Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan untuk pendukung pelaksanaan kinerja.
3. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
6. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan PRESIDEN lainnya.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen Perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
12. Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disingkat UKE I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berada di lingkungan Kementerian.
13. Unit Kerja Eselon II yang selanjutnya disingkat UKE II adalah Direktorat/Inspektorat/Biro/Pusat/Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berada di lingkungan Kementerian
14. Program adalah instrumen penjabaran kebijakan Kementerian dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa UKE I pada Kementerian sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran Strategis Kementerian yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
17. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Program.
18. Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan.
19. Keluaran yang selanjutnya disebut output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Program, tujuan Program, dan kebijakan.
20. Keluaran Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh UKE I yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Program.
21. Keluaran Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh UKE II/satuan kerja yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan.
22. Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah keluaran riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh UKE II yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu,
dan terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi UKE II dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.
23. Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian output yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan Keluaran Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.
24. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dihasilkan oleh UKE I dalam rangka pencapaian RO.
25. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar rencana Pagu Anggaran yang akan diberikan kepada Kementerian.
26. Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian.
27. Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen Perencanaan yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja, target kinerja, Keluaran, aktivitas, kurun waktu aktivitas akan dilakukan, dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai Keluaran.
28. Rincian Anggaran Biaya adalah rincian biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian Keluaran.
29. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai dari kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.
30. Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau yang disebut Indikator Kinerja Utama Kementerian adalah alat ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis, baik berupa kuantitatif atau kualitatif.
31. Indikator Kinerja Program atau yang disebut Indikator Kinerja Utama UKE I adalah alat ukur yang menggambarkan keberhasilan UKE I dalam pencapaian Sasaran Program, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
32. Indikator Kinerja Kegiatan atau yang disebut Indikator Kinerja Utama UKE II adalah alat ukur yang menggambarkan keberhasilan UKE II dalam pencapaian
Sasaran Kegiatan, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
33. Indikator Keluaran Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Keluaran Program, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
34. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
35. Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kinerja yang selanjutnya disebut SIRIKA adalah aplikasi yang bersifat web based.
36. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data Perencanaan, Penganggaran, dan informasi kinerja Kementerian.
37. Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan antara Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dalam rangka penyusunan atau perubahan Renja Kementerian.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
39. Pimpinan UKE I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
40. Tahun Rencana adalah tahun Perencanaan.
41. Tahun Berjalan adalah 1 (satu) tahun sebelum tahun Perencanaan.
42. Hari adalah hari kerja.
(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan Pimpinan UKE I menyusun dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan.
(2) Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan Kementerian dan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Renstra Kementerian dan Renstra UKE I.
(3) Sistematika dokumen Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Renstra Kementerian disusun bersamaan dengan Renstra UKE I.
(5) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional sesuai dengan tugas dan fungsi.
(6) Penyusunan Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
a. penyusunan rancangan teknokratik;
b. penyusunan rancangan Renstra Kementerian; dan
c. penetapan Renstra Kementerian.
(7) Penyusunan Renstra UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
a. penyusunan rancangan Renstra UKE I; dan
b. penetapan Renstra UKE I.
(8) Rancangan Renstra UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan untuk dilakukan pembahasan.
(9) Pembahasan rancangan Renstra UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk menilai:
a. sinkronisasi dan sinergi antara tujuan dan sasaran rancangan Renstra UKE I dengan tujuan dan sasaran rancangan Renstra Kementerian;
b. kesesuaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam rancangan Renstra UKE I dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam rancangan Renstra Kementerian;
c. kepastian Prioritas Nasional dalam rancangan Renstra Kementerian telah dimuat dalam rancangan Renstra UKE I;
d. kesesuaian kerangka pendanaan anggaran dan kerangka regulasi dalam rancangan Renstra UKE I dengan kerangka pendanaan anggaran dan kerangka regulasi dalam rancangan Renstra Kementerian; dan
e. keselarasan kinerja UKE I dengan kinerja UKE I lainnya.
(10) UKE I melakukan penyempurnaan rancangan Renstra UKE I menjadi rancangan akhir Renstra UKE I berdasarkan hasil pembahasan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
Pasal 3
Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan tahapan penyusunan Rancangan Renstra UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Rancangan akhir Renstra UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) ditetapkan menjadi Renstra UKE I oleh Pimpinan UKE I atas nama Menteri dalam bentuk
Keputusan Menteri paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Renstra Kementerian.
Pasal 5
(1) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perubahan Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti perubahan Renstra UKE I dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 6
(1) Perencanaan dan Penganggaran Tahunan meliputi:
a. Perencanaan Program/Kegiatan; dan
b. pengalokasian anggaran.
(2) Perencanaan dan Penganggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) periode meliputi:
a. periode I;
b. periode II; dan
c. periode III.
(3) Periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sebelum Pagu Indikatif ditetapkan, tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret.
(4) Periode II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sebelum Pagu Anggaran ditetapkan, tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni.
(5) Periode III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sebelum Pagu Alokasi Anggaran ditetapkan, tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September.
Pasal 7
(1) Perencanaan dan Penganggaran tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. penyusunan Renja UKE I dan Renja Kementerian;
dan
b. penyusunan RKA UKE I dan RKA Kementerian.
(2) Penyusunan RKA UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penelitian dan reviu.
(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan Pimpinan UKE I menyusun dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan.
(2) Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan Kementerian dan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Renstra Kementerian dan Renstra UKE I.
(3) Sistematika dokumen Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Renstra Kementerian disusun bersamaan dengan Renstra UKE I.
