PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

PERMEN Nomor 40 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

Koreksi

(1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD. (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2021 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2021 dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2021. (2) Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi. (3) Rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi. (4) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas: a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi; b. rancangan akhir RKPD; c. berita acara kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD; d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD; f. hasil reviu aparat pengawasan internal pemerintah daerah; dan g. format isian fasilitasi RKPD Tahun 2021; (5) Format isian fasilitasi RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2021. (2) Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni Tahun 2020, gubernur dapat MENETAPKAN rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lama minggu keempat Bulan Juni Tahun 2020. (2) Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan.

Pasal 6

(1) Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2021 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan. (2) Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7

(1) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan. (2) Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

(1) Dalam hal daerah provinsi yang hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, penyusunan RKPD provinsi Tahun 2021 mengacu pada: a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi; dan b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota. (2) Dalam hal daerah kabupaten/kota yang hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 mengacu pada: a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi; b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota; dan c. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1) Dalam hal daerah provinsi sedang melakukan proses penyusunan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada: a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP; b. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah; dan c. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. (2) Dalam hal daerah kabupaten/kota sedang melakukan proses penyusunan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD provinsi, program prioritas nasional dalam RKP; b. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah; dan c. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijadikan sebagai satu kesatuan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13