Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Pengawasan Obat dan Makanan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang obat dan makanan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan secara umum dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (2) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan secara teknis dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan obat dan makanan. (3) Gubernur melakukan koordinasi pengawasan terhadap obat dan makanan di Daerah provinsi. (4) Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi pengawasan terhadap obat dan makanan di Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Gubernur dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berwenang melakukan: a. pengawasan bahan berbahaya dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional sesuai dengan standar dan persyaratan; c. penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Lembaga Pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan obat dan makanan; dan d. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah. (2) Bupati/Wali Kota dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berwenang melakukan: a. pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan; b. pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Pengawasan Obat Dan Makanan; dan d. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan dan sarana distribusi bahan berbahaya dilaksanakan oleh kepala daerah secara sendiri atau bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Koreksi

(1) Tim koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur. (2) Keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan anggota sesuai dengan kebutuhan. (3) Tim koordinasi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. (4) Keanggotaan Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota dan anggota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pendanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pendanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Daerah provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. (3) Pendanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 929), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9