PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PERMEN Nomor 42 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan dipimpin oleh Rektor, sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Statuta IPDN adalah peraturan dasar pengelolaan IPDN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di IPDN. 3. Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan adalah pendidikan tinggi kedinasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai spesifikasi/kekhususan dibidang ilmu pemerintahan terapan, yang ditempuh dalam sistem pendidikan melalui pengajaran, pelatihan dan pengasuhan sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi. 4. Rektor adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan IPDN. 5. Senat Institut adalah unsur penyusun kebijakan IPDN yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik dan perwakilan tertinggi di lingkungan IPDN. 6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, dan ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. 8. Dekan adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas. 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN PERENCANAAN

Pasal 3

Koreksi

Visi IPDN yaitu menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian.

Pasal 4

Koreksi

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, IPDN mempunyai misi yaitu: a. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; b. mengembangkan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi berbasis teoritis, legalitas dan empiris; c. membangun kerjasama dengan berbagai unsur di dalam maupun luar negeri; d. mengembangkan kurikulum pendidikan kepamongprajaan berbasis kompetensi; e. meningkatkan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai tuntutan kebutuhan; f. mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal; g. mengembangkan kepribadian dan karakter pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik; dan h. meningkatkan mutu dan kinerja penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

IPDN bertujuan untuk: a. menghasilkan kader aparatur pemerintah pusat dan daerah yang profesional, berkepribadian dan berkarakter; b. memberikan kontribusi pemikiran kepada penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah dalam hal perumusan kebijakan pemerintah; dan c. memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan.

Pasal 6

(1) Perencanaan IPDN terdiri atas Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Operasional. (2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang IPDN memuat rencana dan pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun. (3) Rencana Strategis IPDN memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun. (4) Rencana Operasional IPDN merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. (5) Ketentuan mengenai Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 7

Koreksi

Identitas IPDN diwujudkan diantaranya melalui lambang, bendera, hymne, mars, kode kehormatan, pakaian dinas dan perayaan Dies Natalis IPDN yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Maret.

Pasal 8

Koreksi

IPDN mempunyai lambang yang bermakna yaitu: a. bingkai 5 (lima) sudut melambangkan Pancasila; b. bintang warna kuning, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa; c. kapas warna putih, melambangkan keadilan; d. daun kapas warna hijau, melambangkan kesejukan dan ketentraman; e. kombinasi bunga kapas dan daunnya berjumlah 17, melambangkan tanggal Proklamasi 17 Agustus 1945 berdirinya Negara Kesatuan Republik INDONESIA; f. padi warna kuning, melambangkan kemakmuran; g. padi berjumlah 45, bermakna tahun kemerdekaan Republik INDONESIA; h. Tahun 1956, bermakna berdirinya pendidikan tinggi kepamongprajaan; i. roda kemudi, melambangkan pemerintahan; j. delapan jari roda kemudi, melambangkan bulan lahirnya Proklamasi dan melambangkan 8 penjuru angin yang dimaknai sebagai kewilayahan, pemerintahan daerah dan Bhineka Tunggal Ika; k. buku, melambangkan sumber pengetahuan; l. warna biru laut, melambangkan tanggung jawab, keteguhan, ketenangan dan inovasi yang tinggi; m. among praja dharma nagari, bermakna pamong yang mengasuh dan mengemong peserta didik menurut sistem among: Ing Ngarso Sung Tulaodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani, untuk melaksanakan kewajiban dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Pasal 9

IPDN memiliki bendera berbentuk persegi empat panjang dengan ukuran lebar 2 banding 3, berwarna kuning, dan ditengahnya terdapat lambang IPDN.

