PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

PERMEN Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 7. Satuan Kerja Pusat yang selanjutnya disebut Satker Pusat adalah unit organisasi Eselon I pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri. 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri. 9. Sekretaris Jenderal adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 10. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri. 11. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri. 12. Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara. 13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 14. Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 15. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. 16. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.

BAB II

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. (2) Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan urusan pemerintahan umum kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pelimpahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi.

Pasal 3

(1) Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota. (2) Penugasan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. (2) Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. (3) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada RKP dan Renja K/L.

Pasal 6

(1) Rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan pada Program Bina Administrasi Kewilayahan. (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. Program Bina Administrasi Kewilayahan; dan b. Program Bina Pembangunan Daerah. (3) Rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Renja-K/L, RKA-K/L dan DIPA.

Pasal 8

(1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; b. MENETAPKAN dan menyiapkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah. (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Dalam hal Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi.

Pasal 14

Koreksi

Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 15

Penetapan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur menunjuk dan MENETAPKAN KPA pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan, penetapan KPA pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan didelegasikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota. (2) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Pasal 18

(1) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, tidak terikat periode tahun anggaran. (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pergantian pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

Pasal 19

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 memiliki tugas dan wewenang meliputi: a. MENETAPKAN PPK; b. MENETAPKAN PPSPM; c. MENETAPKAN pejabat pengadaan barang/jasa; d. MENETAPKAN panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan; e. MENETAPKAN panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; f. MENETAPKAN rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana; g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara; h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan k. menyusun laporan keuangan. (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyusun laporan barang milik negara perolehan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 20

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (2) Tanggungjawab pelaksanaan fisik dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal 21

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA dapat melakukan perubahan anggaran. (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Satker Pusat. (3) Tata cara pelaksanaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran. (2) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Kepala Satker Pusat atas nama Menteri MENETAPKAN Keputusan Menteri mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Menteri diundangkan. (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Keputusan Menteri ditetapkan.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32