(5) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional sesuai dengan tugas dan fungsi.
(6) Penyusunan Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
a. penyusunan rancangan teknokratik;
b. penyusunan rancangan Renstra Kementerian; dan
c. penetapan Renstra Kementerian.
(7) Penyusunan Renstra UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
a. penyusunan rancangan Renstra UKE I; dan
b. penetapan Renstra UKE I.
(8) Rancangan Renstra UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan untuk dilakukan pembahasan.
(9) Pembahasan rancangan Renstra UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk menilai:
a. sinkronisasi dan sinergi antara tujuan dan sasaran rancangan Renstra UKE I dengan tujuan dan sasaran rancangan Renstra Kementerian;
b. kesesuaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam rancangan Renstra UKE I dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam rancangan Renstra Kementerian;
c. kepastian Prioritas Nasional dalam rancangan Renstra Kementerian telah dimuat dalam rancangan Renstra UKE I;
d. kesesuaian kerangka pendanaan anggaran dan kerangka regulasi dalam rancangan Renstra UKE I dengan kerangka pendanaan anggaran dan kerangka regulasi dalam rancangan Renstra Kementerian; dan
e. keselarasan kinerja UKE I dengan kinerja UKE I lainnya.
(10) UKE I melakukan penyempurnaan rancangan Renstra UKE I menjadi rancangan akhir Renstra UKE I berdasarkan hasil pembahasan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
Pasal 3
Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan tahapan penyusunan Rancangan Renstra UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Rancangan akhir Renstra UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) ditetapkan menjadi Renstra UKE I oleh Pimpinan UKE I atas nama Menteri dalam bentuk
Keputusan Menteri paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Renstra Kementerian.
Pasal 5
(1) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perubahan Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti perubahan Renstra UKE I dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Perencanaan dan Penganggaran Tahunan meliputi:
a. Perencanaan Program/Kegiatan; dan
b. pengalokasian anggaran.
(2) Perencanaan dan Penganggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) periode meliputi:
a. periode I;
b. periode II; dan
c. periode III.
(3) Periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sebelum Pagu Indikatif ditetapkan, tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret.
(4) Periode II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sebelum Pagu Anggaran ditetapkan, tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni.
(5) Periode III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sebelum Pagu Alokasi Anggaran ditetapkan, tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September.
Pasal 7
(1) Perencanaan dan Penganggaran tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. penyusunan Renja UKE I dan Renja Kementerian;
dan
b. penyusunan RKA UKE I dan RKA Kementerian.
(2) Penyusunan RKA UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penelitian dan reviu.
Pasal 8
(1) Pimpinan UKE I menyusun Renja UKE 1.
(2) Penyusunan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Renstra UKE I.
(3) Penyusunan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. penyusunan rancangan awal Renja UKE I;
b. penyusunan rancangan Renja UKE 1; dan
c. pemutakhiran rancangan Renja UKE I menjadi Renja UKE I.
Pasal 9
Pasal 10
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan rancangan awal Renja UKE I Tahun Rencana paling lambat minggu kedua Bulan Januari Tahun Berjalan kepada Sekretaris Jenderal untuk dibahas Biro Perencanaan.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan rancangan awal Renja UKE I telah memuat:
a. kegiatan Prioritas Nasional dalam Renstra UKE I;
b. kegiatan prioritas Kementerian;
c. indikator program/kegiatan dalam Renja UKE I sesuai dengan indikator program/kegiatan dalam Renstra UKE I;
d. keberlanjutan Program/Kegiatan;
e. keselarasan Program/Kegiatan antar UKE I; dan
f. proporsional antara belanja non operasional (belanja barang dan belanja modal) terhadap belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang operasional).
(3) UKE I menyempurnakan rancangan awal Renja UKE I berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Hasil penyempurnaan rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Januari Tahun Berjalan.
(5) Rancangan awal Renja UKE I hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinput kedalam Sistem Informasi KRISNA melalui SIRIKA paling lama 2 (dua) minggu setelah dibahas oleh Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 11
(1) Rancangan awal Renja UKE I hasil penyempurnaan menjadi rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
(2) Rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. penetapan Pagu Indikatif UKE I oleh Menteri;
b. kebijakan anggaran sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang Pagu Indikatif; dan
c. Rancangan RKP.
(3) Pimpinan UKE 1 menyampaikan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pagu Indikatif UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4) Rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya.
(5) Biro Perencanaan melaksanakan pembahasan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama UKE I untuk menilai substansi rancangan Renja UKE I telah memuat ketentuan pada ayat (2) dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari setelah penyampaian rancangan Renja UKE I.
Pasal 12
(1) UKE I melakukan penyempurnaan rancangan Renja UKE I berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
(2) Pimpinan UKE I menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal paling lama 2 (dua) Hari setelah pembahasan.
(3) Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan menghimpun hasil penyempurnaan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rancangan Renja Kementerian.
(4) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Renja Kementerian kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan paling lama 2 (dua) Hari setelah penyerahan penyempurnaan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Menteri menyampaikan rancangan Renja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah penetapan pagu indikatif.
Pasal 13
(1) Rancangan Renja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak tahap I.
(2) UKE I menyempurnakan Rancangan Renja UKE I berdasarkan hasil pembahasan dalam Pertemuan Tiga Pihak tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diinput kedalam Sistem Informasi KRISNA melalui SIRIKA paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak tahap I.
Pasal 14
(1) UKE I melakukan pemutakhiran rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dengan berpedoman pada:
a. penetapan Pagu Anggaran UKE I oleh Menteri;
b. kebijakan anggaran sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang Pagu Anggaran; dan
c. RKP.
