PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri

PERMEN Nomor 38 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 4. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai, atau pejabat yang ditunjuk. 5. Pejabat Penanggungjawab adalah pejabat yang mendapat pendelegasian dari Pimpinan Satuan Kerja untuk mengkoordinasikan penilaian kinerja dan/atau pembayaran tunjangan kinerja. 6. Tim Verifikasi Kinerja adalah tim yang bertugas memeriksa kebenaran penilaian kinerja. 7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja. 8. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja. 9. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya. 10. Menit Kerja Efektif dalam 1 (satu) bulan adalah 6600 (enam ribu enam ratus) menit. 11. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. 12. Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur di Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Aplikasi SIKERJA adalah aplikasi berbasis web milik Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja PNS berdasarkan instrumen analisis Jabatan dan analisis beban kerja dan menjadi dasar perhitungan Produktivitas Kerja dalam pemberian Tunjangan Kinerja. 13. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja. 14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri. 15. Kelas Jabatan (Grade) adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. 16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap. 17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara. 18. Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 19. Pimpinan Satuan Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

Pemberian Tunjangan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan Disiplin Kerja, Produktivitas Kerja, profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai.

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri berwenang melakukan pengelolaan Penilaian Kinerja dan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri. (2) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Pimpinan Satuan Kerja untuk MENETAPKAN: a. Pejabat Penanggungjawab; b. Tim Verifikasi Kinerja; dan c. Sekretariat Tim Verifikasi Kinerja.

Pasal 4

Pejabat Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. Sekretaris Satuan Kerja; b. Kepala Biro atau Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal; c. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional; d. Kepala Balai Besar/Balai Pemerintahan Desa; e. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); dan f. Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus daerah.

Pasal 5

Pejabat Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas: a. mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kinerja; b. mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja; c. melaporkan rekapitulasi bulanan atas Penilaian Kinerja Pegawai kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian; dan d. MENETAPKAN keputusan Banding yang diajukan oleh Pegawai.

Pasal 6

(1) Tim Verifikasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diketuai oleh Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian. (2) Tim Verifikasi Kinerja berjumlah ganjil, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak terdiri dari 7 (tujuh) orang. (3) Tim Verifikasi Kinerja bertugas memeriksa kebenaran Penilaian Kinerja dan melaporkan kepada Pejabat Penanggungjawab. (4) Untuk Tim Verifikasi Kinerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lampung diketuai oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

(1) Sekretariat Tim Verifikasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian. (2) Sekretariat Tim Verifikasi Kinerja bertugas untuk: a. mendukung pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kinerja; b. memfasilitasi Pegawai dalam mengoperasikan Daftar Hadir Elektronik dan Aplikasi SIKERJA; c. membuat laporan hasil rekapitulasi bulanan Penilaian Kinerja Pegawai; d. melaporkan hasil rekapitulasi bulanan Penilaian Kinerja Pegawai kepada Pejabat Penanggungjawab melalui Tim Verifikasi Kinerja; dan e. melakukan registrasi Aplikasi SIKERJA dan Daftar Hadir Elektronik untuk Pegawai baru.

Pasal 8

(1) Pegawai selain menerima penghasilan juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Penilaian Kinerja setiap bulan sesuai Kelas Jabatan.

Pasal 9

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai yang: a. masih berstatus calon PNS; b. tidak mempunyai Jabatan tertentu; c. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS); e. dipekerjakan/diperbantukan pada badan/instansi lain di luar Kementerian Dalam Negeri; f. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan g. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 10

(1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi: a. Produktivitas Kerja; dan b. Disiplin Kerja. (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dan dibayar berdasarkan pada: a. penilaian Produktivitas Kerja dengan persentase 50% (lima puluh persen); dan b. penilaian Disiplin Kerja dengan persentase 50% (lima puluh persen).

