PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

PERMEN Nomor 42 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 3

Koreksi

(1) Gubernur bertanggungjawab untuk penyelenggarakan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah provinsi. (2) Bupati/Wali Kota bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

Koreksi

(1) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah provinsi dan diusulkan oleh kepala desa/lurah melalui camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas: a. ceramah; b. diskusi; dan c. simulasi.

Pasal 6

(1) Materi peningkatan kapasitas, meliputi: a. bidang kesamaptaan; b. bidang perlindungan masyarakat; c. bidang penanggulangan bencana; dan d. bidang kekhususan. (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. (3) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas: a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya; b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.

Pasal 8

(1) Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani: a. kepala daerah; atau b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Kepala Daerah.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Koreksi

(1) Menteri Dalam Negeri melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas di provinsi. (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas. (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur: a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri; b. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri; dan c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

(1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas di daerah kabupaten/kota. (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas. (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah Provinsi; b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; dan c. instansi terkait lainnya. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1) Bupati/Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan peningkatan kapasitas di kecamatan, desa atau kelurahan. (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas. (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah kabupaten/kota; b. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota; dan c. instansi terkait lainnya. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13