(2) Pemutakhiran rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pertemuan Tiga Pihak tahap II.
(3) UKE I menyempurnakan hasil pemutakhiran rancangan Renja UKE I dan diinput ke dalam Sistem Informasi KRISNA paling lama 2 (dua) minggu setelah hasil Pertemuan Tiga Pihak tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pimpinan UKE I menandatangani hasil penyempurnaan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Renja UKE I.
Pasal 15
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan Renja UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) kepada Sekretaris Jenderal untuk dihimpun menjadi Renja Kementerian paling lama 1 (satu) Hari setelah ditandatangani oleh Pimpinan UKE I.
(2) Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya.
(3) Sekretaris Jenderal menyampaikan himpunan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Renja Kementerian.
(4) Renja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada Renstra Kementerian.
(5) Tahapan dan tata cara penyusunan Renja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(6) Menteri menyampaikan Renja Kementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 3 (tiga) minggu setelah
Pagu Anggaran ditetapkan oleh Menteri.
BAB 1
Penyusunan Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I dan Rencana Kerja Kementerian
(1) Pimpinan UKE I menyusun Renja UKE 1.
(2) Penyusunan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Renstra UKE I.
(3) Penyusunan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. penyusunan rancangan awal Renja UKE I;
b. penyusunan rancangan Renja UKE 1; dan
c. pemutakhiran rancangan Renja UKE I menjadi Renja UKE I.
(1) Rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memuat Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Keluaran Program, Indikator Keluaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, KRO, indikator KRO, RO, indikator RO, Komponen, lokasi, target, dan pagu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya.
(3) Rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput kedalam Sistem Informasi KRISNA dengan penandaan atau yang disebut tagging dalam Prioritas Pembangunan pada level RO melalui SIRIKA.
(4) Rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
a. rancangan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional;
b. Renstra UKE I;
c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja UKE I tahun sebelumnya;
d. pemutakhiran prakiraan maju atau disebut dengan forward estimate Tahun Rencana pada Renja UKE I Tahun Berjalan;
e. RO, KRO, dan Lokasi yang belum tercantum pada Renja UKE I tahun sebelumnya; dan
f. proporsional antara belanja non operasional (belanja barang dan belanja modal) terhadap belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang operasional).
(5) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja UKE I tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk memastikan capaian kinerja atas hasil pelaksanaan Kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya, serta proporsional antara belanja operasional dan belanja nonoperasional.
(6) Proposional belanja operasional dan belanja non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar usulan pemutakhiran prakiraan maju oleh UKE I.
(7) Pemutakhiran prakiraan maju atau disebut dengan forward estimate Tahun Rencana pada Renja UKE I Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d memperhatikan:
a. Kegiatan dan rincian output tahun sebelum pelaksanaan yang berlanjut;
b. karakteristik dari RO tidak berlanjut;
c. proyek yang pendanaannya menggunakan non Rupiah Murni yang akan dilaksanakan tahun selanjutnya;
d. kapasitas dan kemampuan sumber daya UKE I;
e. dukungan RO terhadap Sasaran Program dan arah kebijakan; dan
f. ketepatan komposisi Komponen yang memang diperlukan dalam menghasilkan suatu RO.
Pasal 10
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan rancangan awal Renja UKE I Tahun Rencana paling lambat minggu kedua Bulan Januari Tahun Berjalan kepada Sekretaris Jenderal untuk dibahas Biro Perencanaan.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan rancangan awal Renja UKE I telah memuat:
a. kegiatan Prioritas Nasional dalam Renstra UKE I;
b. kegiatan prioritas Kementerian;
c. indikator program/kegiatan dalam Renja UKE I sesuai dengan indikator program/kegiatan dalam Renstra UKE I;
d. keberlanjutan Program/Kegiatan;
e. keselarasan Program/Kegiatan antar UKE I; dan
f. proporsional antara belanja non operasional (belanja barang dan belanja modal) terhadap belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang operasional).
(3) UKE I menyempurnakan rancangan awal Renja UKE I berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Hasil penyempurnaan rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Januari Tahun Berjalan.
(5) Rancangan awal Renja UKE I hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinput kedalam Sistem Informasi KRISNA melalui SIRIKA paling lama 2 (dua) minggu setelah dibahas oleh Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 11
(1) Rancangan awal Renja UKE I hasil penyempurnaan menjadi rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
(2) Rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. penetapan Pagu Indikatif UKE I oleh Menteri;
b. kebijakan anggaran sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang Pagu Indikatif; dan
c. Rancangan RKP.
(3) Pimpinan UKE 1 menyampaikan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pagu Indikatif UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4) Rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya.
(5) Biro Perencanaan melaksanakan pembahasan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama UKE I untuk menilai substansi rancangan Renja UKE I telah memuat ketentuan pada ayat (2) dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari setelah penyampaian rancangan Renja UKE I.
Pasal 12
(1) UKE I melakukan penyempurnaan rancangan Renja UKE I berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
(2) Pimpinan UKE I menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal paling lama 2 (dua) Hari setelah pembahasan.
(3) Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan menghimpun hasil penyempurnaan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rancangan Renja Kementerian.
(4) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Renja Kementerian kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan paling lama 2 (dua) Hari setelah penyerahan penyempurnaan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Menteri menyampaikan rancangan Renja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah penetapan pagu indikatif.
Pasal 13
(1) Rancangan Renja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak tahap I.
