Koreksi Pasal 5

(1) Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur sesuai usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari jumlah 6 (enam) nama menjadi 3 (tiga) nama dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kementerian Sekretariat Negara; b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Sekretariat Kabinet; d. Badan Kepegawaian Negara; e. Badan Intelijen Negara; dan f. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan. (3) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada PRESIDEN melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.