PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 15 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

(1) Kode Etik ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri berpedoman pada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik INDONESIA. (2) Panca Prasetya Korps Pegawai Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara; c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan; d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik INDONESIA; dan e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. (3) Panca Prasetya Korps Pegawai Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Setiap ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi: a. etika dalam bernegara; b. etika dalam berorganisasi; c. etika bermasyarakat; d. etika terhadap diri sendiri; dan e. etika sesama ASN.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa INDONESIA; b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat dan nilai- nilai budaya di INDONESIA; c. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; b. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi; c. setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab; d. wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri; f. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Kementerian Dalam Negeri; g. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait; h. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; i. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya; j. bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat; dan k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama; b. memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (standar pelayanan) yang telah ditetapkan; c. melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat; dan d. mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi: a. jujur dan bertanggungjawab; b. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; d. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; e. tidak mengkonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan g. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi: a. saling menghormati sesama ASN tanpa membedakan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam suatu Unit Kerja, instansi, maupun di luar instansi; b. menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menghargai perbedaan pendapat; dan c. mewujudkan rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN.

BAB III

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 10

Koreksi

Dalam melakukan penegakan Kode Etik ASN Menteri dibantu oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Koreksi

(1) Majelis Kode Etik memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik ASN sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc. (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap Unit Kerja, Balai, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kampus Regional. (4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan b. anggota. (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 13

(1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) adalah Pejabat yang membidangi penegakan disiplin pada Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri. (2) Sekretaris Majelis Kode Etik diisi dari unsur Dewan Pengurus KORPRI. (3) Anggota paling rendah adalah Pejabat yang membidangi kepegawaian pada unit kerja ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 14

Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya pengaduan, temuan, atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dari Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Unit Kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik bertugas: a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik; c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan d. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Unit Kerja jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin. (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (3) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

BAB IV

PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 18

Koreksi

(1) Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat membuat laporan atau pengaduan jika mengetahui pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (2) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. (3) Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor. (4) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian yang menangani kepegawaian. (5) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Pasal 19

(1) Biro Kepegawaian melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik. (2) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, Unit Kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik maka Unit Kerja yang menangani kepegawaian menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pelapor secara lisan maupun tertulis. (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan kepada Pejabat yang Berwenang untuk membentuk Majelis Kode Etik.

Pasal 20

Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20: a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik. (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 22

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada: a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan b. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27