BAB Kedua

Penanggungjawab

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

PENILAIAN KINERJA

Pasal 11

Koreksi

(1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan: a. pelaksanaan tugas; dan/atau b. penilaian Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya. (2) Pegawai yang menduduki Jabatan pelaksana dan Jabatan fungsional dilakukan penilaian Produktivitas Kerja setiap bulan berjalan berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.; dan (3) Pegawai yang menduduki Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan penilaian Produktivitas Kerja setiap bulan berjalan, berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 12

(1) Berdasarkan penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), didapatkan besaran Tunjangan Kinerja yang diberikan berdasarkan perhitungan: (2) Realisasi Menit Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah norma waktu penyelesaian pelaksanaan tugas yang telah disetujui Pejabat Penilai dan/atau pelaksanaan penilaian Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

Pasal 13

(1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaporkan oleh Pegawai melalui Aplikasi SIKERJA paling lambat pada hari terakhir bulan berjalan. (2) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya. (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Penilai setelah pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaporkan oleh Pegawai. (4) Pejabat Penilai bertanggungjawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai. (5) Pejabat Penilai dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai. (6) Dalam hal Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak, wajib disertai alasan penolakan. (7) Dalam hal Pejabat Penilai mengalami kekosongan atau berhalangan, penilaian dilakukan oleh Plt. atau Plh.

Pasal 14

Pelaporan melalui Aplikasi SIKERJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah sepanjang dikoordinasikan dan disetujui oleh Pejabat Penilai. Realisasi Menit Kerja Efektif x (50% x Besaran Tunjangan Kinerja) Menit Kerja Efektif

Pasal 15

(1) Dalam keadaan tertentu, penilaian Produktivitas Kerja dilaporkan secara manual dengan format laporan pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. sistem Aplikasi SIKERJA mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem Aplikasi SIKERJA; atau c. terjadi keadaan kahar (force majeure).

Pasal 16

(1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai menurut hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hasil laporan rekapitulasi bulanan Daftar Hadir Elektronik. (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didapatkan besaran Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin Kerja. (4) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan perhitungan: (50% x Besaran Tunjang an Kinerja) - [( Akumulasi per-bulan persentase pengurangan tunjangan kinerja dari Disiplin Kerja x (50%x Besaran Tunjangan Kinerja)] (5) Akumulasi per bulan persentase pengurangan Tunjangan Kinerja dari Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan pada persentase (%) pengurangan per hari kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Jumlah jam kerja selama 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, disesuaikan dengan waktu setempat dengan pengaturan hari dan jam kerja Pegawai sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jam Kerja : 08.00-16.00 Istirahat : 12.00-12.30 b. Hari Jumat. Jam Kerja : 08.00-16.30 Istirahat : 12.00-13.00 (2) Pegawai yang masuk kerja setelah jam 08.00 dinyatakan terlambat masuk kerja. (3) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan toleransi paling lambat sampai dengan jam 09.00 dengan ketentuan Pegawai yang terlambat wajib mengganti waktu keterlambatan masuk kerja. (4) Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pegawai yang pulang kerja sebelum jam 16.00 untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, atau sebelum jam 16.30 untuk hari Jumat dinyatakan pulang sebelum waktunya. (6) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas setelah jam kerja diberikan tunjangan kelebihan jam kerja. (2) Pemberian tunjangan kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut.

Pasal 19

(1) Pegawai yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak berada di tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin Pejabat Penilai, dibatalkan daftar kehadirannya. (2) Pembatalan daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pembatalan daftar hadir yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung Pejabat Penilai. (3) Format surat pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pejabat Penanggungjawab menyampaikan laporan Penilaian Kinerja kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian, secara berkala setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya berupa: a. rekapitulasi bulanan realisasi menit kerja yang disetujui Pejabat Penilai dan telah dikonversi ke dalam besaran persentase Tunjangan Kinerja dari penilaian Produktivitas; dan b. rekapitulasi bulanan Daftar Hadir Elektronik.

BAB Kesatu

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas setelah jam kerja diberikan tunjangan kelebihan jam kerja. (2) Pemberian tunjangan kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut.

Pasal 19

BAB IV

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 21

Koreksi

Pegawai mendapat pengurangan Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin Kerja, apabila: a. tidak masuk kerja; b. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja; c. terlambat masuk kerja; d. pulang kerja sebelum waktu; e. tidak mengisi Daftar Hadir Elektronik; dan/atau f. tidak mengganti keterlambatan jam kerja.