Pasal 10

(1) IPDN mempunyai hymne, mars, dan kode kehormatan praja. (2) Kode kehormatan praja yaitu: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik INDONESIA; c. rela berkorban dan bekerja keras untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara; d. melaksanakan pengabdian berdasarkan kaidah keilmuan, etika dan estetika; dan e. kejujuran, kearifan, keadilan, keterbukaan, taat asas dan profesional dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

IPDN memiliki pakaian dinas, jas almamater dan pakaian upacara kebesaran bagi PRESIDEN, Menteri, Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Lambang, bendera, hymne dan mars tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENDIDIKAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 14

Koreksi

Pendidikan yang dimiliki IPDN sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang didayagunakan untuk kepentingan: a. penyelenggaraan pendidikan; b. penelitian; dan c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 15

Koreksi

(1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berupa penyelenggaraan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi. (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program Diploma I (satu) sampai dengan Diploma IV (empat) untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang pemerintahan dalam negeri. (3) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program Pascasarjana terdiri dari Program Magister dan Program Doktor. (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program profesi kepamongprajaan dengan keahlian khusus bagi lulusan sarjana atau sederajat non ilmu pemerintahan. (5) Kualifikasi pendidikan vokasi, akademik, dan profesi kepamongprajaan diselenggarakan atas dasar Kualifikasi Kompetensi Nasional INDONESIA.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan di Kampus IPDN Pusat dan Daerah yang melaksanakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (2) Penyelenggaraan Kampus IPDN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kampus Jatinangor dan Kampus Jakarta. (3) Penyelenggaraan Kampus IPDN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Barat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program studi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan pendidikan di IPDN dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester. (3) IPDN dapat menyelenggarakan remediasi, di antara semester gasal dan semester genap. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan semester gasal dan semester genap diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 18

(1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya. (2) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya. (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berjalan.

Pasal 19

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di IPDN yaitu Bahasa INDONESIA. (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pendukung, dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 20

(1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester. (2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi praja dan mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggara program studi. (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 21

(1) Pendidikan Program Diploma IV (empat) diselenggarakan melalui pendekatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. (2) Pendidikan Program Pascasarjana diselenggarakan melalui Sistem Kredit Semester secara reguler dan berbasis akademik dan riset ilmu pemerintahan. (3) Ketentuan mengenai Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 22

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. (2) Kurikulum terdiri atas bahan mata kuliah pengajaran dan pelatihan yang disusun berdasarkan program studi. (3) Kurikulum pengasuhan terdiri atas nilai-nilai karakter yang disusun berdasarkan tingkatan praja. (4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi. (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 23

(1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan Institut dan program studi. (2) Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Internal, Dekan, Direktur, Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pembelajaran, Regulasi Pendidikan dan Fasilitasi Akreditasi, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Bagian Tata Usaha Fakultas memfasilitasi pelaksanaan akreditasi. (3) Lembaga Pengawasan dan Penjamin Mutu Internal memberikan bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi program studi, fakultas, program pascasarjana, program profesi kepamongprajaan dan pelaksanaan akreditasi institut. (4) Pemberian bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Pengawasan dan Penjamin Mutu Internal dapat bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan pihak lain yang berkompeten dalam pelaksanaan akreditasi. (5) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi.

Pasal 24

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar praja dan mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan bentuk-bentuk penilaian lainnya. (2) Bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. (3) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian komprehensif laporan akhir, ujian tesis dan ujian disertasi. (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri dan/atau kelompok. (5) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan. (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A sampai dengan huruf E, yang masing-masing bernilai 4, sampai dengan 0. (7) Hasil belajar praja dan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi. (8) Hasil belajar praja dan mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar praja dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 25

(1) Praja dan mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi. (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Program Diploma dan pendidikan Program Profesi yaitu Laporan Akhir. (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Program Magister yaitu Tesis. (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Program Doktor yaitu Disertasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi berupa Laporan Akhir, Tesis dan Disertasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 26

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kebijakan publik serta pengabdian pada masyarakat. (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di IPDN mencakup penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian. (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. (4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi dan pengembangan ilmu pengetahuan. (5) Penelitian pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah dengan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan institusi lain.