(2) UKE I menyempurnakan Rancangan Renja UKE I berdasarkan hasil pembahasan dalam Pertemuan Tiga Pihak tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diinput kedalam Sistem Informasi KRISNA melalui SIRIKA paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak tahap I.
Pasal 14
(1) UKE I melakukan pemutakhiran rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dengan berpedoman pada:
a. penetapan Pagu Anggaran UKE I oleh Menteri;
b. kebijakan anggaran sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang Pagu Anggaran; dan
c. RKP.
(2) Pemutakhiran rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pertemuan Tiga Pihak tahap II.
(3) UKE I menyempurnakan hasil pemutakhiran rancangan Renja UKE I dan diinput ke dalam Sistem Informasi KRISNA paling lama 2 (dua) minggu setelah hasil Pertemuan Tiga Pihak tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pimpinan UKE I menandatangani hasil penyempurnaan rancangan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Renja UKE I.
Pasal 15
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan Renja UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) kepada Sekretaris Jenderal untuk dihimpun menjadi Renja Kementerian paling lama 1 (satu) Hari setelah ditandatangani oleh Pimpinan UKE I.
(2) Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya.
(3) Sekretaris Jenderal menyampaikan himpunan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Renja Kementerian.
(4) Renja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada Renstra Kementerian.
(5) Tahapan dan tata cara penyusunan Renja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(6) Menteri menyampaikan Renja Kementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 3 (tiga) minggu setelah
Pagu Anggaran ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 16
UKE I dapat melakukan perubahan Renja UKE I pada periode:
a. Tahun Rencana; atau
b. tahun pelaksanaan.
Pasal 17
(1) Perubahan Renja UKE I pada periode Tahun Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan terhadap seluruh data dan informasi kinerja yang terdapat dalam dokumen Renja UKE I sejak selesainya pemutakhiran rancangan Renja UKE I menjadi Renja UKE I pada bulan Juli sampai dengan diterbitkannya daftar isian pelaksanaan anggaran pada bulan Desember Tahun Rencana.
(2) Data dan informasi kinerja yang terdapat dalam dokumen Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Keluaran Program, Indikator Keluaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, KRO, indikator KRO, RO, indikator RO, Komponen, lokasi, target, dan pagu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perubahan Renja UKE I pada periode Tahun Rencana dilaksanakan untuk mengakomodasi:
a. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional dan pencapaian sasaran RKP;
b. perubahan struktur organisasi;
c. perubahan kebijakan Kementerian;
d. hasil penelaahan RKA UKE I;
e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Surat Berharga
Syariah Negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan/atau
f. perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam dokumen Renja UKE I.
Pasal 18
(1) Perubahan Renja UKE I pada periode tahun pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan hingga akhir tahun pelaksanaan.
(2) Perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selanjutnya dilakukan melalui:
a. pembahasan Pertemuan Tiga Pihak; atau
b. koordinasi dengan Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan.
Pasal 19
Perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan yang dilakukan melalui pembahasan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi substansi:
a. perubahan Renja UKE I yang disebabkan perubahan Renstra Kementerian;
b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
c. perubahan pada tingkat Program dan Kegiatan, termasuk unit organisasi, fungsi dan/atau sub-fungsi, sasaran, dan indikator kinerjanya;
d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP;
dan
e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri, Hibah, Surat Berharga Syariah Nasional, dan/atau Pinjaman Luar Negeri.
(1) Perubahan Renja UKE I pada periode Tahun Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan terhadap seluruh data dan informasi kinerja yang terdapat dalam dokumen Renja UKE I sejak selesainya pemutakhiran rancangan Renja UKE I menjadi Renja UKE I pada bulan Juli sampai dengan diterbitkannya daftar isian pelaksanaan anggaran pada bulan Desember Tahun Rencana.
(2) Data dan informasi kinerja yang terdapat dalam dokumen Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Keluaran Program, Indikator Keluaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, KRO, indikator KRO, RO, indikator RO, Komponen, lokasi, target, dan pagu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perubahan Renja UKE I pada periode Tahun Rencana dilaksanakan untuk mengakomodasi:
a. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional dan pencapaian sasaran RKP;
b. perubahan struktur organisasi;
c. perubahan kebijakan Kementerian;
d. hasil penelaahan RKA UKE I;
e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Surat Berharga
Syariah Negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan/atau
f. perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam dokumen Renja UKE I.
Pasal 18
(1) Perubahan Renja UKE I pada periode tahun pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan hingga akhir tahun pelaksanaan.
(2) Perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selanjutnya dilakukan melalui:
a. pembahasan Pertemuan Tiga Pihak; atau
b. koordinasi dengan Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan.
Pasal 19
Perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan yang dilakukan melalui pembahasan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi substansi:
a. perubahan Renja UKE I yang disebabkan perubahan Renstra Kementerian;
b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
c. perubahan pada tingkat Program dan Kegiatan, termasuk unit organisasi, fungsi dan/atau sub-fungsi, sasaran, dan indikator kinerjanya;
d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP;
dan
e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri, Hibah, Surat Berharga Syariah Nasional, dan/atau Pinjaman Luar Negeri.
Pasal 20
Pasal 21
(1) RKA UKE I disusun berpedoman pada:
(1) Renja UKE I;
(2) Pagu Anggaran UKE I;
(3) standar biaya;
(4) standar akuntansi pemerintah;
(5) kebijakan Penganggaran; dan
(6) hasil Pertemuan Tiga Pihak.
(2) RKA UKE I memuat:
a. Program;
b. Kegiatan;
c. KRO;
d. RO;
e. Komponen;
f. sub Komponen; dan
g. detail belanja.
