PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERMEN Nomor 28 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) PKK dalam melaksanakan kegiatan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Nasional. (2) Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan. a. Pembina : Menteri Dalam Negeri b. Penanggung jawab : Ketua Umum TP PKK c. Ketua : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Sekretaris : Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan e. Anggota : Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terkait dan Pengurus TP PKK. (3) Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan tugas: a. menyusun program dan rencana kegiatan tertib administrasi kependudukan nasional; b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait; dan c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan.

Pasal 8

(1) PKK dalam melaksanakan kegiatan tertib administrasi kependudukan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan. a. Pembina : Gubernur b. Penanggung jawab : Ketua TP PKK Provinsi c. Ketua : Sekretaris Daerah d. Sekretaris : Kepala Biro/Kepala Dinas yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil e. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Pengurus TP PKK Provinsi. (3) Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melaksanakan tugas: a. menyusun program dan rencana kegiatan tertib administrasi kependudukan provinsi; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan Instansi/Lembaga Vertikal di Provinsi; dan c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan.

Pasal 10

(1) PKK dalam melaksanakan kegiatan tertib administrasi kependudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota. (2) Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan. a. Pembina : Bupati/Walikota b. Penanggung jawab : Ketua TP PKK Kabupaten/Kota c. Ketua : Sekretaris Daerah d. Sekretaris : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil www.djpp.kemenkumham.go.id e. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota terkait dan Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota. (3) Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 11

Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaksanakan tugas: a. menyusun program dan rencana kegiatan tertib administrasi kependudukan Kabupaten/Kota; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota; c. melakukan monitoring dan evaluasi di kecamatan dan kelurahan/desa; dan d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Nasional, Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Provinsi, dan Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota berpedoman pada Buku Panduan Kader PKK Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. (2) Buku Panduan Kader PKK Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

Pasal 18