PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

PERMEN Nomor 2 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Pasal 4

(1) Kepala Desa MENETAPKAN SPM Desa. (2) SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Koreksi

SPM Desa antara lain meliputi: a. penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan; b. penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan; c. pemberian surat keterangan; d. penyederhanaan pelayanan; dan e. pengaduan masyarakat.

Pasal 6

(1) Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi: a. persyaratan teknis; b. mekanisme; c. penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses; d. biaya dan waktu perizinan dan non perizinan; dan e. tata cara penyampaian pengaduan. (2) Penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan dan media lain yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. (3) Tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain meliputi: a. data dan informasi administrasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan; dan b. data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa. (2) Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib pelaporan. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan, kepastian data luas kepemilikan tanah, dan penetapan keputusan Kepala Desa tentang Sketsa Kepemilikan Tanah.

Pasal 8

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait dalam kedudukannya sebagai instansi penyelenggara pelayanan. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara pelayanan dijadikan sumber data dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

(1) Pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dari Pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW. (3) Dalam hal persyaratan untuk proses suatu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam proses suatu pelayanan. (4) Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam 1 (satu) hari. (5) Dalam hal pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, Camat melakukan pembinaan.

Pasal 10

(1) Dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Desa menggunakan tata naskah dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum MENETAPKAN Tata Naskah Dinas untuk Desa, Bupati/Wali kota MENETAPKAN Tata Naskah Dinas untuk Desa dengan Peraturan Bupati/Wali kota.

Pasal 11

(1) Penyederhanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan penugasan. (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. (3) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan: a. kemampuan sumber daya manusia di Desa; b. selektifitas dalam pelaksanaan; dan c. sarana dan prasarana pendukung. (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain: a. tempat/loket pendaftaran; b. tempat pemasukan berkas dokumen; c. tempat pembayaran; d. tempat penyerahan dokumen; e. tempat pelayanan pengaduan; f. ruang tunggu; dan g. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 12

(1) Persyaratan penetapan Desa-Desa yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta penetapan SPM Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Wali kota. (2) Peraturan Bupati/Wali kota tentang SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: a. jenis pelayanan; b. persyaratan pelayanan; c. proses atau prosedur pelayanan; d. pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan; e. petugas pelayanan; f. waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan g. biaya pelayanan.

Pasal 13

(1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan sarana umpan balik bagi Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan. (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja. (3) Dalam hal fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari kerja, Camat melakukan pembinaan. (4) Untuk melaksanakan pelayanan fasilitasi pengaduan masyarakat Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

BAB X

Pasal 29