Pasal 27

(1) Penelitian dilakukan dengan mengikuti norma, kaidah dan etika keilmuan pada ruang lingkup bidang keilmuan pemerintahan. (2) Penyelenggaraan penelitian melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi hasil penelitian serta publikasi ilmiah. (3) Hasil penelitian yang merupakan Hak Atas Karya Intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan jurnal ilmiah secara berkala bagi kepentingan dalam dan luar negeri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

(1) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pemerintahan bagi kepentingan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, praja, mahasiswa, tenaga fungsional dan tenaga kependidikan lainnya secara perorangan atau kelompok. (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat. (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain. (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 29

(1) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan pelatihan dan penelitian lanjutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 30

Koreksi

(1) Penerimaan calon peserta didik IPDN terdiri atas: a. praja; dan b. mahasiswa. (2) Penerimaan calon praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Praja IPDN oleh Kementerian Dalam Negeri melalui IPDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Calon Praja IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai status dan kedudukan yaitu hasil dari formasi/pengadaan/seleksi penerimaan calon pegawai yang diperuntukkan bagi Calon Praja sesuai dengan ketentuan terhadap status pendidikan ikatan dinas. (4) Penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh IPDN. (5) Penerimaan calon praja dan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. (6) Warga Negara Asing dapat menjadi praja dan mahasiswa IPDN sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 31

(1) Peserta didik terdiri atas praja program diploma, mahasiswa program pascasarjana dan mahasiswa program profesi kepamongprajaan. (2) Mahasiswa Program Profesi Kepamongprajaan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan, diutus oleh pemerintah daerah masing-masing dan disiapkan menjadi calon Camat atau sebutan lainnya. (3) Mahasiswa Program Profesi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan selama 9 (sembilan) bulan di kampus IPDN. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon praja IPDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana dan Mahasiswa Program Profesi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 32

Pasal 33

(1) Praja mempunyai kewajiban antara lain: a. mematuhi Pedoman Tata Kehidupan Praja dan Kode Kehormatan Praja. b. mengikuti proses pembelajaran melalui pola pengajaran, pelatihan dan pengasuhan sesuai dengan Peraturan Rektor; c. menjunjung tinggi norma, etika akademik, tatakrama dan adat-istiadat serta taat dan patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain; e. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; f. memelihara kerukunan, kedamaian dan keharmonisan sosial; g. menjaga, memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban sarana, prasarana dan lingkungan Kampus IPDN; h. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater IPDN; i. menjaga tutur kata dan sopan santun; dan j. menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban antara lain: a. mengikuti Peraturan di IPDN; b. mengikuti proses pembelajaran melalui pengajaran sesuai dengan peraturan IPDN; c. menjunjung tinggi norma, etika akademik, tatakrama dan adat-istiadat serta taat dan patuh terhadap hukum dan peraturan di wilayah NKRI; d. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain; e. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; f. memelihara kerukunan, kedamaian dan keharmonisan sosial; g. menjaga, memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban sarana, prasarana dan lingkungan Kampus IPDN; h. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater IPDN; i. menjaga tutur kata dan sopan santun; dan j. menggunakan pakaian sesuai ketentuan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENYANTUN, SENAT INSTITUT, REKTOR DAN WAKIL REKTOR, PELAKSANA AKADEMIK DAN PELAKSANA

Pasal 40

Koreksi

(1) Rektor memilih calon anggota Dewan Penyantun dari pejabat pemerintah pusat dan daerah serta tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan IPDN. (2) Hasil pilihan Rektor diusulkan kepada Menteri untuk diangkat sebagai Dewan Penyantun.

Pasal 41

Koreksi

(1) Masa jabatan Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (2) Pemberhentian Dewan Penyantun dilakukan oleh Menteri atas usul Rektor.

