PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian dalam Negeri

PERMEN Nomor 42 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 3. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, dan stempel dinas. 4. Kementerian Dalam Negeri adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. 5. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal dengan tugas sebagai koordinator pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 6. Inspektur Jenderal adalah Pejabat yang memimpin Inspektorat Jenderal dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Menteri. 7. Direktur Jenderal adalah Pejabat yang memimpin Direktorat Jenderal dengan tugas menyelenggarakan unsur pelaksana pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri. 8. Kepala Badan adalah Pejabat yang memimpin badan sebagai unsur pendukung pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri. 9. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri. 10. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri adalah unsur Pembantu Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 11. Satuan Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Rektor IPDN, Kepala Pusat Pengembangan SDM Regional, Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa, Kepala Balai Pemerintahan Desa dan Direktur IPDN Daerah. 12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Direktorat Jenderal atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Direktorat Jenderal atau Badan. 13. Jabatan Eselon Ia dan Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 14. Jabatan Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan struktural yang memimpin Sekretariat, Biro, Pusat, Inspektorat, Direktorat, dan Balai Besar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 15. Jabatan Eselon III Setara dengan Jabatan Administrator adalah jabatan struktural yang memimpin Bagian, Sub Direktorat, Bidang, dan Balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 16. Jabatan Eselon IV Setara dengan Jabatan Pengawas adalah jabatan struktural yang memimpin subbagian, seksi, dan subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Koreksi

Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri atas: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; c. Naskah Dinas khusus; d. Naskah Dinas lainnya; e. laporan; f. telaahan staf; dan g. Naskah Dinas elektronik.

Pasal 4

Koreksi

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: a. Naskah Dinas pengaturan; b. Naskah Dinas penetapan (keputusan); dan c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 5

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi; a. peraturan menteri; b. peraturan bersama menteri: c. instruksi menteri; dan d. surat edaran menteri.

Pasal 6

Naskah Dinas Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi; a. surat perintah; b. surat tugas; c. surat perjalanan dinas; dan d. lembar disposisi.

Pasal 7

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas: a. Naskah Dinas korespondensi intern; b. Naskah Dinas korespondensi ekstern; dan c. surat undangan.

Pasal 8

Naskah Dinas korespondensi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep Naskah Dinas; dan c. memorandum.

Pasal 9

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas: a. surat perjanjian; b. surat kuasa; c. berita acara; d. surat keterangan; e. surat pengantar; dan f. pengumuman.

Pasal 10

Naskah Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas: a. notula; b. daftar hadir; c. rekomendasi; d. radiogram; e. surat keterangan melaksanakan tugas; f. kriptogram; g. surat panggilan; h. STTPP; i. sertifikat; dan j. piagam penghargaan.

Pasal 11

Naskah Dinas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Naskah Dinas telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis.

Pasal 13

Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian dalam Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB Keenam

Pasal 11

BAB Ketujuh

Pasal 12

BAB Kedelapan

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16