PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA

PERMEN Nomor 17 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri berwenang MENETAPKAN Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 2

(1) Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota disematkan pada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang telah mengikuti Orientasi. (2) Penyematan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri pada saat penutupan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. (3) Dalam hal Menteri berhalangan, penyematan Logo Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3

(1) Logo Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota berbentuk lingkaran dengan bagian luar roda bergigi memuat gambar Garuda Pancasila, wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan di sertai tulisan OKPPD KEMDAGRI. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Bentuk Logo Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta keterangannya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id