PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

PERMEN Nomor 5 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse. 6. Pejabat Fungsional Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disebut ADB Kependudukan, adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse. 7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri. 8. Instansi Pusat adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh ADB Kependudukandalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Administrator Database Kependudukan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADB KEPENDUDUKAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan per jenjang jabatan berkedudukan di: a. unit organisasi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. dinas pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan c. unit pelaksana teknis pada dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan kecamatan. (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk pusat dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator pembagian 5 (lima) wilayah koordinasi yaitu: a. wilayah I meliputi Sumatera; b. wilayah II meliputi Jawa; c. wilayah III meliputi Kalimantan; d. wilayah IV meliputi Sulawesi; dan e. wilayah V meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk daerah provinsi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: a. jumlah daerah kabupaten/kota; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah kerja; d. letak geografis; dan e. ketersediaan peralatan SIAK. (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: a. jumlah kecamatan; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah kerja; d. letak geografis; dan e. ketersediaan peralatan SIAK.

Pasal 5

(1) Prosedur pengusulan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dengan tahapan meliputi: a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan; b. hasil perhitungan diserahkan kepada Instansi Pusat; c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan; d. hasil perhitungan diserahkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan e. Menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan usul penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Dalam hal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berhalangan sementara atau tetap, usulan diajukan oleh pelaksana harian atau pelaksana tugas. (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diserahkan kepada Instansi Pusat paling lama pada bulan November.

Pasal 6

(1) Pengajuan usul penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dilakukan secara kumulatif, setelah menerima usulan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan usulan sampai dengan batas waktu bulan November sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penetapan kebutuhan ADB Kependudukan yang digunakan untuk kebutuhan tahun berikutnya tidak dapat diproses.

Pasal 7

Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bersamaan dengan penetapan kebutuhan untuk masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 8

Koreksi

(1) PNS yang melaksanakan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan melakukan uji kompetensi dengan portofolio. (2) Persyaratan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan meliputi: a. PNS yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang Administrasi Kependudukan pada Instansi Pusat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi serta Disdukcapil Kabupaten/Kota. b. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa penyesuaian/inpassing; c. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa penyesuaian/inpassing; dan d. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa penyesuaian/inpassing.

Pasal 9

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memenuhi syarat: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. sehat jasmani dan rohani; c. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV); d. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse paling sedikit 2 (dua) tahun; f. SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. usia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk ADB Kependudukan Ahli Pertama dan ADB Kependudukan Ahli Muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk ADB Kependudukan Ahli Madya; h. bersedia menandatangani: 1) surat pernyataan telah dan masih menjalankan tugas sebagai ADB paling sedikit 2 (dua) tahun; 2) surat pernyataan diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan; dan 3) surat pernyataan tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 10

Tata cara penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan meliputi: a. pengusulan; dan b. penetapan.

Pasal 11

(1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan tata cara: a. untuk pusat diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. untuk daerah provinsi diusulkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan c. untuk daerah kabupaten/kota diusulkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. (2) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota berhalangan sementara atau tetap, usulan diajukan oleh pelaksana harian atau pelaksana tugas. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan: a. salinan ijazah Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang; c. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih atau pernah menjalankan tugas dibidang Administrasi Kependudukan paling sedikit 2 (dua) tahun; d. salinan hasil uji kompetensi; e. salinan penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang; f. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan; dan g. surat pernyataan: 1) tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin berat; 2) tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan 3) tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara.

Pasal 12

Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dan Pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Pengusulan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja dalam pangkat terakhir. (2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam pembulatan kebawah sebagai berikut: a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang dari 1 (satu) tahun; b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun; c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun; d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan e. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun atau lebih. (3) Masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Penetapan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan tata cara: a. jenjang jabatan ADB Kependudukan Ahli Madya ditetapkan dengan Keputusan Menteri; dan b. jenjang jabatan ADB Kependudukan Ahli Pertama dan Ahli Muda ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga) yang diberikan kepada: a. instansi yang mengusulkan; b. PNS yang bersangkutan; dan c. unit kerja yang membidangi kearsipan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diberikan Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya. (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/Inpassing. (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Keputusan Menteri mengenai penetapan penyesuaian/ inpassing ADB Kependudukan yang disampaikan kepada PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, melalui: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pusat; b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk daerah provinsi; dan c. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk daerah kabupaten/kota. (2) Tembusan Keputusan Menteri mengenai penetapan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan disampaikan kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang mengusulkan; c. Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; dan d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRASI DATABASE KEPENDUDUKAN

Pasal 16

Koreksi

ADB Kependudukan melaksanakan tugas sesuai dengan rincian kegiatan Jabatan Fungsional ADB kependudukan berdasarkan jenjang jabatan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi dasar penilaian untuk pemberian Angka Kredit. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti fisik pelaksanaan rincian kegiatan.

Pasal 18

Rincian kegiatan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Penjabaran penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal tidak terdapat ADB Kependudukan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, ADB Kependudukan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Dalam hal terdapat salah satu jenjang jabatan memiliki kelebihan volume beban tugas, ADB Kependudukan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 20

Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: a. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan b. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Pasal 21

ADB Kependudukan yang akan naik jenjang jabatan harus melakukan uji kompetensi dengan portofolio.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23