hal jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kepala UKPBJ menugaskan paling sedikit 1 (satu) Pengelola PBJdan menugaskan PNSdi UKPBJ atau di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan. (4) Dalam hal PNS yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di luar UKPBJ, Kepala UKPBJ berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan satuan kerja.

Pasal 16

Kepala UKPBJ berdasarkan permintaan KPA dapat menugaskan Pengelola PBJ di UKPBJ sebagai Pejabat Pengadaan di satuan kerja.

Pasal 17

Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada kepala UKPBJ.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan permasalahan kepada Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. (2) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2021 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29