PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2020 tentang TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA SERTA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSIDAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA

PERMEN Nomor 53 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 2. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. 4. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 8. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. 9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi. 10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Gubernur dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membentuk TKPK Provinsi dengan keputusan gubernur. (2) Bupati/wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 4

Koreksi

(1) TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi. (2) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi; b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan; c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan; d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan; e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; g. harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Pasal 5

(1) TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. (2) TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota; b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan; c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan; d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan; e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Pasal 6

Keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 7

Susunan keanggotaan TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. penanggungjawab : gubernur; b. ketua : wakil gubernur; c. wakil ketua : sekretaris daerah provinsi; d. sekretaris : kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; e. wakil sekretaris : 1. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan sosial; 2. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; 3. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; f. kelompok pengelola program: 1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat; 2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan; g. anggota : 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan; 2. perwakilan masyarakat; 3. perwakilan dunia usaha; dan 4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 8

Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. penanggungjawab : bupati/wali kota; b. ketua : wakil bupati/wakil wali kota; c. wakil ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota; d. sekretaris : kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; e. wakil sekretaris : 1. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial; 2. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; 3. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; f. kelompok pengelola program: 1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat; 2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan; g. anggota : 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan; 2. perwakilan masyarakat; 3. perwakilan dunia usaha; dan 4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 9

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 gubernur membentuk Sekretariat TKPK Provinsi dengan keputusan gubernur. (2) Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan dukungan administrasi teknis; b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan; c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi. (3) Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. (4) Sekretariat TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi.

Pasal 10

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas: a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan. b. wakil kepala : kepala bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah provinsi. c. anggota : 1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan 2. unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 11

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bupati/wali kota membentuk sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota. (2) Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan dukungan administrasi teknis; b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan; c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten/Kota. (3) Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. (4) Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas: a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; b. wakil kepala : kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten/kota; c. anggota : 1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan 2. unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV

PENYELARASAN KERJA

Pasal 15

Koreksi

Pelaksanaan tugas TNP2K, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 16

Koreksi

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui: a. strategi; dan b. program.

Pasal 17

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan: a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas: a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Pasal 19

Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Pasal 20

(1) RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. kondisi umum daerah; c. profil kemiskinan daerah; d. prioritas program; dan e. lokasi prioritas. (3) RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

Pasal 21

(1) Rencana Aksi Tahunan provinsi dan Rencana Aksi Tahunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan penjabaran dari RPKD. (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya; b. kebijakan dan strategi tahun berjalan; c. matriks target keberhasilan; dan d. lokasi prioritas.

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2020 tentang TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA SERTA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSIDAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27