Pasal 22

Koreksi

Pegawai tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin Kerja apabila: a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dan dokumen lainnya; b. sakit akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas; c. cuti tahunan; d. cuti sakit; e. cuti alasan penting; f. cuti bersalin; atau g. cuti besar.

Pasal 23

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a atau huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin Kerja sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja apabila tidak mendapatkan izin dari Pejabat Penilai. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, huruf d, huruf e pada saat masuk kerja atau pulang kerja, dan/atau huruf f dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e pada saat masuk kerja dan pulang kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin Kerja sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.

Pasal 24

Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenakan dengan jumlah tidak melebihi 100% (seratus persen) Tunjangan Kinerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 25

(1) Pegawai yang izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin Kerja. (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. sebesar 1% (satu persen) bagi Pegawai yang izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah karena sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter untuk sakit yang tidak lebih dari 2 (dua) hari atau surat keterangan rumah sakit untuk sakit yang lebih dari 2 (dua) hari; dan b. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) bagi Pegawai yang izin tidak masuk kerja dengan alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung Pejabat Penilai. (3) Format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Pegawai yang menduduki Jabatan fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan (Grade) dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan (Grade) maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

Koreksi

(1) Pegawai mengajukan keberatan atas: a. penolakan laporan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Penilai melalui Aplikasi SIKERJA, dengan melampirkan bukti pendukung; atau b. tidak dilakukan penilaian hasil pelaksanaan tugas oleh Pejabat Penilai. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal laporan pelaksanaan tugas Pegawai ditolak. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan paling lama pada hari terakhir bulan berjalan. (4) Pejabat Penilai wajib MEMUTUSKAN dalam bentuk persetujuan atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan. (5) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja Pegawai tidak mengajukan banding setelah menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pegawai tersebut dianggap menerima hasil keberatan.

Pasal 28

(1) Pegawai mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi bulanan Daftar Hadir Elektronik kepada ketua Tim Verifikasi Kinerja melalui pengelola Daftar Hadir Elektronik, dengan melampirkan bukti pendukung. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil rekapitulasi bulanan Daftar Hadir Elektronik. (3) Ketua Tim Verifikasi Kinerja wajib MEMUTUSKAN dalam bentuk persetujuan atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 29

(1) Pegawai dapat mengajukan banding kepada Pejabat Penanggungjawab di Satuan Kerja atau unit kerja masing-masing. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Pejabat Penilai tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai setelah 5 (lima) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Pejabat Penilai; dan b. Pegawai tidak puas terhadap hasil keberatan yang diputuskan oleh Pejabat Penilai atas laporan hasil pelaksanaan tugas, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil keberatan dengan melampirkan bukti pendukung. (3) Pejabat Penanggungjawab wajib MEMUTUSKAN dalam bentuk surat persetujuan atau penolakan terhadap banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya banding. (4) Keputusan Pejabat Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 30

Dalam hal keputusan keberatan atau banding Pegawai diterima melebihi waktu pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berjalan maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sampai dengan akhir bulan berjalan atau diakumulasikan pada pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Koreksi

Penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 dikecualikan bagi Pegawai yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus dan akan diatur tersendiri oleh Pimpinan Satuan Kerja.

Pasal 35

Koreksi

Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima pada Jabatan terakhir.

Pasal 36

Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian Produktivitas Kerja sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 37

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dibayarkan kembali Tunjangan Kinerjanya sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan penghitungan Penilaian Kinerja terhitung mulai sejak ditetapkan kembali pengangkatan dalam Jabatan.

Pasal 38

(1) Plt. atau Plh. diberikan Tunjangan Kinerja tambahan. (2) Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender. (3) Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya; b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya; dan d. Pelaksana bawahan dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai: a. pengurangan Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin Kerja karena terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengganti jam kerja dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir Elektronik pada saat masuk kerja; b. pengurangan Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin Kerja karena pulang kerja sebelum waktunya atau tidak mengisi Dafta Hadir Elektronik pada saat pulang kerja; c. format laporan pelaksanaan tugas; d. format surat permohonan izin/pemberitahuan; dan e. format surat pembatalan daftar hadir. sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37