PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

PERMEN Nomor 32 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 3. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. 4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. 5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. 6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. 7. Tim Penilai Angka Kredit Pol PP yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP. 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP untuk pembinaan karir yang bersangkutan. 9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP. 10. Pengembangan Kompetensi Pol PP adalah pengembangan kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi Pol PP atau analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pol PP. 11. Pengembangan Kompetensi Teknis Pol PP adalah diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi umum dan/atau kompetensi inti Pol PP sesuai dengan standar kompetensi bagi aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas pada Sat Pol PP. 12. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pol PP adalah diklat yang dilaksanakan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional Pol PP untuk meningkatkan kompetensi Pol PP sesuai dengan analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi pejabat fungsional Pol PP yang melaksanakan tugas pada Sat Pol PP. 13. Diklat Fungsional adalah diklat yang wajib diikuti oleh pejabat Fungsional Pol PP untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan fungsional jenjang terampil dan jenjang ahli serta yang akan naik dalam jabatan dari Pol PP jenjang terampil menjadi Pol PP jenjang ahli. 14. Surat Tanda Tamat Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disingkat STTPK adalah surat tanda lulus bagi aparatur sipil negara yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi. 15. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh seorang Pol PP. 16. Perangkat Pembelajaran adalah dokumen standar pembelajaran atau kurikulum yang menjadi buku pegangan penyelenggara, fasilitator dan peserta yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pengembangan kompetensi urusan pemerintahan dalam negeri. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 18. Instansi Pembina adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 3

Koreksi

(1) Penilaian Jabatan Fungsional Pol PP dilakukan untuk penetapan Angka Kredit dan kegiatan lainnya. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai untuk: a. Tim Penilai pusat oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atau Direktur Pol PP dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri; b. Tim Penilai provinsi oleh Kepala Satpol PP provinsi; dan c. Tim Penilai kabupaten/kota oleh Kepala Satpol PP kabupaten/kota. (4) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas nama Menteri untuk Tim Penilai pusat; b. keputusan gubernur yang ditandatangani sekretaris daerah provinsi atas nama gubernur untuk Tim Penilai provinsi; dan c. keputusan bupati/wali kota yang ditandatangani sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk Tim Penilai kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas, Tim penilai membentuk sekretariat Tim Penilai. (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.

Pasal 5

(1) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai. (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh: a. Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat atau Kepala Sub Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pol PP untuk pusat; b. Sekretaris Pol PP provinsi untuk provinsi; dan c. Sekretaris Pol PP kabupaten/kota untuk kabupaten/kota.

Pasal 6

(1) Tugas sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. mengadministrasikan setiap usulan penetapan Angka Kredit Pol PP; b. meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK yang disampaikan oleh Pol PP; c. menyampaikan DUPAK kepada Tim Penilai; d. membuat jadwal rapat pleno Tim penilai; e. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai; f. menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai; g. membuat naskah keputusan penetapan Angka Kredit; h. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pol PP; dan i. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditandatangani oleh ketua Tim Penilai dan disampaikan kepada: a. Menteri selaku Pembina Jabatan Fungsional Pol PP, untuk Tim Penilai pusat; b. gubernur, untuk Tim Penilai provinsi; dan c. bupati/wali kota, untuk Tim Penilai kabupaten/kota.

Pasal 7

Penilaian Angka Kredit Pol PP yang dilakukan Tim Penilai pusat, meliputi: a. mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK Pol PP Madya Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan b. melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 8

(1) Tim Penilai Pusat melakukan penilaian, melalui tahapan: a. menerima DUPAK dari sekretariat Tim Penilai pusat; b. melakukan pembahasan DUPAK; c. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah Tim Penilai ditambah 1 (satu) dan menandatangani berita acara hasil rapat pleno; d. menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada sekretariat Tim Penilai untuk penyiapan naskah surat penetapan Angka Kredit; dan e. menyampaikan surat penetapan Angka Kredit kepada sekretaris daerah provinsi melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi atau nama lainnya atau sekretaris daerah kabupaten/kota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya. (2) Surat penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atau Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Penilaian Angka Kredit Pol PP yang dilakukan Tim Penilai provinsi, meliputi: a. mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan daerah provinsi; dan b. melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 10

