PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

PERMEN Nomor 32 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

Pasal 2

Koreksi

(1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD. (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 yang dimuat dalam rancangan RKP Tahun 2018. (2) Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2018 dan perubahan RKPD Tahun 2018 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2018 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. (2) Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

(1) Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2018 kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. (2) Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Penyampaian Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan melampirkan: a. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RKPD Tahun 2018; b. berita acara kesepakatan hasil musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2018; dan c. laporan hasil review APIP terhadap RKPD Tahun 2018.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9