Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 22 Tahun 2011 TANGGAL : 23 Mei 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 I.
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2014, pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya INDONESIA yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi INDONESIA 2014.
Terkait dengan agenda pembangunan nasional, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, diantaranya:
1. penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi;
2. percepatan pengurangan kemiskinan;
3. peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
4. peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan
5. implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan.
RKP Tahun 2012 sebagai implementasi RPJMN masih tetap bertumpu pada 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah. Sinergitas pusat-daerah harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (1) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA, (2) potensi strategis di setiap wilayah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah (4) rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (5) keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.
Prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu:
1. reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. ketahanan pangan;
6. infrastruktur;
7. iklim investasi dan usaha;
8. energi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
9. lingkungan hidup dan bencana;
10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;
11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014.
Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan melalui: Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, serta Klaster 4 (keempat) Program Pro Rakyat.
Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pemerintah provinsi harus berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2012 dan RKP tahun 2012. Untuk pemerintah kabupaten/kota harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota Tahun 2012, dan memperhatikan RKPD provinsi Tahun 2012 serta RKP Tahun 2012. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2012 dengan program dan kegiatan dalam RKP Tahun 2012, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
Hasil sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam tabel 1 tentang Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan Prioritas Pembangunan Nasional, yang disampaikan bersamaan dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Tabel 1.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional No Prioritas Nasional Anggaran Dalam Rancangan APBD JUMLAH Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 1 2 3 4 5=3+4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
Pendidikan;
Kesehatan;
Penanggulangan Kemiskinan;
Ketahanan Pangan;
Infrastruktur;
Iklim Investasi dan Usaha;
Energi;
Lingkungan Hidup dan Bencana;
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik;
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi;
Prioritas Lainnya:
a. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b. Bidang Perekonomian;
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
II.
PRINSIP PENYUSUNAN APBD Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 harus didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD;
4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat;
www.djpp.kemenkumham.go.id
5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
III.
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan UNDANG-UNDANG 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
3) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
4) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
5) Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.
6) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
7) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada www.djpp.kemenkumham.go.id
akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
8) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
b. Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran
2010. 2) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2010.
3) Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU karena memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif sama atau lebih besar dari alokasi dasar berdasarkan penerapan formula murni DAU, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD Tahun Anggaran 2012, termasuk untuk kenaikan gaji pokok dan gaji ketiga belas.
4) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012.
Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
5) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan gubernur.
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
2012. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana www.djpp.kemenkumham.go.id
penyesuaian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
2) Penganggaran dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah, didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2011, dengan memperhatikan realisasi dana otonomi khusus dan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2010. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran untuk dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah, ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
3) Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2010, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2011, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
4) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan.
Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan.
5) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain www.djpp.kemenkumham.go.id
Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.
2. Belanja Daerah Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah MENETAPKAN target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
a. Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2012 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2012.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan sebagaimana tersebut di atas, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Belanja Bunga Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2012 www.djpp.kemenkumham.go.id
3) Belanja Subsidi Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4) Belanja Hibah a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
b) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, Mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
d) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.
Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran, kecuali pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/kabupaten/kota dan Panita Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.
e) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
f) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
g) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
5) Belanja Bantuan Sosial a) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.
b) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
c) Dalam MENETAPKAN kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6) Belanja Bagi Hasil Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada www.djpp.kemenkumham.go.id
pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2011, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2011 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
7) Belanja Bantuan Keuangan a) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.
Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
c) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.
d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor www.djpp.kemenkumham.go.id
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8) Belanja Tidak Terduga Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2010 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2012, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
b. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
2) Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3) Belanja Barang dan Jasa a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
www.djpp.kemenkumham.go.id
b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi PRESIDEN Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/ bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.
f) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
g) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.
4) Belanja Modal a) Penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya diprioritaskan sesuai Peraturan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
b) Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang www.djpp.kemenkumham.go.id
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
3. Pembiayan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2011.
2) Dalam MENETAPKAN anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD www.djpp.kemenkumham.go.id
dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank INDONESIA.
4) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus MENETAPKAN terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur: tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.
5) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai.
7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
IV.
TEKNIS PENYUSUNAN APBD Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2012, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penetapan APBD tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 www.djpp.kemenkumham.go.id
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2011. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2012 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, paling lambat tanggal 30 Nopember 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:
Tabel 2.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD NO URAIAN WAKTU LAMA
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah Minggu 1 bulan Juni 1 minggu
3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD Pertengahan bulan Juni 6 minggu
4. KUA dan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD Akhir bulan Juli
5. Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu
6. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD Awal Agustus sampai dengan akhir September 7 minggu
7. Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan www.djpp.kemenkumham.go.id
NO URAIAN WAKTU LAMA
9. Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan kepala daerah Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
10. Hasil evaluasi Rancangan APBD 15 hari kerja (bulan Desember)
11. Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Paling Lambat Akhir Desember (31 Desember)
2. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2012 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2012 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
3. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait.
PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.
4. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Substansi Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola KEuangan Daerah (SKPKD) memuat prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dokumen lainnya sebagaimana lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
6. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
7. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
8. Dalam kolom penjelasan penjabaran APBD diisi lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung, sedangkan khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, agar mencantumkan sumber pendanaan dalam kolom penjelasan penjabaran APBD.
9. Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu I Oktober 2011, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan paling lambat tanggal 30 Nopember 2011, maka kepala daerah harus menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga proses kesinambungan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan realitas politik di daerah.
Dalam hal kepala daerah MENETAPKAN peraturan kepala daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai dasar pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kepala daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2012.
c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2011.
10. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima oleh DPRD, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 298 ayat (1) dan Pasal 301 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 belum mendapatkan persetujuan bersama, kepala daerah dapat MENETAPKAN pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dengan peraturan kepala daerah.
Terkait dengan uraian tersebut di atas, pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 harus dilakukan setelah penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September 2012, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:
Tabel 3.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD NO URAIAN WAKTU LAMA
1. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD Minggu pertama Agustus _
2. Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Minggu kedua Agustus 7 hari
3. Pedoman Penyusunan RKA- SKPD Perubahan APBD Minggu ketiga Agustus _ www.djpp.kemenkumham.go.id
NO URAIAN WAKTU LAMA
4. Penyampaian Raperda APBD berserta lampiran kepada DPRD Minggu kedua September _
5. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda Perubahan APBD Akhir September (3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir) _
6. Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/ gubernur untuk dievaluasi 3 hari kerja
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang hasil evaluasi PAPBD Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2012 Pertengahan Oktober 15 hari kerja
8. Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi dan dianggap sesuai dengan ketentuan Pertengahan Oktober _
9. Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi Minggu ke-III Oktober 7 hari kerja 10 Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan penyempurnaan Minggu ke-IV Oktober (setelah pemberitahuan untuk penyempurnaan sesuai hasil evaluasi) 7 hari kerja 11 Pencabutan Raperda PAPBD Minggu ke-I Nopember 7 hari kerja 12 Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD Minggu ke-III Oktober (setelah P-APBD disahkan) 3 hari kerja
11. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota/desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut tidak cukup waktu sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012.
12. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah www.djpp.kemenkumham.go.id
tentang APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005.
13. Rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah wajib dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 188 UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 303, dan Pasal 306 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi harus melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang permasalahan pemerintah kabupaten/kota yang MENETAPKAN APBD Tahun Anggaran 2012 tanpa terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Gubernur dan tindak lanjut atas permasalahan tersebut dalam rangka penguatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah.
V.
HAL-HAL KHUSUS LAINNYA Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2012, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :
1. Pemerintah daerah yang belum MENETAPKAN peraturan daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harus segera MENETAPKAN peraturan daerah dimaksud untuk dijadikan dasar pemungutan pendapatan asli daerah yang bersumber dari BPHTB. Dalam hal pemerintah daerah belum MENETAPKAN Peraturan Daerah tersebut, maka pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pemungutan BPHTB dimaksud.
2. Penggunaan DBH Cukai diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
4. Daerah Otonom Baru
a. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah otonom baru, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota induk melakukan pembinaan secara intensif melalui fasilitasi penyusunan Rancangan APBD, dan dukungan pendanaan melalui pemberian hibah/bantuan keuangan yang besarnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
b. Penyediaan dana hibah/bantuan keuangan bagi daerah otonom baru oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota induk dilakukan www.djpp.kemenkumham.go.id
setiap tahun dalam APBD sesuai dengan amanat UNDANG-UNDANG tentang pembentukan daerah otonom baru yang bersangkutan.
5. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama.
6. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
7. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar pemerintah daerah menggunakannya untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang. Apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.
8. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :
a. MENETAPKAN peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
c. ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah MENETAPKAN perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.
9. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10.Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja www.djpp.kemenkumham.go.id
perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
11. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
c. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
d. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 bulan.
12. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
a. Kepala Daerah MENETAPKAN kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
13. Dalam hal terdapat sisa belanja Hibah Pemilukada kepada KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota, maka KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mengembalikan/menyetorkan ke kas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk tertib pengembalian sisa belanja hibah pemilukada agar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera meminta kepada KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota menyetorkan ke kas daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada.
14. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi.
15. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Oleh karena itu, suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
16. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Dalam rangka penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD agar biaya perjalanan dinasnya diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.
Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
18. Dalam hal kepala daerah dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan sementara atau tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Kepala Daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama, termasuk penyampaian rancangan APBD kepada DPRD.
19. Sejalan dengan amanat Pasal 6 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai objek Pajak Daerah, seperti PKB dan BBN- KB, agar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menganggarkan pada masing- masing SKPD yang bersangkutan guna pembayaran beban pajak tersebut, termasuk diperhitungkan anggaran untuk pembayaran beban pajak untuk pengadaan kendaraan bermotor baru oleh SKPD yang bersangkutan.
20. Dalam Pasal 69 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis dibidang layanan umum, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam pola pengelolaan keuangan BLUD, pemerintah daerah memperhatikan antara lain sebagai berikut:
a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Khusus bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar memperhatikan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumen administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK- BLUD.
b. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
b. konsolidasi RBA dengan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sampai pada jenis belanja; dan
c. sistem informasi keuangan untuk BLUD, agar dibuat format tersendiri.
c. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, pelaksanaan anggaran tetap mempergunakan RKA/DPA-SKPD sampai tahun anggaran berkenaan berakhir, untuk selanjutnya mempergunakan RBA/DPA-BLUD.
21. Dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pengganti PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2005, maka pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2012 untuk mendanai kegiatan penyempurnaan beberapa regulasi yang terkait, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
22. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar sembilan tahun, yang penggunaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
23. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat
(2) UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
24. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 dengan kebijakan nasional, antara lain:
a. Program pencapaian MDGs, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
b. Program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia dan pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
c. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 2010, sebagaimana diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2011;
d. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan PRESIDEN Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
e. PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian, dapat diberikan tunjangan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian.
f. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia INDONESIA Tahun 2011-2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia INDONESIA Tahun 2011-2014.
MENTERI DALAM NEGERI, www.djpp.kemenkumham.go.id
GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id