PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2012 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALON DAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA

PERMEN Nomor 26 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau kota di bawah kecamatan. 5. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 6. Calon Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagi pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 7. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah yang layak. 8. Purna TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang bekerja dari luar negeri dan sudah menyelesaikan kontrak kerja sesuai dengan perjanjian kerja. 9. Pemberdayaan Masyarakat yang akan menjadi Calon TKI adalah suatu kegiatan penyiapan masyarakat untuk menjadi calon TKI melalui penyebarluasan informasi secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat yang akan menjadi calon TKI. 10. Pemberdayaan Masyarakat Purna TKI adalah suatu kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat purna TKI melalui penyebarluasan informasi untuk kegiatan kewirausahaan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan. 11. Penyuluhan umum Calon TKI dan penyuluhan teknis Calon TKI adalah proses penyebarluasan informasi yang dilakukan dengan cara mengembangkan sumber daya manusia yang ada, agar mempunyai pemahaman tentang kemampuan dan keterampilan baik manajemen maupun teknis ketenagakerjaan. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 13. Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Balai PMD adalah unit pelaksana teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALON DAN PURNA TKI

Pasal 3

Koreksi

(1) Bupati/walikota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat: a. yang akan menjadi calon TKI; b. calon TKI; c. TKI; dan d. purna TKI. (2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi calon TKI dan Purna TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat. (3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat calon TKI dan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui: a. koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal; b. sosialisasi kepada pemerintah desa/kelurahan; c. peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan; d. bimbingan teknis kepada pemerintah desa/kelurahan; e. penyediaan sarana dan prasarana; f. penyusunan rencana kerja; g. penguatan kelembagaan masyarakat; dan h. penyuluhan umum dan penyuluhan teknis kepada masyarakat.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi calon TKI, melakukan identifikasi dan pendataan masyarakat serta penyuluhan masyarakat yang akan menjadi calon TKI. (2) Pendataan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. alamat; d. jenis kelamin; e. agama; f. status; g. pendidikan terakhir; h. riwayat kesehatan; i. nilai penghasilan/kekayaan/standar hidup; j. riwayat pekerjaan; dan k. keahlian/ketrampilan. (3) Identifikasi dan pendataan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 6

(1) Penyuluhan masyarakat yang akan menjadi calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi penyuluhan umum dan penyuluhan teknis. (2) Penyuluhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan umum; b. informasi hak dan kewajiban; c. informasi pengalaman; d. informasi nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan dan murah senyum yang menjadi ciri khas budaya bangsa INDONESIA; e. informasi, motivasi, dan pengetahuan guna menunjang kesejahteraan sosial; dan f. informasi Unit Pengaduan Masyarakat. (3) Penyuluhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. situasi dan kondisi kerja negara tujuan; b. adat istiadat, agama, dan sosial budaya negara tujuan; c. bahasa negara tujuan; d. peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan; e. dokumen; dan f. pengetahuan dan ketrampilan teknis jenis pekerjaan.

Pasal 7

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui: a. bimbingan; b. tatap muka; c. media elektronik; d. media cetak. (2) Penyuluhan dapat dilakukan di Balai Desa, Balai PMD, POSYANDU, dan atau tempat lain yang memadai di fasilitasi oleh SKPD yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 8

Pemberdayaan masyarakat purna TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui: a. koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal; b. sosialisasi kepada pemerintah desa/kelurahan; c. peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan; d. bimbingan teknis kepada pemerintah desa/kelurahan; e. penyediaan sarana dan prasarana; f. penyusunan rencana kerja; g. penguatan kelembagaan masyarakat; dan h. penyuluhan umum dan penyuluhan teknis kepada masyarakat.

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat purna TKI melakukan: a. identifikasi dan pendataan masyarakat; b. penyuluhan purna TKI; dan c. pemberian arahan, pembimbingan dan pembinaan pembentukan usaha mandiri atau kelompok usaha bersama. (2) Pendataan masyarakat purna TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. alamat; d. jenis kelamin; e. agama; f. status; g. pendidikan terakhir; h. riwayat kesehatan; i. nilai penghasilan/kekayaan/standar hidup; j. riwayat pekerjaan; dan k. keahlian/ketrampilan. (3) Penyuluhan masyarakat kepada Purna TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dengan memberikan: a. materi mengenai pengelolaan keuangan usaha; b. materi mengenai kewirausahaan; c. informasi pencegahan terhadap pungutan liar di desa, eksploitasi pemerintah setempat, surat perjanjian kontrak kerja, mental, fisik, psikologis, dokumen-dokumen pribadi ketenagakerjaan, hak cuti yang di ganti dengan uang.

Pasal 10

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan melalui: a. bimbingan; b. tatap muka; c. media elektronik; dan d. media cetak. (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Balai Desa, Balai PMD, POSYANDU, dan atau tempat lain yang memadai di fasilitasi oleh SKPD yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2012 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALON DAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17