(3) RKA UKE I diinput kedalam aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau sebutan lainnya yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui SIRIKA.
Pasal 22
Ketentuan mengenai tahapan penyusunan RKA UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan RKA UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal paling lama 3 (tiga) Hari setelah ditetapkannya Pagu UKE I.
(2) Penyampaian RKA UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. Kerangka Acuan Kerja;
b. Rincian Anggaran Biaya; dan
c. data dukung terkait lainnya.
(3) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dapat dilakukan perubahan jika terdapat:
a. inisiatif baru/kebijakan baru yang dapat berupa Program, Kegiatan, ataupun indikator baru;
dan/atau
b. perubahan angka dasar pada tingkat Komponen.
(4) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan kebutuhan biaya atas tahapan Komponen Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan Keluaran.
(5) Data dukung terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data dukung yang diperlukan pada proses penelitian, reviu, dan penelaahan RKA.
BAB 3
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja Eselon I
(1) RKA UKE I disusun berpedoman pada:
(1) Renja UKE I;
(2) Pagu Anggaran UKE I;
(3) standar biaya;
(4) standar akuntansi pemerintah;
(5) kebijakan Penganggaran; dan
(6) hasil Pertemuan Tiga Pihak.
(2) RKA UKE I memuat:
a. Program;
b. Kegiatan;
c. KRO;
d. RO;
e. Komponen;
f. sub Komponen; dan
g. detail belanja.
(3) RKA UKE I diinput kedalam aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau sebutan lainnya yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui SIRIKA.
Pasal 22
Ketentuan mengenai tahapan penyusunan RKA UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan RKA UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal paling lama 3 (tiga) Hari setelah ditetapkannya Pagu UKE I.
(2) Penyampaian RKA UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. Kerangka Acuan Kerja;
b. Rincian Anggaran Biaya; dan
c. data dukung terkait lainnya.
(3) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dapat dilakukan perubahan jika terdapat:
a. inisiatif baru/kebijakan baru yang dapat berupa Program, Kegiatan, ataupun indikator baru;
dan/atau
b. perubahan angka dasar pada tingkat Komponen.
(4) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan kebutuhan biaya atas tahapan Komponen Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan Keluaran.
(5) Data dukung terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data dukung yang diperlukan pada proses penelitian, reviu, dan penelaahan RKA.
Pasal 24
(1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan melakukan penelitian dan Inspektur Jenderal Kementerian melalui aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian melakukan reviu terhadap RKA UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
(2) Penelitian dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah penyampaian RKA UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
Pasal 25
(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap kepatuhan dalam penerapan kaidah Perencanaan dan Penganggaran.
(3) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) serta kepatuhan dalam penerapan kaidah Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada:
a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA UKE I sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja UKE I dan RKP;
b. kesesuaian total pagu dalam RKA UKE I dengan Pagu Kementerian;
c. kesesuaian sumber dana dalam RKA UKE I dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran Kementerian;
d. kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan; dan
e. kelengkapan dokumen pendukung RKA UKE I, meliputi RKA satuan kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
Pasal 26
(1) Reviu RKA UKE I oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan dan Penganggaran dalam RKA UKE I berupa catatan hasil reviu.
(2) Reviu RKA UKE I oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) difokuskan pada:
a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran;
b. kepatuhan dalam penerapan kaidah Perencanaan Penganggaran, meliputi:
penerapan standar akuntansi pemerintah, standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk Kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara;
c. kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan;
d. kelengkapan dokumen pendukung RKA UKE I meliputi: RKA UKE I, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya; dan
e. kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level Komponen.
(3) UKE I melakukan penyempurnaan RKA UKE I hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(3), dan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) Hari setelah penyampaian hasil penelitian dan reviu.
Pasal 27
(1) RKA UKE I hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dihimpun menjadi RKA Kementerian.
(2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan RKA Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk dilakukan penelaahan.
(3) Hasil penelaahan RKA Kementerian menjadi bahan penyusunan daftar hasil penelaahan RKA Kementerian untuk ditetapkan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Ketentuan mengenai Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) huruf e, dan Pasal 26 ayat (2) huruf d disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB 3
Penelitian dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja Eselon I
(1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan melakukan penelitian dan Inspektur Jenderal Kementerian melalui aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian melakukan reviu terhadap RKA UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
(2) Penelitian dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah penyampaian RKA UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
Pasal 25
(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap kepatuhan dalam penerapan kaidah Perencanaan dan Penganggaran.
(3) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) serta kepatuhan dalam penerapan kaidah Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada:
a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA UKE I sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja UKE I dan RKP;
b. kesesuaian total pagu dalam RKA UKE I dengan Pagu Kementerian;
c. kesesuaian sumber dana dalam RKA UKE I dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran Kementerian;
d. kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan; dan
e. kelengkapan dokumen pendukung RKA UKE I, meliputi RKA satuan kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
Pasal 26
(1) Reviu RKA UKE I oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan dan Penganggaran dalam RKA UKE I berupa catatan hasil reviu.
(2) Reviu RKA UKE I oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) difokuskan pada:
a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran;
b. kepatuhan dalam penerapan kaidah Perencanaan Penganggaran, meliputi:
penerapan standar akuntansi pemerintah, standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk Kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara;
c. kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan;
d. kelengkapan dokumen pendukung RKA UKE I meliputi: RKA UKE I, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya; dan
e. kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level Komponen.