Pasal 42

(1) Senat Institut diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. (2) Pemberhentian keanggotaan Senat Institut antara lain: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman paling rendah 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 43

Persyaratan untuk diangkat menduduki jabatan Rektor dan Wakil Rektor meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik dan tidak tercela; d. bebas narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya; e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; g. cakap dan mampu secara akademik, manajerial, koordinasi dan kepemimpinan; h. dosen yang diberikan tugas tambahan; i. pada saat dilantik berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; j. berpendidikan doktor; dan/atau k. syarat lainnya yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 44

(1) Rektor dan Wakil Rektor diangkat oleh Menteri. (2) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

(1) Dosen IPDN dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat: a. rotasi organisasi; dan b. perubahan organisasi. (3) Rotasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan: a. pensiun; b. masa jabatan berakhir; c. diangkat dalam jabatan lain; d. meninggal dunia; dan/atau e. mengundurkan diri. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. penambahan satuan unit organisasi baru; dan b. perubahan bentuk organisasi.

Pasal 46

(1) Rektor dan Wakil Rektor diberhentikan dari jabatan karena: a. masa jabatannya berakhir; b. telah berusia 64 (enam puluh empat) tahun; c. berhalangan tetap; d. permohonan sendiri; e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; h. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; i. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen; j. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi; dan/atau k. cuti di luar tanggungan Negara. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 47

(1) Pelaksana Akademik meliputi Dekan, Kepala Lembaga, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, Kepala Gugus Kendali Mutu, Sekretaris Program Studi, Ketua Komisi, Kepala Unit, dan Kepala Bidang harus memenuhi persyaratan umum dan tertentu. (2) Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi persyaratan umum dan persyaratan tertentu. (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik dan tidak tercela; c. sehat jasmani dan rohani; dan d. dipandang cakap dan mampu secara akademik, manajerial, koordinasi, dan kepemimpinan. (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap: a. Dosen yang berpangkat Guru Besar untuk menduduki jabatan Dekan, Kepala Lembaga, Direktur pada saat diusulkan menduduki jabatan pertama yaitu berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; b. Dosen untuk menduduki jabatan Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Komisi, Kepala Unit dan Kepala Gugus Kendali pada saat diusulkan menduduki jabatan pertama yaitu berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; c. berpangkat paling rendah Lektor untuk menduduki jabatan Dekan, Kepala Lembaga dan Direktur; d. berpangkat paling rendah Asisten Ahli untuk menduduki jabatan Wakil Dekan, Kepala Pusat, Wakil Direktur dan Ketua Program Studi; e. Dosen untuk menduduki Dekan, Kepala Lembaga, Direktur, pimpinan program studi yaitu berpendidikan doktor; dan f. Dosen untuk menduduki Wakil Dekan, Wakil Direktur, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Ketua Komisi yaitu berpendidikan paling rendah magister.

Pasal 48

(1) Dekan, Kepala Lembaga dan Direktur diangkat oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Menteri. (2) Wakil Dekan, Kepala Pusat, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala Gugus Fakultas diangkat oleh Rektor atas usul Dekan, Kepala Lembaga dan Direktur yang bersangkutan. (3) Ketua Komisi dan Kepala Unit di Kampus Pusat diangkat langsung oleh Rektor. (4) Ketua Unit dan Kepala Gugus di IPDN Kampus Jakarta dan Kampus Daerah serta Program Pascasarjana dan Program Profesi Kepamongprajaan diangkat oleh Rektor atas usul Direktur masing-masing. (5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Dengan pertimbangan kepentingan IPDN, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat diganti oleh Rektor sebelum berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 49

Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 50

(1) Pelaksana Administrasi meliputi Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pengasuhan. (2) Kepala Biro, Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Rektor. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pengasuhan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usul Rektor.

Pasal 51

(1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan apabila terdapat: a. rotasi organisasi; dan b. perubahan organisasi. (2) Rotasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan: a. pensiun; b. masa jabatan berakhir; c. diangkat dalam jabatan lain; d. meninggal dunia; dan/atau e. mengundurkan diri. (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. penambahan satuan unit baru; dan b. perubahan bentuk organisasi. (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Ketiga

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 43

Koreksi

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB Keempat

Pelaksana Akademik

Pasal 47

Koreksi

Pasal 48

Pasal 49

Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diberhentikan oleh Rektor.