(1) Tim Penilai provinsi melakukan penilaian, melalui tahapan: a. menerima DUPAK dari sekretariat Tim Penilai provinsi; b. melakukan pembahasan DUPAK; c. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah Tim Penilai ditambah 1 (satu) dan menandatangani berita acara hasil rapat pleno; dan d. menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada sekretariat Tim Penilai provinsi untuk penyiapan naskah surat penetapan Angka Kredit. (2) Surat penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit Pol PP yang dilakukan Tim Penilai kabupaten/kota, meliputi: a. mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK Pol PP pelaksana pemula pangkat pengatur muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP penyelia pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP pertama pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP madya pangkat pembina golongan ruang IV/a di lingkungan daerah kabupaten/kota; dan b. melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 12

(1) Tim Penilai kabupaten/kota melakukan penilaian, melalui tahapan: a. menerima DUPAK dari sekretariat Tim Penilai kabupaten/kota; b. melakukan pembahasan DUPAK; c. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah Tim Penilai ditambah 1 (satu) dan menandatangani berita acara hasil rapat pleno; dan d. menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada sekretariat Tim Penilai kabupaten/kota untuk penyiapan naskah surat penetapan Angka Kredit. (2) Surat penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditandatangani oleh Kepala Satpol PP kabupaten/kota.

BAB IV

PENGEMBANGAN PROFESI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 13

Koreksi

Pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pol PP dilakukan oleh Pol PP jenjang ahli dan Pol PP jenjang terampil.

Pasal 14

Koreksi

Pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pol PP terdiri atas: a. penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang tugas Pol PP; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang tugas Pol PP; c. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis dibidang tugas Pol PP; dan/atau d. kegiatan Pengembangan profesi Pol PP lainnya.

Pasal 15

Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang tugas Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan: a. membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi dibidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang; b. membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan makalah; c. tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, majalah Ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang secara nasional; d. membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan Ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan makalah; e. membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah populer dibidang tugas Pol PP yang disebarluaskan melalui media massa; dan f. menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan Ilmiah dibidang tugas Pol PP pada pertemuan Ilmiah dalam bentuk naskah.

Pasal 16

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi: a. menerjemahkan/menyadur buku di bidang Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, majalah Ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang; b. menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan makalah; dan c. membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan.

Pasal 17

Penyusunan buku pedoman ketentuan pelaksanaan/teknis bidang tugas Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yaitu membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP.

Pasal 18

BAB V

ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENYUSUNAN KURIKULUM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 19

Koreksi

Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, penyusunan kurikulum serta pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP bertujuan untuk: a. memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi Pol PP berdasarkan standar kompetensi atau analisis kebutuhan pengembangan kompetensi Pol PP; b. pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pol PP sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; c. memenuhi persyaratan pengembangan karir dan profesi serta jabatan bagi Pejabat Fungsional Pol PP sesuai dengan jenjang jabatan; dan d. meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Pol PP dalam pelaksanaan tugas Pol PP di daerah.

Pasal 20

Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP merupakan analisis kesenjangan kompetensi untuk merumuskan kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai dasar penentuan jenis dan/atau jenjang pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh Jabatan Fungsional Pol PP.

Pasal 21

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan teknis Jabatan Fungsional Pol PP. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kurikulum untuk jenjang keterampilan dan jenjang keahlian. (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP.

Pasal 22

Jenis Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP terdiri atas: a. diklat fungsional; dan b. pengembangan kompetensi teknis lainnya.

Pasal 23

(1) Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas: a. diklat fungsional jenjang keterampilan; b. diklat fungsional jenjang keahlian; dan c. diklat fungsional naik jabatan dari keterampilan ke keahlian. (2) Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi pejabat Fungsional Pol PP jenjang keterampilan, jenjang keahlian dan naik jabatan dari keterampilan ke keahlian.

Pasal 24

(1) Perangkat pembelajaran diklat fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disusun berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP. (2) Pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri.

Pasal 25

(1) Pengembangan Kompetensi Teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, antara lain terdiri atas: a. kursus; b. penataran; c. seminar; d. lokakarya/workshop; e. bimtek; f. pembelajaran elektronik; g. pembelajaran jarak jauh; h. magang; i. pelatihan dalam jabatan; j. pembekalan/orientasi tugas; dan k. pendalaman tugas. (2) Pengembangan Kompetensi Teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan bagi pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan teknis dan penilaian Angka Kredit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Materi Pengembangan Kompetensi Teknis lainnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan teknis tugas Pol PP di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. (4) Materi Pengembangan Kompetensi Teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/kota kepada instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (5) Instansi pembina melakukan evaluasi materi Pengembangan Kompetensi Teknis Pol PP. (6) Hasil evaluasi materi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/kota.