(3) UKE I melakukan penyempurnaan RKA UKE I hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(3), dan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) Hari setelah penyampaian hasil penelitian dan reviu.
Pasal 27
(1) RKA UKE I hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dihimpun menjadi RKA Kementerian.
(2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan RKA Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk dilakukan penelaahan.
(3) Hasil penelaahan RKA Kementerian menjadi bahan penyusunan daftar hasil penelaahan RKA Kementerian untuk ditetapkan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Ketentuan mengenai Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) huruf e, dan Pasal 26 ayat (2) huruf d disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Menteri melakukan Pengendalian terhadap ketercapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan Sasaran Program dan kegiatan dalam RKA melalui kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan.
(1) Pimpinan UKE I melakukan Pengendalian terhadap ketercapaian:
a. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, untuk UKE I; dan
b. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan, untuk UKE II.
(2) Pimpinan UKE I melakukan Pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan pada UKE II setiap triwulan Tahun Berjalan.
(3) Pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan pada UKE II sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari setelah berakhirnya periode triwulan.
Pasal 31
(1) Menteri melakukan Pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan UKE I pada setiap triwulan yang meliputi:
a. perkembangan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
b. perkembangan pencapaian Indikator Kinerja Program;
c. perkembangan pencapaian Keluaran Program; dan
d. kendala yang dihadapi.
(2) Pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan pada UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya periode triwulan.
Pasal 32
(1) Sekretaris Jenderal melakukan Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kinerja UKE I berdasarkan hasil laporan triwulan UKE I.
(2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kinerja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui data dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap triwulan.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
b. perkembangan pencapaian volume RO;
c. perkembangan realisasi sasaran dan Indikator Kinerja Program; dan
d. kendala yang dihadapi.
Pasal 33
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal paling lama 5 (lima) Hari setelah triwulan berakhir.
(2) Sekretaris Jenderal menghimpun dan menganalisis laporan triwulan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut
(3) Hasil analisis laporan triwulan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun menjadi laporan triwulan Kementerian.
(4) Menteri menyampaikan laporan triwulan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah periode triwulan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan laporan dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran meliputi:
a. laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. laporan Evaluasi kinerja anggaran melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
c. Laporan Kinerja.
(2) Pimpinan UKE I menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a kepada Sekretaris Jenderal setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah periode triwulan berakhir.
(3) Pimpinan UKE I menyampaikan laporan Evaluasi kinerja anggaran melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Sekretaris Jenderal secara:
a. semesteran, paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah periode semesteran berakhir; dan
b. tahunan, paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4) Pimpinan UKE I menyampaikan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Sekretaris Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(5) Sekretaris Jenderal menghimpun Laporan Kinerja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk ditetapkan oleh Menteri sebagai Laporan Kinerja Kementerian.
(6) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pasal 38
Ketentuan mengenai Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Menteri melakukan Pengendalian terhadap ketercapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan Sasaran Program dan kegiatan dalam RKA melalui kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan.
(1) Pimpinan UKE I melakukan Pengendalian terhadap ketercapaian:
a. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, untuk UKE I; dan
b. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan, untuk UKE II.
(2) Pimpinan UKE I melakukan Pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan pada UKE II setiap triwulan Tahun Berjalan.
(3) Pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan pada UKE II sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari setelah berakhirnya periode triwulan.
Pasal 31
(1) Menteri melakukan Pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan UKE I pada setiap triwulan yang meliputi:
a. perkembangan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
b. perkembangan pencapaian Indikator Kinerja Program;
c. perkembangan pencapaian Keluaran Program; dan
d. kendala yang dihadapi.
(2) Pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan pada UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya periode triwulan.
BAB Kedua
Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kinerja Unit Kerja Eselon I
(1) Sekretaris Jenderal melakukan Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kinerja UKE I berdasarkan hasil laporan triwulan UKE I.
(2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kinerja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui data dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap triwulan.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
b. perkembangan pencapaian volume RO;
c. perkembangan realisasi sasaran dan Indikator Kinerja Program; dan
d. kendala yang dihadapi.
Pasal 33
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal paling lama 5 (lima) Hari setelah triwulan berakhir.
(2) Sekretaris Jenderal menghimpun dan menganalisis laporan triwulan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut
(3) Hasil analisis laporan triwulan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun menjadi laporan triwulan Kementerian.
(4) Menteri menyampaikan laporan triwulan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah periode triwulan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB Ketiga
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kinerja Unit Kerja Eselon I
(1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan UKE I dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keberhasilan terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran, termasuk kegiatan Prioritas Nasional dan prioritas Kementerian.
(3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihimpun menjadi laporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan Kementerian.
(4) Laporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling lambat 4 (empat) bulan sebelum periode Lima Tahunan berakhir.
BAB 1
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Lima Tahunan Unit Kerja Eselon I
(1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan UKE I dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keberhasilan terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran, termasuk kegiatan Prioritas Nasional dan prioritas Kementerian.
(3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihimpun menjadi laporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan Kementerian.
(4) Laporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Lima Tahunan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling lambat 4 (empat) bulan sebelum periode Lima Tahunan berakhir.
Pasal 35
Pasal 36
Ketentuan mengenai tata cara Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB 2
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Unit Kerja Eselon I
(1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahunan UKE I dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahunan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keberhasilan terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran, termasuk kegiatan Prioritas Nasional, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
(3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahunan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan Renja UKE I; dan
b. pelaksanaan RKA UKE I.