BAB XI

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 52

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Pendidikan tinggi kepamongprajaan dilaksanakan oleh: a. Tenaga Pendidik; dan b. Tenaga Kependidikan. (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Dosen; b. Pelatih; dan c. Pengasuh. (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Pimpinan Tinggi; b. Administrator; c. Pengawas; d. Fungsional; dan e. Pelaksana.

Pasal 53

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, terdiri dari: a. Dosen Tetap; dan b. Dosen Tidak Tetap.

Pasal 54

(1) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada IPDN. (2) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, adalah Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada IPDN.

Pasal 55

Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, terdiri dari: a. Pelatih Tetap; dan b. Pelatih Tidak Tetap.

Pasal 56

(1) Pelatih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, adalah pelatih yang bekerja penuh waktu dan memiliki keahlian tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada IPDN. (2) Pelatih Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, adalah pelatih yang bekerja paruh waktu dan memiliki keahlian tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada IPDN.

Pasal 57

Pengasuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Pengasuh Langsung; dan b. Pengasuh Tidak Langsung.

Pasal 58

(1) Pengasuh Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan IPDN dan/atau unsur lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. (2) Pengasuh Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, yaitu sivitas akademika IPDN dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 59

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik diatur dengan Peraturan Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Koreksi

Peraturan Rektor sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 75

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh kegiatan penyelenggaraan program sarjana di IPDN Kampus Cilandak tetap diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dan operasionalisasi pendidikan, lembaga, pusat dan unit kerja pada lingkungan IPDN disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1286.), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI A. LAMBANG IPDN B. BENDERA IPDN C. HYMNE IPDN Demi Tuhan Yang maha Esa Nusa dan Bangsa Aku Bersumpah Setia Untuk Mengabdi Dan Melindungi Serta mengayomi Bangsaku, Negeriku Tanah Airku INDONESIA, Kuserahkan Seluruh Jiwa Ragaku Kukerahkan Seluruh Dayaku Untuk Pertiwi Terimalah Baktiku Terimalah Pengabdianku Abdi Praja Dharma Satia Nagara Bhakti Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti D. MARS IPDN Kami Putra Putri INDONESIA Siap Mengabdi Bagi Negara, Nusa Dan Bangsa Jaya Abadi Bekal Ilmu Untuk Beramal Bagi bangsaku Dengan Dasar Ambeg Paramarta Kami Bekerja Sikap Tegas Dan Tegar Siap Sedia Menyebar Keseluruh Nusantara Angkatan Muda Tunas Pamong Praja Insan Tauladan Bangsa Institut Pemerintahan Dalam Negeri Menyebar Keseluruh Nusantara Pancasila Dasar Jiwa Raga Kami Kubangun Nusa Bangsa. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

(1) Praja program diploma mempunyai hak: a. memperoleh pendidikan berupa pengajaran, pelatihan dan pengasuhan sesuai dengan ketentuan di IPDN; b. mengemukakan pendapat secara rasional serta tidak menganggu hak-hak orang lain dan ketertiban IPDN; c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya; d. memperoleh perlindungan hukum; e. memperoleh tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan dan keamanan; f. mengikuti kegiatan dan organisasi keprajaan dan ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakatnya; g. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas IPDN untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya; dan h. setelah lulus, diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (2) Mahasiswa Program Pascasarjana mempunyai hak: a. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di IPDN; b. mengemukakan pendapat secara rasional serta tidak menganggu hak-hak orang lain dan ketertiban IPDN; c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya; d. memperoleh perlindungan hukum; e. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya; dan f. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas IPDN untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya. (3) Mahasiswa Program Profesi Kepamongprajaan mempunyai hak: a. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di IPDN; b. mengemukakan pendapat secara rasional serta tidak menganggu hak-hak orang lain dan ketertiban IPDN; c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya; d. memperoleh perlindungan hukum; e. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya; dan f. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas IPDN untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35

BAB VIII

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB IX

Pasal 39

BAB X

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

BAB Kesatu

Pasal 40

Pasal 41

BAB Kedua

Pasal 42

BAB Ketiga

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB Keempat

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB Kelima

Pasal 50