PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2019 tentang PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 34 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan perguruan tinggi kedinasan dipimpin oleh rektor, sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Lulusan IPDN adalah praja yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi kepamongprajaan yang telah dilantik dan diwisuda oleh PRESIDEN atau pejabat negara lain yang ditunjuk. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai keseluruhan akhir purna praja yang memuat aspek pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 8. Instansi Penempatan adalah seluruh instansi yang mendapatkan alokasi penempatan PNS. 9. Penempatan PNS adalah penentuan tempat tugas PNS pada Instansi Pusat dan Intansi Daerah secara lintas provinsi. 10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah dan antar- Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta atas permintaan sendiri. 11. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan. 12. Orientasi Tugas adalah pengenalan tugas calon PNS pada Instansi Daerah dan Instansi Pusat untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai PNS. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2019 tentang PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16