(4) Evaluasi pelaksanaan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap indikator dan sasaran kinerja Keluaran Kegiatan serta indikator dan sasaran kinerja hasil Program, sebagaimana dalam Aplikasi Pelaporan dan Pemantauan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melalui SIRIKA.
(5) Evaluasi pelaksanaan RKA UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. aspek implementasi, meliputi: capaian Keluaran UKE I berupa capaian Keluaran Program dan RO, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap rencana penarikan dana;
b. aspek manfaat, meliputi: capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk kinerja anggaran kementerian, dan capaian Indikator Kinerja Program untuk kinerja anggaran UKE I; dan
c. aspek konteks, meliputi:
perbaikan kualitas informasi kinerja anggaran dalam dokumen RKA UKE I.
(6) Evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinput dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui SIRIKA.
(7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan masukan dalam Perencanaan kegiatan dan anggaran UKE I pada Tahun Berjalan dan Tahun Rencana.
Pasal 36
Ketentuan mengenai tata cara Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Pimpinan UKE I menyampaikan laporan dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran meliputi:
a. laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. laporan Evaluasi kinerja anggaran melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
c. Laporan Kinerja.
(2) Pimpinan UKE I menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a kepada Sekretaris Jenderal setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah periode triwulan berakhir.
(3) Pimpinan UKE I menyampaikan laporan Evaluasi kinerja anggaran melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Sekretaris Jenderal secara:
a. semesteran, paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah periode semesteran berakhir; dan
b. tahunan, paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4) Pimpinan UKE I menyampaikan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Sekretaris Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(5) Sekretaris Jenderal menghimpun Laporan Kinerja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk ditetapkan oleh Menteri sebagai Laporan Kinerja Kementerian.
(6) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pasal 38
Ketentuan mengenai Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Indikator kinerja disusun berdasarkan kriteria yang meliputi:
a. spesifik;
b. dapat diukur;
c. dapat dicapai;
d. relevan;
e. sesuai dengan kurun waktu tertentu;
f. hierarki; dan
g. koherensi.
(2) Ketentuan mengenai kriteria indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Menteri ini.
(1) Indikator Kinerja terdiri dari:
a. indikator kinerja dalam Renstra UKE I; dan
b. indikator kinerja dalam Renja UKE I.
(2) Indikator Kinerja dalam Renstra UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
b. Indikator Kinerja Program; dan
c. Indikator Kinerja Kegiatan.
(3) Indikator Kinerja dalam Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
b. Indikator Kinerja Program;
c. Indikator Keluaran Program;
d. Indikator Kinerja Kegiatan; dan
e. Indikator Keluaran Kegiatan.
Pasal 41
Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diindikasikan dalam indikator impact dengan adanya hasil dari 1 (satu) atau beberapa Program.
Pasal 42
(1) Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b merupakan ukuran untuk menggambarkan hasil atau outcome dari pelaksanaan Program pada UKE I sesuai tugas dan fungsi.
(2) Outcome sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan dampak suatu Program/Kegiatan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat.
(3) Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan pada level UKE I.
Pasal 43
(1) Indikator Keluaran Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c merupakan Keluaran kumpulan Kegiatan dalam 1 (satu) Program dalam rencana kerja tahunan.
(2) Indikator Keluaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan pada level UKE I.
Pasal 44
(1) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d merupakan ukuran untuk menilai Keluaran Kegiatan.
(2) Keluaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluaran atas terlaksananya Kegiatan.
(3) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan pada level UKE II.
Pasal 45
(1) Indikator Keluaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e merupakan Keluaran kumpulan kegiatan dalam 1 (satu) Kegiatan dalam rencana kerja tahunan.
(2) Indikator Keluaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan pada level UKE II.
BAB V
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KINERJA
(1) Sekretaris Jenderal membangun dan mengembangkan SIRIKA.
(2) SIRIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat menu aplikasi paling sedikit meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi kinerja Kementerian.
Sekretaris Jenderal melakukan integrasi SIRIKA dengan Sistem Informasi KRISNA, aplikasi keuangan tingkat instansi atau sebutan lainnya, Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu dan Aplikasi Pelaporan dan
Pemantauan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melaksanakan pembinaan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi kinerja kepada UKE I.
(2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi kinerja kepada UKE I.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. fasilitasi;
b. konsultasi; dan
c. penghargaan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 49
(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi UKE I dalam Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi kinerja.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui:
a. bimbingan teknis meliputi sosialisasi, seminar, dan lokakarya terhadap cara kerja baru terhadap Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi kinerja dan/atau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan; dan
b. rapat kerja Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi kinerja.
Pasal 50
(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(3) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan petunjuk, pertimbangan dan/atau pendapat terhadap permasalahan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi kinerja yang sifatnya mendesak dan belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi kinerja.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Pasal 51
(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(3) huruf c, dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggaran UKE I berdasarkan hasil penilaian.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan capaian atas:
a. pengelolaan anggaran;
b. indikator kinerja anggaran; dan
c. kebijakan lainnya terkait capaian kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan.
Pasal 52
(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, berbentuk:
a. non finansial; dan/atau
b. finansial.
(2) Pemberian penghargaan berbentuk non finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa piagam penghargaan dan/atau bentuk lainnya.
(3) Pemberian penghargaan berbentuk finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penambahan anggaran dalam hal kementerian menerima dana insentif kementerian.
(4) Penghargaan berbentuk finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal SIRIKA belum terbentuk, Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi kinerja yang masih parsial menggunakan Sistem Informasi KRISNA, aplikasi keuangan tingkat instansi atau sebutan lainnya, Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu, dan Aplikasi Pelaporan dan Pemantauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memuat Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Keluaran Program, Indikator Keluaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, KRO, indikator KRO, RO, indikator RO, Komponen, lokasi, target, dan pagu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya.