Pasal 26

(1) Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi oleh: a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri; b. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; c. Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kementerian Dalam Negeri; d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi atau sebutan lain; dan e. Satpol PP provinsi dan/atau kabupaten/kota. (2) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dan huruf e, dalam melaksanakan Pengembangan kompetensi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 28

Metode pembelajaran pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP, antara lain tatap muka dan/atau pembelajaran elektronik/pembelajaran jarak jauh praktek/simulasi.

Pasal 29

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diselenggarakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. monitoring dan evaluasi; dan d. pelaporan.

Pasal 30

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, disusun berdasarkan jenis Pengembangan Kompetensi. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perangkat pembelajaran bagi jabatan fungsional jenjang keterampilan dan keahlian berdasarkan jenis Pengembangan Kompetensi.

Pasal 31

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berpedoman pada buku pegangan penyelenggara Pengembangan Kompetensi.

Pasal 32

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi meliputi: a. peserta; b. materi pembelajaran; c. fasilitator/nara sumber; d. metode pembelajaran; e. penyelenggara; dan f. fasilitas pendukung. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang sedang dilaksanakan. (3) Khusus diklat fungsional hasil monitoring dan evaluasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi persyaratan untuk penetapan peserta lulus atau tidak lulus. (4) Peserta dinyatakan lulus dengan nilai paling sedikit 60 (enam puluh) dan peserta dinyatakan tidak lulus dengan nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Pasal 33

(1) Pelaporan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, disampaikan panitia kepada kepala unit kerja paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan tindak lanjut serta penutup.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Jenis Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP terdiri atas: a. diklat fungsional; dan b. pengembangan kompetensi teknis lainnya.

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Metode pembelajaran pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP, antara lain tatap muka dan/atau pembelajaran elektronik/pembelajaran jarak jauh praktek/simulasi.

Pasal 29

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diselenggarakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. monitoring dan evaluasi; dan d. pelaporan.

Pasal 30

Pasal 31

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berpedoman pada buku pegangan penyelenggara Pengembangan Kompetensi.

Pasal 32

Pasal 33

(1) Kegiatan pengembangan profesi Pol PP lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan unsur pengembangan profesi. (2) Kegiatan pengembangan profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelaksanaan studi banding di bidang Pengembangan Pol PP; b. bimbingan teknis/pelatihan di kantor sendiri; c. ekspose hasil penegakan Perda; d. jambore Pol PP; dan e. kelompok kerja. (3) Pelaksanaan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan penilaian berupa Angka Kredit 0,20 (nol koma dua puluh), dalam bentuk laporan dan bukti fisik laporan tertulis. (4) Bimbingan teknis/Pelatihan di kantor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan peranan yaitu: a. narasumber/pembahas dengan penilaian berupa Angka Kredit 1,00 (satu koma nol) dalam bentuk dan bukti fisik berupa sertifikat; b. moderator dengan penilaian berupa Angka Kredit 0,75 (nol koma tujuh lima) dalam bentuk dan bukti fisik berupa sertifikat; dan c. peserta dengan penilaian berupa Angka Kredit 0,50 (nol koma lima puluh) dalam bentuk dan bukti fisik berupa sertifikat. (5) Ekspose hasil penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan peranan: a. narasumber/pembahas dengan penilaian berupa Angka Kredit 1,00 (satu koma nol) dalam bentuk laporan dan bukti fisik berupa laporan hasil ekspose; dan b. moderator dengan penilaian berupa Angka Kredit 0,50 (nol koma lima puluh) dalam bentuk laporan dan bukti fisik berupa laporan hasil ekspose. (6) Pelaksanaan jambore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan penilaian berupa Angka Kredit 0,50 (nol koma lima puluh), dalam bentuk laporan dan bukti fisik laporan tertulis. (7) Pelaksanaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan peranan yaitu: a. ketua dengan penilaian berupa Angka Kredit 1,00 (satu koma nol) dalam bentuk dan bukti fisik berupa surat keterangan dan laporan; dan b. anggota dengan penilaian berupa Angka Kredit 0,75 (nol koma tujuh lima) dalam bentuk dan bukti fisik berupa surat keterangan dan laporan.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36