PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

PERMEN Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahprovinsi. 3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kotaadalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota. 8. Badan Kepegawaian Provinsi adalah Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPSDM Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kotayang selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Nomenklatur

Pasal 9

Koreksi

(1) Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b terdiriatas: a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi; dan b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka Nomenklatur Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiriatas: a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan b. Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. (2) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang Perangkat Daerah. BagianKedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

(1) Badan Daerah Provinsitipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 12

(1) Badan Daerah Provinsitipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 13

(1) Badan Daerah Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 14

Dalam hal dibentuk 2 (dua) badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka jumlah bidang pada masing- masing Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikurangi 2 (dua) bidang.

BAB 1

BKD dan BPSDM Provinsi

Pasal 19

Koreksi

(1) BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 20

Koreksi

(1) BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 21

(1) BKD Provinsi dan BPSDM Provinsitipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 22

(1) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja BKD Provinsi dikelompokkan berdasarkan fungsi manajemen SDM aparatur serta pendukung penyelenggaraan tugas BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi. (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja BPSDM Provinsi dikelompokkan berdasarkan fungsi pengembangan SDM aparatur sertapendukung penyelenggaraan tugas BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi.

Pasal 23

(1) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 24

(1) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 25

(1) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 26

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja BKPSDM Kabupaten/Kota dikelompokkan berdasarkan fungsi manajemen SDM aparatur dan fungsi pengembangan SDM aparatur.

BAB 1

Nomenklatur

Pasal 27

Koreksi

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. Balitbangda Provinsi; dan b. Balitbangda Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Koreksi

(1) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. (2) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil. (3) Penentuan tipe BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang Perangkat Daerah. BagianKedua SusunanOrganisasidanTugas

Pasal 29

(1) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 30

(1) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 31

(1) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 32

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kotadikelompokkan berdasarkan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendukung penyelenggaraan tugas Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

BAB 2

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2