(3) Rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput kedalam Sistem Informasi KRISNA dengan penandaan atau yang disebut tagging dalam Prioritas Pembangunan pada level RO melalui SIRIKA.
(4) Rancangan awal Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
a. rancangan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional;
b. Renstra UKE I;
c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja UKE I tahun sebelumnya;
d. pemutakhiran prakiraan maju atau disebut dengan forward estimate Tahun Rencana pada Renja UKE I Tahun Berjalan;
e. RO, KRO, dan Lokasi yang belum tercantum pada Renja UKE I tahun sebelumnya; dan
f. proporsional antara belanja non operasional (belanja barang dan belanja modal) terhadap belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang operasional).
(5) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja UKE I tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk memastikan capaian kinerja atas hasil pelaksanaan Kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya, serta proporsional antara belanja operasional dan belanja nonoperasional.
(6) Proposional belanja operasional dan belanja non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar usulan pemutakhiran prakiraan maju oleh UKE I.
(7) Pemutakhiran prakiraan maju atau disebut dengan forward estimate Tahun Rencana pada Renja UKE I Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d memperhatikan:
a. Kegiatan dan rincian output tahun sebelum pelaksanaan yang berlanjut;
b. karakteristik dari RO tidak berlanjut;
c. proyek yang pendanaannya menggunakan non Rupiah Murni yang akan dilaksanakan tahun selanjutnya;
d. kapasitas dan kemampuan sumber daya UKE I;
e. dukungan RO terhadap Sasaran Program dan arah kebijakan; dan
f. ketepatan komposisi Komponen yang memang diperlukan dalam menghasilkan suatu RO.
(1) Perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Sekretaris Jenderal
melalui Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi substansi:
a. perubahan pada tingkat Program dan/atau Kegiatan; dan
b. perubahan pada tingkat Keluaran Kegiatan, meliputi KRO, RO, dan Komponen beserta turunannya.
(2) Perubahan pada tingkat Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a disampaikan Pimpinan UKE I kepada Sekretaris Jenderal.
(3) Perubahan pada tingkat Keluaran Kegiatan, meliputi KRO, RO, dan Komponen beserta turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b disampaikan Sekretaris UKE I kepada Biro Perencanaan.
(4) Usulan perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. urgensi dan penyebab diperlukannya perubahan Renja UKE I;
b. matrik semula menjadi perubahan pada Renja UKE I;
c. Kerangka Acuan Kerja; dan
d. Rincian Anggaran Belanja.
(5) Biro Perencanaan menghimpun usulan perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi usulan perubahan Renja Kementerian untuk disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dengan tembusan kepada direktorat mitra kerja kementerian di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(6) Usulan perubahan Renja UKE I pada periode
pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembahasan bersama direktorat mitra kerja kementerian di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(7) Usulan perubahan Renja Kementerian yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diinput kedalam Sistem Informasi KRISNA melalui SIRIKA.
(1) Perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Sekretaris Jenderal
melalui Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi substansi:
a. perubahan pada tingkat Program dan/atau Kegiatan; dan
b. perubahan pada tingkat Keluaran Kegiatan, meliputi KRO, RO, dan Komponen beserta turunannya.
(2) Perubahan pada tingkat Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a disampaikan Pimpinan UKE I kepada Sekretaris Jenderal.
(3) Perubahan pada tingkat Keluaran Kegiatan, meliputi KRO, RO, dan Komponen beserta turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b disampaikan Sekretaris UKE I kepada Biro Perencanaan.
(4) Usulan perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. urgensi dan penyebab diperlukannya perubahan Renja UKE I;
b. matrik semula menjadi perubahan pada Renja UKE I;
c. Kerangka Acuan Kerja; dan
d. Rincian Anggaran Belanja.
(5) Biro Perencanaan menghimpun usulan perubahan Renja UKE I pada periode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi usulan perubahan Renja Kementerian untuk disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dengan tembusan kepada direktorat mitra kerja kementerian di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(6) Usulan perubahan Renja UKE I pada periode
pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembahasan bersama direktorat mitra kerja kementerian di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(7) Usulan perubahan Renja Kementerian yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diinput kedalam Sistem Informasi KRISNA melalui SIRIKA.
(1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahunan UKE I dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahunan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keberhasilan terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran, termasuk kegiatan Prioritas Nasional, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
(3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahunan UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan Renja UKE I; dan
b. pelaksanaan RKA UKE I.
(4) Evaluasi pelaksanaan Renja UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap indikator dan sasaran kinerja Keluaran Kegiatan serta indikator dan sasaran kinerja hasil Program, sebagaimana dalam Aplikasi Pelaporan dan Pemantauan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melalui SIRIKA.
(5) Evaluasi pelaksanaan RKA UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. aspek implementasi, meliputi: capaian Keluaran UKE I berupa capaian Keluaran Program dan RO, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap rencana penarikan dana;
b. aspek manfaat, meliputi: capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk kinerja anggaran kementerian, dan capaian Indikator Kinerja Program untuk kinerja anggaran UKE I; dan
c. aspek konteks, meliputi:
perbaikan kualitas informasi kinerja anggaran dalam dokumen RKA UKE I.
(6) Evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinput dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui SIRIKA.
(7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan masukan dalam Perencanaan kegiatan dan anggaran UKE I pada Tahun Berjalan dan Tahun Rencana.