PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 45 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 5

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pasal 53A

(1) Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan, disusun dalam 1 (satu) naskah. (2) Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN yang telah ditetapkan; dan b. rancangan perubahan Peraturan Menteri sebelum ditetapkan.

Pasal 53B

Koreksi

(1) UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ayat (2) huruf a, disusun dalam 1 (satu) naskah oleh unit kerja pemrakarsa bersama dengan bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan. (2) Rancangan perubahan Peraturan Menteri sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ayat (2) huruf b, disusun dalam 1 (satu) naskah oleh Unit Kerja pemrakarsa bersama dengan bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan. (3) Tata cara penyusunan dalam 1 (satu) naskah yaitu: a. Unit Kerja pemrakarsa bersama dengan bagian yang membidangi Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan penyusunan dalam 1 (satu) naskah Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan; b. sekretaris Unit Kerja menyampaikan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan bersama dengan hasil penyusunan dalam 1 (satu) naskah kepada Biro Hukum; c. penyusunan dalam 1 (satu) naskah selanjutnya dicetak oleh Biro Hukum di atas kertas bertanda khusus dalam 1 (satu) rangkap dan 2 (dua) rangkap dicetak di atas kertas folio; d. Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan penyusunan 1 (satu) naskah yang telah dicetak di atas kertas bertanda khusus kepada Sekretaris Jenderal untuk ditandatangani atas nama Menteri; e. dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, naskah ditandatangani oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Jenderal atas nama Menteri; dan f. penyusunan dalam 1 (satu) naskah yang telah dicetak di atas kertas bertanda khusus dan telah ditandatangani disimpan oleh Biro Hukum dan naskah yang di cetak di atas kertas folio disimpan oleh bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan Unit Kerja serta Unit Kerja pemrakarsa. (4) Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang disusun dalam 1 (satu) naskah diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4. (5) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dalam 1 (satu) naskah dimuat dalam website jdih.setjen.kemendagri.go.id dan kemendagri.go.id. (6) Bagian yang membidangi Peraturan Perundang- undangan Biro Hukum dan bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan Unit Kerja pemrakarsa dapat mengalokasikan anggaran pencetakan penyusunan dalam 1 (satu) naskah. (7) Bentuk dan teknik penulisan penyusunan dalam 1 (satu) naskah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB 5

Pasal 53A

Pasal 53B

BAB 5

Pasal 53A

Pasal 53B

Pasal II

BAB 6

Pasal 53A

Pasal 53B

Pasal II